Peningkatan Keterlibatan Publik melalui Web Scraping di NTB
Teknologi informasi telah merambah ke setiap lini kehidupan, termasuk sektor pemerintahan. Di era digital, pemerintah diharapkan mampu beradaptasi dengan cepat untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Salah satu inovasi yang dapat diadopsi adalah web scraping, sebuah teknik yang memungkinkan pengumpulan data dari internet secara otomatis. Menurut Hidayati et al. (2024) dalam artikel "Implementasi Web Scraping untuk Pengumpulan Data Media Sosial Lingkup Pemerintah Provinsi NTB", pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggunakan web scraping untuk memantau kinerja media sosial mereka, khususnya dari Facebook, yang merupakan salah satu platform utama untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
Dengan jumlah pengguna internet di Indonesia yang mencapai 62,1% dari total populasi (BPS, 2021), media sosial menjadi kanal vital untuk komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Provinsi NTB memanfaatkan media sosial untuk berbagai tujuan, seperti mempublikasikan program-program pemerintah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Namun, manual monitoring terhadap dinamika media sosial sangat memakan waktu dan tenaga, terutama dengan volume data yang besar dan sifatnya yang cepat berubah.
Oleh karena itu, penerapan web scraping menjadi solusi inovatif untuk efisiensi. Dengan waktu scraping sekitar 300 menit atau 6 jam, Pemerintah Provinsi NTB dapat mengumpulkan data dari ribuan postingan di media sosial mereka, sebuah proses yang biasanya memakan waktu lebih dari satu hari jika dilakukan secara manual. Data ini nantinya digunakan untuk mengukur efektivitas waktu publikasi serta interaksi masyarakat terhadap program-program yang dipromosikan, memberikan pandangan yang lebih akurat dan strategis bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan berbasis data.
Web scraping memberikan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan dalam pengumpulan data, terutama dalam konteks pemerintahan yang harus mengelola volume informasi yang besar. Pemerintah Provinsi NTB, seperti yang dijelaskan oleh Hidayati et al. (2024), memanfaatkan web scraping untuk memantau kinerja media sosial mereka, terutama pada platform Facebook. Dari 1.253 postingan yang dipublikasikan selama tahun 2022, rata-rata setiap posting mendapatkan 114,9 like, 5,1 komentar, dan 11,6 share. Data ini, yang dikumpulkan secara otomatis dalam waktu singkat, memungkinkan analisis yang lebih mendalam mengenai interaksi masyarakat dengan program-program pemerintah yang disebarluaskan melalui media sosial.
Penerapan web scraping tidak hanya memberikan efisiensi waktu, tetapi juga meningkatkan akurasi. Penggunaan web scraping memungkinkan pengumpulan data tanpa adanya human error yang sering terjadi dalam proses manual. Misalnya, pada penelitian ini, program web scraping yang diterapkan mampu menghindari kesalahan pengetikan atau pengabaian data yang mungkin terjadi dalam pengumpulan manual. Sebagai hasilnya, Pemerintah Provinsi NTB kini dapat memonitor kinerja media sosial mereka secara lebih tepat, menggunakan data yang konsisten dan real-time untuk pengambilan keputusan.
Salah satu manfaat besar yang ditemukan dalam penelitian ini adalah identifikasi waktu optimal untuk publikasi post di media sosial. Berdasarkan data, posting yang dilakukan antara pukul 06.00-16.00 dan 18.00-21.00 mendapatkan jumlah like dan interaksi lebih banyak. Sebaliknya, postingan yang diunggah di luar waktu tersebut, khususnya setelah pukul 21.00 atau sebelum pukul 06.00, cenderung tidak mendapatkan banyak perhatian. Penemuan ini sangat bermanfaat bagi pemerintah dalam strategi penyebarluasan informasi yang lebih efektif, sehingga pesan yang ingin disampaikan bisa lebih mudah diterima oleh masyarakat.
Di luar manfaat teknis, web scraping juga memberi kontribusi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Dalam era digital di mana partisipasi masyarakat semakin dituntut, pemerintah harus proaktif dalam menyampaikan informasi dan merespon masukan dari masyarakat. Web scraping memberikan landasan data yang solid bagi pemerintah untuk menilai efektivitas keterlibatan mereka di media sosial, sehingga mereka bisa terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di NTB, media sosial seperti Facebook telah menjadi kanal komunikasi yang krusial untuk menyampaikan informasi program pemerintah, dari sosialisasi kebijakan hingga pelaporan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dari 1.669 postingan yang dipublikasikan oleh OPD di NTB selama Desember 2022, Biro Administrasi Pimpinan tercatat sebagai yang paling aktif dengan 137 posting. Meski begitu, Dinas Sosial dan Dinas Kelautan dan Perikanan menunjukkan performa terbaik dalam hal keterlibatan masyarakat, mendapatkan median like sebesar 31,5 dan median share sebesar 2,5 per posting. Data ini, yang dikumpulkan menggunakan teknik web scraping, memberikan pandangan berharga tentang bagaimana pemerintah dapat lebih efektif menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan masyarakat.
Web scraping telah membuktikan dirinya sebagai teknologi yang sangat berguna dalam pengelolaan data yang besar dan dinamis, terutama dalam konteks pemerintahan seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB. Dengan memanfaatkan teknik ini, pemerintah tidak hanya mampu menghemat waktu dan tenaga, tetapi juga mendapatkan wawasan yang lebih akurat mengenai interaksi masyarakat di media sosial. Seperti yang ditunjukkan oleh Hidayati et al. (2024), pemantauan kinerja media sosial menjadi lebih efisien dan memberikan data yang dapat digunakan untuk memperbaiki strategi komunikasi publik.
Ke depannya, penerapan web scraping di pemerintahan harus terus dikembangkan. Selain Facebook, platform lain seperti Instagram dan Twitter dapat dijadikan sumber data untuk analisis lebih luas. Penelitian lebih lanjut juga bisa menambah dimensi analisis, seperti mengukur sentimen masyarakat terhadap program-program pemerintah. Dengan demikian, pemerintah dapat terus meningkatkan transparansi dan partisipasi publik, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang mereka layani.
Referensi
