Politik Ijon Ala Ahok

 

[caption caption="jakarta.bisnis.com"][/caption]Pengumpulan dukungan KTP yang telah dilakukan oleh kelompok relawan Teman Ahok memastikan Ahok masih berkeinginan kembali bertarung dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 untuk mengamankan kursi Gubernur DKI Jakarta yang sedang didudukinya saat ini. Bedanya bagi Ahok kali ini kursi Gubernur DKI Jakarta harus diperebutkan melalui pertarungan di Pilgub DKI Jakarta 2017. Sejauh ini dapat kita amati bahwasanya Ahok sudah menyiapkan sejumlah skenario politik dalam menghadapi Pilgub tahun depan. Sampai sejauh ini warga DKI Jakarta belum dan tidak tahu dengan siapa ke depan Ahok akan berpasangan. Ahok pun tampak over confidence berdasar dari hasil-hasil survei yang ada, sampai-sampai tidak terlalu peduli memikirkan siapa yang akan jadi pasangan dalam Pilgub DKI Jakarta 2017.

Beberapa rumusan skenario politik Ahok yang dapat kita baca diantaranya: Pertama, maju melalui jalur independen, konsekuensinya dengan mengumpulkan dukungan warga DKI Jakarta dalam bentuk Surat Dukungan bermaterai disertai fotokopi KTP, seperti yang sedang dilakukan kelompok relawan Teman Ahok. Kedua, melalui jalur partai politik yang agak menyulitnya bagi Ahok, mengingat track record dan gaya komunikasi politik Ahok sendiri yang dikenal avonturir (kutu loncat), ambisius dan arogan. Ketiga, memecah belah lawan politik dengan cara memaksakan apa pun caranya Pilgub DKI Jakarta akan diikuti lebih dari dua pasangan calon.

Sejauh ini tampaknya Ahok dan loyalisnya (Teman Ahok) sedang fokus pada skenario pertama, yaitu maju melalui jalur independen dengan sejumlah pertimbangan, di antaranya berdasarkan pada berbagai versi survei dari beragam lembaga survei yang menyatakan bahwa Ahok tak tertandingi, baik dari sisi popularitas maupun elektabilitasnya. Gaya kepemimpinan Ahok yang tegas, arogan dan cenderung bertangan besi oleh warga DKI Jakarta yang mayoritas berpendidikan menengah ke atas dinilai layak dan tepat dalam memimpin dan mengatasi kompleksitas permasalahan pembangunan di DKI Jakarta.

Respon terhadap agresifitas dan progresifitas gerakan relawan Teman Ahok yang sejauh ini telah berhasil mengumpulkan hampir 700 ribuan dukungan KTP untuk Ahok mendapat kritik dan masukan dari Yusril Ihza Mahendra, mantan menteri yang juga pakar hukum tata negara. Yusril Ihza Mahendra yang akhir-akhir ini santer disebut dalam bursa bakal calon Gubernur DKI Jakarta seolah memberikan early warning kepada Ahok dan Teman Ahok bahwasanya dalam mengumpulkan dukungan KTP harus ditujukan kepada satu pasangan calon bukan seorang calon seperti yang dilakukan oleh Teman Ahok selama ini. Menurut Yusril Ihza Mahendra hal ini tidak sesuai dengan UU Pilkada yang berlaku. Peraturan ini memiliki konsekuensi hukum bagi Ahok dan Teman Ahok, dengan kata lain proses pengumpulan KTP yang dilakukan oleh Teman Ahok tidak sah dan batal demi hukum karena tidak menyertakan pasangan Calon Wakil Gubernur yang akan mendampingi Ahok sehingga harus diulang. Pertanyaannya, Siapakah pasangan Calon Wakil Gubernur yang akan mendampingi Ahok?

Risiko Politik Ijon Ala Ahok

Sampai sejauh ini figur-figur yang akan atau pun bersedia menjadi pendamping Ahok maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 seakan kurang menarik dibahas dan disinggung oleh masyarakat. Bahkan anehnya Ahok sendiri jarang dan belum pernah menyampaikan figur ideal yang akan menjadi pendampingnya dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Warga DKI Jakarta terlalu terpukau dengan gaya Ahok yang ceplas-ceplos dan juga terlalu asyik membicarakan calon-calon penantang yang mampu mengimbangi popularitas dan elektabilitas Ahok sampai-sampai calon pendamping Ahok masih menjadi misteri hingga saat ini.

Apa yang dilakukan oleh Ahok beserta relawan Teman Ahok tidak ubahnya praktik ijon antara tengkulak dan petani. Mengapa demikian, karena Ahok menawarkan sesuatu yang belum jelas kepada warga DKI Jakarta. Warga DKI Jakarta yang telah menyerahkan KTPnya sebagai dukungannya kepada Ahok sampai detik ini tidak tahu dengan siapa Ahok akan berpasangan dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Jika dalam praktik ijon antara tengkulak dan petani, petani yang lebih sering dirugikan demikian juga dalam praktik politik ijon ala Ahok ini lebih banyak merugikan warga DKI Jakarta dan bahkan bisa merugikan diri Ahok sendiri karena tak sejalan dengan konstitusi. Jelas dalam UU Pilkada bahwasanya calon kepala daerah diusung/didukung secara berpasangan baik melalui jalur partai politik maupun jalur independen. Dengan menggalang dukungan hanya bagi Ahok seorang diri tanpa menyertakan kejelasan pasangannya maka warga DKI Jakarta telah terpaksa dan dipaksa mendukung figur Ahok tanpa tahu dengan siapa nanti Ahok akan berpasangan dalam Pilgub mendatang, seperti beli kucing dalam karung.

Kerja keras Ahok dan Teman Ahok mengumpulkan dukungan sebelum memastikan pasangan pendampingnya bukan tanpa resiko, misalnya ada orang yang dengan suka rela memberikan dukungan kepada Ahok dan ternyata Ahok berpasangan dengan figur yang tidak sesuai dengan preferensi politik orang yang bersangkutan maka hak politiknya orang yang bersangkutan untuk menarik dukungan kepada Ahok tentu harus dijamin dan diakomodir. Resiko ditarik/dicabutnya dukungan ini tentu harus dipertimbangkan oleh Ahok dan Teman Ahok

Sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra, untuk mengantisipasi ditarik/dicabutnya dukungan terhadap Ahok oleh seseorang yang merasa kecewa dengan pasangan Wakil Gubernur yang akan mendampingi Ahok karena tidak sesuai dengan preferensi politiknya maka ada baiknya Teman Ahok kembali mengulang pengumpulan dukungan KTP setelah jelas siapa figur yang akan mendampingi Ahok dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang. Buat Ahok dan Teman Ahok tidak usah panik dan khawatir karena tahapan Pilgub masih panjang dan tanggal 15 Februari 2017 masih 383 hari lagi dari sekarang.

Dan apa yang disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra dua hari yang lalu sungguh merupakan sebuah sikap ksatria dan bijaksana dari seorang negarawan sekalipun tidak menutup peluang keduanya akan bersaing dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang. Peringatan Yusril Ihza Mahendra tersebut telah menyelamatkan Ahok dan warga DKI Jakarta. Bagi Ahok dia selamat dari kesalahan fatal yang berpotensi dapat membuatnya terperosok ke dalam jurang yang sangat dalam sehingga tak dapat ikut serta dalam Pilgub DKI Jakarta.  Bagi warga DKI Jakarta akan terhindar dari kekecewaan dan perasaan merasa ditipu. Kecewa bagi yang telah memberikan dukungan untuk Ahok dan ternyata dukungan tersebut batal demi hukum sehingga tak dapat digunakan untuk ikut serta dalam Pilgub DKI Jakarta 2017.  Merasa tertipu bagi mereka yang telah memberikan dukungan secara tulus dan suka rela tetapi pada akhirnya Ahok memilih pasangan yang tidak sesuai dengan preferensi politiknya.