Mohon tunggu...
Farid Sasongko
Farid Sasongko Mohon Tunggu... -

Selanjutnya

Tutup

Humaniora

Redam Konflik dengan Diskusi

25 November 2015   19:14 Diperbarui: 25 November 2015   19:25 32
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Masyarakat Lampung merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai kelompok sosial. Secara historis, kemajemukan masyarakat Lampung terjadi disebabkan oleh pesatnya perkembangan kependudukan dan wilayah pemukiman, pesatnya arus migrasi melalui kolonisasi, transmigrasi, migrasi swakarsa dan dampak dari pembangunan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, serta industri.

Kemajemukan masyarakat Lampung adalah suatu keniscayaan dan keberadaanya memiliki fungsi positif maupun negative terhadap dinamika pembangunan daerah. Fungsi positifnya adalah kemajemukan masyarakat sebagai modal dasar pembangunan. Pada sisi lain, dalam dinamika kemajemukan masyarakat lampung diwarnai dengan konflik horizontal maupun vertikal.

Berbagai upaya untuk mengatasi kompleksitas permasalahan masyarakat, termasuk di dalamnya upaya penanganan konflik kekerasan di Lampung telah dilakukan terus menerus oleh Pemda bersama multistakeholders. Kondisi yang rentan terjadi konflik kekerasab tersebut perlu disikapi dengan bentuk nyata atas tindakan mentransformasi konflik sehingga fungsional terhadap pembangunan daerah.

Ada dua aspek yang perlu diperhatikan dalam menjaga kekondusifan hidup bermaysarakat, yaitu wujud konstelasi kehidupan ideal yang diharapkan bersama dan bagaimana suatu masyarakat mengelola dinamika kehidupannya dengan mengarusutamakan nilai-nilai kebajikan. Aspek pertama mengenai tatanan sosial yang dinginkan, sedangkan aspek kedua berkenan dengan kehandalan strategi dan mekanisme pencegahan dan penanganan konflik sosial (Transformasi Konflik)

Berbagai konflik sosial sering diselesaikan melalui cara mediasi, tetapi di kemudian hari terjadi konflik lagi, bahkan ada yang dalam bentuk konflik kekerasan dalam segala yang lebih luas. Bisa jadi bahwa implementasi kebijakan dalam penanganan konflik sosial tidak berdasarkan pada suatu sistem penanganan yang komprehensif dan integratif, terutama dengan memperhatikan nilai-nilai lokal.

Salah satu bentuk upaya dalam mencegah terjadinya konflik seperti yang dilakukan PT Central Pertiwi Bahari (CPB) yang merupakan anak perusahaan dari PT Central Proteina Prima (CP Prima) mengadakan acara diskusi yang bekerjasama dengan Pusat Kajian Konflik/Center Conflict Resotulion (CJR) FISIP Universitas Negeri Lampung (Unila) dengan tema “Berbagi Pengalaman: Merawat Nilai-Nilai Kebajikan untuk Perdamaian” di di Ruang Seminar Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, Jumat (20/11/2015).

Diskusi ini dihadiri oleh 30 peserta dari berbagai latar belakang narasumber dan stakeholder. Diantaranya Komandan Korem 043/Garuda Hitam Kolonel Inf. Joko P. Putranto M.Sc, Pengurus EMPAL, Perwakilan PT Central Pertiwi Bahari (CPB), Forum Lintas Agama, Keuskupan Tanjung Karang, Ketua dan Staff Paguyuban Sosial Masyarakat Tionghoa (PSMTI), Pengurus WALUBI, Ketua Sinode GKSBS, Pengurus ISI Lampung, Akademisi dan Mahasiswa dari berbagai perwakilan universitas di Lampung.

Acara ini bertujuan memperlancar komunikasi antar pemerintah (Pemerintah Daerah, TNI& Polri), perusahaan dan masyarakat untuk menciptakan keamanan harus dijaga dengan baik dan berkelanjutan. Para peserta diskusi yang hadir pun sadar bahwa keberadaan perusahaan di satu wilayah harus dijaga dengan baik serta didukung secara penuh agar masyarakat juga dapat merasakan manfaat dari perusahaan tersebut.

Selain itu, dengan adanya diskusi dari berbagai elemen di Lampung ini, masyarakat bisa berkomunikasi lebih baik lagi baik antar masyarakat, maupun antar masyarakat dengan perusahaan yang ada di Lampung.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun