Kota Bandung menjadi lokus Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVI Tahun 2024 BPSDM Provinsi Jawa Barat. Tema yang diusung kali ini adalah "Strategi Inovasi untuk Transformasi Kesejahteraan Sosial" dan Sub Tema "Inovasi Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan."
Strategi Kelola Pemerintah Kota Bandung
Berdasarkan laman jabarprov (14/9/24), dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional tersebut, Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono membagikan sejumlah strategi dalam tata kelola pemerintahan di Kota Bandung. Mulai dari pengembangan pariwisata, program peningkatan ekonomi, penanganan inflasi daerah, pengembangan ekonomi wilayah Bandung Timur, tata kelola transportasi, pendidikan, kesehatan, transformasi kesejahteraan sosial hingga peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Daya beli menjadi salah satu hal penting bagi rakyat untuk bisa mengakses pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, Indeks Pembangunan Manusia tak bisa dianggap sepele. Kolaborasi pentahelix pun terus dibangun karena pemerintah tidak bisa berbuat sendiri. Serta yang paling penting adalah komunikasi efektif dari seluruh pemangku kepentingan.
Plh. Kepala BPSDM Provinsi Jawa Barat Yudi Kuncoro menyampaikan bahwa Kota Bandung terpilih sebagai lokus visitasi karena memiliki keunggulan program atau perspektif sesuai dengan tema strategi inovasi untuk transformasi kesejahteraan sosial.
Dibalik Romantisasi Bandung
Diakui atau tidak, dibalik romantisasi kota Bandung di media sosial juga penghargaan dan gelar yang didapatnya, kenyataannya kota ini punya banyak problematika kompleks yang harus diselesaikan. Mulai dari banjir, sulitnya lapangan pekerjaan, kemacetan, kebersihan, sampah, transportasi publik, belum lagi harga kebutuhan pokok yang kian melambung juga geng motor dan premanisme yang masih kental.Â
Sebagai bagian dari pemerintahan Indonesia yang mengadopsi sistem kapitalisme sekularisme, maka Bandung pun ikut menerapkan sistem ini. Lihat saja corak kebijakan yang dilahirkannya pun senada. Peran pemerintah pun sama, meminimalisir perannya dalam pengurusan umat hanya sebagai regulator dan mendorong berbagai pihak baik warga, swasta, asing, juga berbagai instansi yang ada untuk ikut serta secara aktif menyelesaikan problematika rakyat.
Rakyat selalu menjadi korban kebijakan yang lebih pro pada para pengusaha. Pembangunan infrastruktur yang katanya untuk rakyat, tak menutup fakta kerusakan yang terjadi. Mulai dari memperparah banjir, kemacetan, dan kesulitan air bersih bagi warga. Inilah cacatnya paradigma pembangunan ala kapitalisme yang berfokus pada pembangunan fisik, materi semata.Â
Strategi Kelola Pemerintah ala Islam
