Terorisme sebagai sebuah kejahatan telah dikategorikan kedalam kategori kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Tentunya upaya penanggulangan kejahatan terorisme pun memerlukan pendekatan-pendekatan yang khusus pula dari sisi penegakkan hukum dan HAM.
Untuk menghasilkan sebuah produk hukum yang handal sebagai landasan dalam kegiatan kontra terorisme mutlak diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai anatomi kejahatan terorisme. Ketidakpahaman mengenai sifat kejahatan terorisme yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa akan berpotensi menimbulkan kontroversi serta polemik dalam hal penegakkan hukum.
Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia memiliki payung hukum berupa Undang-undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang tersebut memiliki embrio Perpu No. 1 Tahun 2002 yang diterbitkan sebagai respon atas peristiwa teror bom di Bali.[1]
Dalam pemberantasan tindakan pidana terorisme memiliki dua agenda utama yaitu:
1. Upaya penegakkan hukum secara adil dan transparan
2. Upaya deradikalisasi atas ideologi yang memicu aktivitas terorisme
Dan upaya-upaya tersebut telah menuai sejumlah hasil yang dapat dikatakan sukses dengan membawa pelaku ke pengadilan untuk diadili sesuai hukum yang berlaku.[2]
Sekalipun pemberantasan terorisme dan penegakkan hukum terus berjalan namun sejumlah rentetan peristiwa teror terus terjadi. Seolah mata rantai terorisme terus tumbuh dan menyebar sekalipun dibarengi upaya deradikalisasi terhadap kelompok-kelompok yang potensial diradikalisasi oleh jaringan terorisme.Â
Hal ini memberikan sinyalemen bahwasanya payung hukum pemberantasan tindak pidana terorisme memerlukan revisi yang bersifat konstruktif dan kontekstual atas kondisi kekinian dan kenantian terutama sering timbulnya kritik dan tafsiran yang justru menghambat upaya kontra terorisme terutama menyangkut isu-isu kemanusian dan HAM.
Undang-undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memiliki sejumlah masalah dalam pasal-pasalnya yang dapat ditinjau dari aspek hukum materil maupun aspek hukum formil.[3]
Menurut Nasrullah dari aspek hukum materil dalam undang-undang tersebut rentan dalam hal terjadinya multi tafsir, misalnya dalam batasan atau definisi terorisme. Pasal-pasal karet yang multi tafsir tersebut berpotensi besar timbulnya subjektivitas dari aparat penegak hukum sehingga dapat digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk disalahgunakan dalam hal mengkriminalisasi orang atau kelompok tertentu.
