Menyikapi lambannya pemerintah dalam menyelesaikan gejolak hubungan diplomatik lndonesia dan Malaysia yang sedang memanas. Kegelisahan dan keresahan rakyat kedua negara telah semakin memuncak, sampai-sampai telah diterjemahkan kedalam aksi-aksi anarkis dan tak lupa dalam bentuk terbaru yakni konfrontasi virtual melalui dunia maya.
Kegelisahan dan kerasahan rakyat Indonesia atas lambannya pemerintah dalam menangani krisis hubungan diplomatik anatara Indonesia-Malaysia, akhirnya membuat fraksi Golkar berinisiatif menggalang dukungan untuk mengajukan Hak Interpelasi guna bertanya kepada pemerintah atas kinerja menjaga kedaulatan negara khususnya terhadap gangguan Malaysia. Tetapi yang sangat saya sayangkan reaksi dari petinggi Demokrat. Anas Urbaningrum mengatakan Golkar telah merusak logika politik. Karena dengan Hak Interpelasi, sama saja Golkar bertanya pada dirinya sendiri (Golkar bagian dari koalisi). Menurut saya Demokrat harus menghargai proses politik yang konstitusional dan sesuai dengan mekanisme yang ada. Golkar mengajukan Hak Interpelasi, sesunguhnya Golkar telah berusaha menterjemahkan inquiri rakyat atas apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi krisis hubungan Indonesia-Malaysia sebagaimana fungsi DPR menurut teori keterwakilan. Disamping itu fungsi dari check and balance antara eksekutif dan legislatif dapat berjalan maksimal meskipun nanti dalam Hak Interpelasi menteri yang menjawab bukan presiden. Ya, idealnya memang presiden sebagai pemimpin kabinet.
Sangat disayangkan memang para elite politik kita selalu bersikap defensif, penuh curiga dan tidak bijaksana dalam menghadapi dinamika politik yang ada. Jadi saya tidak heran, seandainya Hak Interpelasi ini memang benar-benar upaya Golkar menjawab kegelisahan dan keresahan rakyat umumnya dan konstituen Golkar pada khususnya. Anehnya, hal ini justru membuat Demokrat dan Anas merasa tidak nyaman, mereka serasa tidur bersama musuh. Sikap curiga ini jika terus dipelihara akan menghambat kinerja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.
