Mengapa PKS memilih Fauzi
Keputusan PKS yang akhirnya memilih untuk mendukung Fauzi bukanlah perkara mudah, sehingga diperlukan waktu berhari-hari untuk mendapatkan masukan dari para kadernya, khusunya para kader di Solo dan di Jakarta.
Posisi PKS memang dilematis. Di satu sisi, Fauzi adalah rival mereka di Pilkada periode sebelumnya saat PKS mengusung Adang Darajatun, juga merupakan rival pada putaran pertama pilkada kali ini. Di sisi lain, PKS harus mempertimbangkan kader dan konstituennya yang menghendaki pemimpin Jakarta adalah mereka yang cakap dan seiman. Dan dalam proses untuk menentukan keputusan akhir, berbagai informasi, saran, dukungan, hingga hujatan berseliweran di dunia maya.
Ada yang “meminta” agar PKS tetap menjadi kekuatan independen yang reformis. Dalam konteks ini, Fauzi dinilai sebagai kekuatan status quo, sedangkan Jokowi merupakan perwujudan dari kekuatan rayat. PKS pun dipojokan sebagai pro stats quo bila memih Fauzi, dan dipuji sebagai pro rakyat bila memih Jokowi. Tetapi nampaknya PKS tak terpengaruh oleh setting opini tersebut.
Kunjungan Jokowi terhadap Hidayat Nur Wahid saat pilkada putaran pertama berlangsung, sedikit banyak telah melambungkan nama Jokowi sebagai figure terbuka dan bisa “bergaul” dengan siapa saja. Orang pun kemudian berspekulasi bahwa Jokowi dan HNW telah berada dalam satu “kesepahaman”. Tetapi spekulasi ini kemudian rontok ditengah jalan saat HNW menyebut Jokowi kurang amanah dengan meninggalkan rakyat yang telah memilihnya di Surakarta. Jokowi lebih mendengarkan ketua PDIP untuk maju dalam pilkada DKI ketimbang berkhidmat di solo menyelesaikan masa baktinya. Di sisi lain, tuduhan timses Jokowi yang menyebut PKS minta tiga pos kepala dinas dalam “pemerintahan Jokowi” jika terpilih kelak, telah membuat petinggi PKS dan basis masa pendukungnya meradang.
Pertimbangan lain yang membuat PKS menjauh dari Jokowi adalah adanya “scenario” yang membuat basis masa PKS akan meminta pertanggungjawaban kepada petingginya jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari. Skenario itu adalah mengusung Jokowi sebagai Gubernur DKI, setelah itu Solo akan dipimpin oleh wakilnya yang notabene seorang Nasrasni. Langkah berikutnya, Jokowi mendampingi Prabowo dalam Pilpres. Jika menang, Jokowi akan menjadi wapres dan Jakarta akan diserahkan kepada Ahok yang notabene juga Nasrani. Jelas hal ini bertentangan dengan keinginan sebagian besar atau semua kader PKS yang menghendaki kepemimpinan dipegang oleh orang yang cakap dan seiman.
