Pada era kepemimpinannya melakukan target infrastruktur yang diantaranya (1) Sumber daya air yaitu dengan menargetkan 61 tempat waduk serta 500.000 hektar pembentukan drainase. (2) Jalanan sera jembatan, dengan menargetkan 3000 kilometer jalan baru kemudian 2500 kilometer jalan tol Trans Jawa, Sumatera dan juga Jabodetabek. (3) Hunian serta kawasan tinggal, di Kementrian PUPR menerapkan penanganan 10.000 Ha daerah kotor serta merancang 50.000 bagian rumah susun, 25.000 bagian rumah khusus serta 1.500.000 bagian hunian swadaya.
Jika dikaji lebih dalam dalam bidang sumber daya air terkhusus pada bendungan, Presiden Jokowi menegaskan bahwa kita ini masih sangat kurang sekali jumlah bendungan yang kita miliki. Jika dibandingkan dengan negara korea yang mempunyai 20.000, China memiliki 98.000 sedangkan Indonesia hanya memiliki 292 bendungan saja. Beliau juga menegaskan pemerintah yang akan datang terkait urusan pengelolaan air dan energi harus sungguh diprioritaskan karena memang nanti pangan dan energi itu akan menjadi kebutuhan semua negara. Kemudian Basuki selaku Menteri PUPR mengungkapkan ada total 61 proyek bendungan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, nantinya jika target 61 bendungan rampung tepat waktu lahan irigasi dapat dialiri oleh bendungan dengan naiknya menjadi 19 persen atau 1,4 juta hektar. Kebijakan ini dalam pembangunan bendungan mencerminkan prinsip responsif dalam tata kelola pemerintahan menurut UNDP, karena sang pemimpin negara sangat cepat dalam menanggapi kebutuhan masyarakat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain.
Kemudian pada sektor pembangunan jalan, Indonesia berinovasi dengan jalan tol hijau, GIFI menyatakan bahwa jalan tol hijau yaitu jalan tol yang dirancang serta dilaksanakan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menggabungkan fungsi transportasi dengan keberlanjutan ekologi. Selama perancangan, kreasi, komposisi, dan proyek terlaksana, kepentingan lingkungan dan stakeholder diprioritaskan. Ini mencakup lima elemen: ruang, kepantasan, jasa, efisiensi energi serta air, area, material komposisi, serta kemitraan daerah. Jalan raya hijau di Indonesia sudah disertifikasi oleh GIFI pada tahun 2020 karena memenuhi kelima kriteria dan persyaratan. Sebagai contoh Jalan tol Malang - Pandaan mencapai tahap gold plus lalu Pandaan - Gempol mencapai level silver Plus (Hartono & Mahani, 2021). Hal ini pemerintah mencerminkan prinsip efisiensi dan efektivitas terhadap pengelolaannya.
Selanjutnya pada sektor transportasi umum terkhusus pada kereta cepat Jakarta -- Bandung, masyarakat mempunyai antusias yang tinggi dengan adanya Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB). Dari hasil observasi yang telah dilakukan menyatakan bahwa sebagian masyarakat ingin mencoba infrastruktur Kereta Cepat Jakarta - Bandung. Dikarenakan sebagian masyarakat belum memiliki kesempatan waktu untuk mencoba armada terbaru ini. Bahkan, beberapa yang sudah berpengalaman pun sangat antusias dan ingin mencoba kembali. Dikarenakan pemandangan dapat dilihat secara langsung, serta pelayanan yang diberikan kepada penumpang sangat ramah, hal ini menjadi salah satu keunggulan dari KCJB.
Masyarakat menilai kereta ekspres antara Jakarta dan Bandung sangat memuaskan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang menilai kereta ekspres Jakarta-Bandung paling menghemat waktu dibandingkan kereta antarkota lainnya. Jarak Jakarta-Bandung adalah 142 km dan waktu sampai berkisar 30 menit untuk tiba ke sana, jadi jika Anda memiliki waktu terbatas atau memiliki kepentingan lain, kereta ekspres akan menjadi pilihan utama anda. Dalam hal ini pemerintah mencerminkan prinsip efisiensi dan efektivitas untuk pengelolaan sumber daya, prinsip partisipasi bagi masyarakat karena efisien atau tidaknya program tersebut dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakatnya seperti ingin selalu menggunakan transportasi KCJB dan juga selalu memberikan saran yang membangun bagi pemerintah.
Lalu, pemerintah juga telah memberikan pelayanan untuk menyelesaikan masalah macet di Jakarta dengan dihadirkannya Light Rail Transit (LRT) dan Mass Rapid Transit (MRT) Â yang secara efektif dapat mengurangi waktu perjalanan jarak jauh, meningkatkan aksesibilitas, dan berpotensi memberikan manfaat sosial yang signifikan bagi penduduk Jakarta. Beroperasi melalui jalur langsung dan menawarkan layanan yang lebih cepat, efisien, dan nyaman. Sumber daya manusia sangat penting bagi manajemen karena efektivitasnya bergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Jika individu-individu dalam suatu perusahaan bisa mengatur sumber daya manusia secara teratur, maka perusahaan juga bisa mengatur kinerja operasionalnya secara efektif (Utami et al., 2024). Dengan hal ini maka pemerintah dapat mencerminkan prinsip efektif, efisiensi serta responsif karena memberikan solusi dan inovasi terhadap permasalahan seperti kemacetan yang berada di kota Jakarta. Lalu dari pihak masyarakatnya mencerminkan prinsip partisipasi dan berorientasi pada konsensus, karena sebelumnya masyarakat sedikit terganggu dalam masa pembangunannya karena merasa menambah kemacetan di jalanan namun lambat laun mereka mulai setuju serta memahaminya karena sudah merasakan pengaruh yang luar biasa atas program MRT dan LRT ini.
Kemudian pelabuhan juga menjadi proyek strategis nasional yaitu pelabuhan Makassar New Port. Pelabuhan ini dibangun dalam tiga fase dan akan selesai pada tahun 2037. PT Pelindo menginvestasikan total senilai Rp 89,57 triliun untuk proyek tersebut. New Port Makassar menerima investasi baru sebesar Rp 5,4 triliun. Jokowi menyatakan bahwa arus barang dari pelabuhan yang dulu ke pelabuhan baru di Makassar hanya 30% dan akan terus meningkat secara berangsur-angsur. Terakhir, jumlah pelabuhan meningkat dari 1.655 pelabuhan pada 2014 menjadi 3.157 pada 2022.
Selain bidang kapasitas yang rutin dibangun serta membenahi pengembangan pelabuhan, pemerintah pula sukses menumbuhkan mutu sistem kerja serta layanan pada pelabuhan yang sangat berdampak pada cara mengurangi ekonomi biaya tinggi yang sangat berdampak kepada persaingan pengusaha di tingkat nasional. Dulu sebelum dibenahi, waktu tunggu di pelabuhan bisa mencapai 15 hari, sekarang waktu tunggu di pelabuhan paling lama hanya 3 hari saja. Waktu tunggu dengan waktu tiga hari bisa menurunkan ekonomi biaya tinggi serta menaikan persaingan para pengusaha. Diharapkan waktu tunggunya harus terus dipercepat menjadi satu atau dua kali dua puluh empat jam meskipun berproses tetapi optimis untuk bisa setara dengan Singapura. Dalam hal ini pemerintah dengan sektor swasta sebagai mitra proyeknya mencerminkan prinsip visi strategis untuk menciptakan konektivitas antar daerah di jalur laut dan juga untuk memperluas jalur ekonomi bagi para pelaku usaha tersebut, kemudian pemerintah juga mencerminkan prinsip responsifitasnya karena selalu ingin segera dalam pembangunan dan pelayanan dapat dibuktikan pada waktu tunggu di pelabuhan yang selalu ingin dipersingkat.
Dalam sektor bandar udara (bandara), Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah merancang 35 bandar udara (bandara) untuk membantu pergerakan warga serta pengiriman sandang juga pangan. Jokowi menekankan bandara di kawasan perbatasan Indonesia bukan hanya sebagai infrastruktur penunjang tetapi juga menjadi garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta portal pengiriman pangan juga sandang yang dibukanya ruang perekonomian serta pariwisata di daerah tersebut. Hal ini mengingat bandara adalah pintu gerbang sebuah wilayah untuk mobilitas masyarakat keluar masuk suatu daerah. Demikian pula alur logistik, terutama kebutuhan pokok warga datang melalui bandara, khususnya daerah yang tak bisa ditembus melalui perjalanan darat maupun laut. Dengan terbukanya bandara baru maka dari  sektor swasta bisa bermitra dengan pemerintah, yaitu seperti contoh maskapai maskapai dari swasta yang bisa menempati rute di bandara baru tersebut. Dalam hal ini pemerintah mencerminkan sikap kesetaraan, dengan maksud memberi pelayanan untuk semua rakyat tidak membedakan wilayah tertentu dan juga pada sektor swasta mencerminkan prinsip partisipasi yang mana sektor swasta mengikutsertakan diri dalam tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik juga demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
Di era pemimpin Presiden Joko Widodo selama periode keduanya (2019--2024), pemerintah sadar bahwa pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan harus dilakukan karena banyaknya masalah yang dialami kota tersebut. Masalah Jakarta sudah secara turun temurun. Meskipun kesadaran terhadap masalah tersebut muncul beberapa dekade sebelumnya, tapi masih belum ada kemajuan yang signifikan untuk menyelesaikannya. Selama tiga puluh tahun terakhir, banjir, macet, serta pengelolaan sampah telah menjadi topik yang sering dibicarakan di media, hal ini menunjukkan bahwa isu-isu tersebut sudah kuno dan sulit diselesaikan..
Selain itu, ada masalah pula pada kesediaan air bersih, normalisasi sungai, serta pembangunan tanggul untuk mengurangi naiknya permukaan air laut. Untuk merevitalisasi Jakarta, pemerintah perlu membentuk dua waduk (Jatiluhur I dan II) sampai tahun 2030, membentulk tanggul yang lebih tinggi lagi, serta normalisasi sungai yang sempat terhenti namun sekarang mulai dijalankan kembali. Dana yang diperlukan untuk revitalisasi masalah itu dinilai lebih tinggi dibanding dengan membangun IKN baru. Maka dari itu sudah seharusnya ibukota dipindahkan karena tidak akan efisien jika pusat pemerintahan dengan wilayah yang terlalu padat. Jika melihat dari negara negara maju, memang seharusnya kota pusat pemerintahan dengan pusat ekonomi dipisah, namun di Indonesia masih digabung di Jakarta.
