Program MBG Menguntungkan Siapa?

Program MBG Menguntungkan Siapa?
Oleh Nanik Farida Priatmaja, S. Pd

Kementerian Pertanian (Kementan) siap mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto melalui dua skema. Yaitu melalui program pekarangan pangan bergizi serta program peningkatan produksi susu dan daging.

Untuk memenuhi kebutuhan susu program Makan Bergizi Gratis. Mentan Amran akan mengimpor susu sapi sebanyak 1,8 juta ton dari Vietnam. Namun, tidak disebutkan calon investor Vietnam yang akan memasok susu untuk memenuhi kebutuhan domestik (25/10).

Pogram Makanan Bergizi Gratis (MBG) diklaim akan membuka lapangan kerja sebesar 1,8 juta  karena direncanakan menggunakan 377 ribu dapur untuk menyiapkan makanan gratis bagi pelajar dengan setiap dapur dijalankan oleh 5 pekerja. Institute for Economic Development and Finance (Indef) memperkirakan MBG dapat memberikan kontribusi hingga Rp4,51 triliun pada PDB 2025 atau setara dengan 34,2% PDB.

Didik J. Rachbini, ekonom senior Indef, mengusulkan agar pemerintah mendesentralisasi pelaksanaan program tersebut kepada usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah. Tidak hanya itu, meskipun anggaran program ini berasal dari APBN, pelibatan pemerintah daerah juga dapat mengurangi potensi intervensi oleh "bandit" dalam pelaksanaannya. Bagaimanapun, menurutnya, bujet besar dan berbagai kesempatan dalam pengadaan pasokan bahan baku makanan hingga distribusi MBG menjadi incaran para bandit.

Melalui program MBG (program andalan yang digadang-gadang saat kampanye)  pemerintahan Prabowo-Gribran telah jelas memberi peluang pihak swasta melalui Perpres 83/2024 mengenai Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengatur pendanaan BGN, salah satunya dari sumber lain yang tidak mengikat. Sehingga pihak swasta dapat terlibat melalui program program tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan demikian, jelaslah sudah darimana sumber pendanaan program MBG. Meskipun pemerintah berkilah bahwa sumber pendanaan MBG murni dari APBN. 

Pemerintah mengungkap bahwa dalam terkait pengadaan bahan baku akan bekerjasama dengan pihak swasta. Hal ini akan berpotensi membuka lapangan kerja, akan tetapi proses rekrutmen SDM dan penentuan upah pekerja diserahkan pihak swasta yang jelas-jelas berorientasi pada keuntungan semata (kapitalisme). 

Program MBG melibatkan banyak pihak dalam pengadaan barang dan jasa namun juga berpotensi membuka celah korupsi. Pertama, potensi adanya kecurangan saat proses pengadaan barang dan jasa. Kedua, berhubung melibatkan pihak swasta sangat berpotensi munculnya risiko penyalahgunaan audit keuangan. Selain membuka celah korupsi, MBG juga rawan menjadi bancakan dan penyalahgunaan oleh pejabat baru. 

Dengan demikian keputusan pemerintah untuk berinvestasi dalam mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas sejatinya membutuhkan penelaahan yang kritis dan sistemis. Tak cukup dengan merumuskan kebijakan program MBG dengan iming-iming pemberdayaan masyarakat miskin ataupun penyerapan tenaga kerja. Jangan sampai program MBG yang membutuhkan biaya besar ternyata hanya menjadi ajang bagi-bagi jatah untuk penguasa dan pengusaha semata. 

Jika ditelaah lebih mendalam, program MBG tidak ubahnya hanya solusi parsial negara kapitalisme dalam menyelesaikan problem generasi. Problem kecukupan gizi masih melanda negeri ini. Hal ini dikarenakan kurangnya analisis terkait akar masalah dari minimnya kebutuhan gizi masyarakat. Sudah selayaknya negara mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas dengan melihat akar permasalahan secara sistemis.

Di satu sisi kemiskinan lah sebenarnya yang menjadi sumber masalah yang mengakibatkan minimnya pemenuhan gizi generasi. Sehingga sangat berdampak pada kualitas generasi. Kemiskinan sangat berkaitan dengan akses lapangan kerja, pendapatan yang tidak layak dan merata, tingkat pengangguran, tingkat pendidikan yang rendah, hingga beragam permasalahan kesehatan yang melanda masyarakat miskin.