Ramai-ramai Gadaikan SK, Ada Apa dengan Wakil Rakyat?

Ramai-ramai Gadaikan SK, Ada Apa dengan Wakil Rakyat?
Oleh: Nanik Farida Priatmaja, S.Pd
(Pegiat Literasi) 

Menggadaikan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Anggota DPRD di sejumlah daerah di Jatim untuk menutup biaya kampanye saat pemilihan legislatif menjadi fenomena massal. Seperti apa?

Ramai-ramai gadai SK Anggota DPRD yang baru dilantik ini pertama kali diungkapkan oleh Ketua Sementara DPRD Kabupaten Pasuruan Abdul Karim. Dia ungkapkan fenomena ini pada Rabu 4 September lalu setelah pelantikan Anggota DPRD Kota Pasuruan periode 2024-2029.

Saat itu baru 4 orang anggota DPRD yang sudah mengajukan pinjaman dengan menggadaikan SK-nya ke bank. Karim menyebutkan jumlah anggota dewan yang akan menggadaikan SK dimungkinkan bertambah.

Dengan SK pengangkatan itu, para Anggota DPRD Pasuruan itu mengajukan pinjaman mencapai Rp 500 juta bahkan lebih. Pinjaman yang diajukan itu disebut untuk menutup utang biaya kampanye pada Pileg 2024 (7/9).

Miris! Fenomena gadai SK usai pelantikan di kalangan DPRD sangat mencengangkan. Pastinya ada beberapa hal yang melatarbelakangi fenomena tersebut. Misalnya tingginya ongkos demokrasi. Untuk maju menjadi anggota wakil rakyat memang butuh dana fantastis. Dana tersebut bisa jadi berasal dari dana pribadi, sponsor ataupun pinjaman. Sehingga saat menjabat mereka akan berupaya segera mengembalikan modal awal.

Gadai SK sepintas menjadi solusi demi bisa mengembalikan modal kampanye. Akan tetapi selain hal tersebut ada permasalahan yang akan terus-menerus menjadikan wakil rakyat merasa butuh "dana segar" yakni gaya hidup. Sudah menjadi rahasia umum, menjadi wakil rakyat selalu indentik dengan kemewahan. Mobil mewah, rumah mewah, baju brended, dan sebagainya yang menjadi standar kemapanan di masyarakat. 

Gaya hidup wakil rakyat (tak hanya yang berasal dari kalangan artis) selama ini memang menjadi sorotan masyarakat. Saat mereka berada di tengah masyarakat pun, tak jarang mereka meminta fasilitas yang "nomor 1". Agar mampu menopang penampilan fisik yang glamor sontak menjadikan mereka sangat butuh dana. Wajar rela menggadaikan SK usai pelantikan. 

Biaya demokrasi yang mahal memang menjadi alasan utama para wakil rakyat menggadaikan SK usai pelantikan. Hal ini jelas mencerminkan betapa sistem demokasi begitu menyulitkan dan berpotensi memunculkan kasus korupsi, utang dengan bunga tinggi yang tak jarang berakhir tragis akibat terbelit utang (misalnya gangguan jiwa, tindak kriminal, bunuh diri dan sebagainya). 

Sudah bertahun-tahun sistem demokrasi dengan ongkos yang mahal akan tetapi tak mampu menciptakan manusia-manusia yang berkualitas dan bertanggungjawab. Undang-undang produk wakil rakyat tak jarang malah bikin polemik bagi rakyat. Tingkat disiplin wakil rakyat pun masih dipertanyakan. Apalagi keberadaan wakil rakyat di tengah masyarakat terkadang jauh dari keteladanan. Tak mampu menjadi sosok yang layak dijadikan teladan. 

Kebobrokan sistem demokrasi sebenarnya amatlah mudah ditemui. Semisal betapa buruknya kondisi ekonomi dan politik saat ini (termasuk maraknya gadai SK di kalangan wakil rakyat). Andaikan dilakukan perbaikan, darimana dulu yang akan diperbaiki. Hal ini jelas sangat membingungkan.