Mohon tunggu...
Farida Kusuma Wardhani
Farida Kusuma Wardhani Mohon Tunggu... -

Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota - Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Kesejahteraan Penduduk Indonesia vs Jerman

20 Desember 2013   17:47 Diperbarui: 24 Juni 2015   03:41 1824
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Apa itu Sejahtera? Menurut KBBI sejahtera adalah aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Sedangkan kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan, ketenteraman.

Kesejahteraan penduduk adalah salah satu dari tujuan negara. Oleh karena itu, berbagai pihak seperti pemerintah maupun masyarakat itu sendiri berusaha untuk mencapainya. Bagaimana di Indonesia? Apakah penduduknya sudah bisa dikatakan sejahtera?

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin per Maret 2013 mencapai 28,07 juta atau 11,37% dari total penduduk Indonesia. Angka ini menunjukan bahwa masih banyak penduduk Indonesia yang belum sejahtera. Seperti yang kita tahu, taraf dan tarif hidup di suatu kota/tempat semakin tinggi setiap tahunnya. "apa-apa mahal" bahasa sederhananya, seperti biaya sekolah/pendidikan yang mahal walaupun sekolah negeri, biaya sewa tempat tinggal (apabila belum memiliki rumah),  dan juga biaya kesehatan.  Saat ini, usia harapan hidup di indonesia 68 tahun untuk laki-laki dan 73 tahun untuk perempuan.

Mari kita lihat negara Jerman. Negara Jerman memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah dari Indonesia, yaitu 7% dari total populasinya. Dewasa ini usia harapan hidup di Jerman 77 tahun untuk laki-laki dan 82 tahun untuk perempuan.

"Jaminan sosial di Jerman termasuk yang paling rapat di dunia: 26,7% pendapatan nasional bruto dipergunakan untuk belanja negara di bidang sosial. Untuk perbandingan, Amerika Serikat menginvestasikan 15,9% di bidang itu. Di Jerman, sistem lengkap yang mencakup asuransi kesehatan, purnakarya, kecelakaan, perawatan dan pengangguran melindungi warga terhadap dampak finansial dari risiko yang dapat mengancam eksistensi. Jaringan sosial itu juga meliputi tunjangan yang dibiayai oleh pajak, seperti dana pengimbang untuk keluarga (tunjangan anak, potongan pajak) atau tunjangan yang menutup pe­ngeluaran untuk kebutuhan pokok purnakaryawan atau orang cacat tetap. Menurut pengertian yang berlaku, Jerman adalah negara sosial yang memprioritaskan jaminan sosial bagi semua warganya." *
"Pemerintah mengakui kurang berinvestasi untuk pengeluaran sosial. Padahal, permasalahan yang harus dihadapi Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ialah semakin melebarnya kesenjangan sosial. Ini karena APBN habis untuk subsidi yang tidak tepat sasaran.
"Sekarang (2014) sudah akan sangat meningkat karena ada anggaran untuk BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan. Ini akan jadi pengeluaran untuk seterusnya," kata Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Luky Alfirman di Jakarta, Senin (16/12). Menurutnya, pemerintah punya komitmen untuk mengawal pemerataan.

Namun demikian, APBN disebut punya banyak kekangan. Luky mempersoalkan kurangnya ruang fiskal untuk pengeluaran yang lebih berfungsi memeratakan kue ekonomi, misalnya pembangunan infrastruktur hingga pemberian bantuan sosial. " Budget constraint (kendala anggran) ini karena sebagian besar diberikan untuk subsidi yang tidak tepat sasaran," cetusnya.

Ia menyebut subsidi energi di APBN sekitar Rp282,1 triliun. Sebagai perbandingan,pos belanja sosial hanya mencapai Rp55,9 triliun. Meski tidak menyebutkan programnya, Luky mengaku pemerintah hendak meningkatkan pengeluaran untuk pengentasan kemiskinan.**


Menurut kedua kutipan tadi, dapat terlihat perbedaan dalam anggaran untuk jaminan sosial. Di Jerman mencapai 26,7% sedangkan Indonesia 3,32% dari total APBN Indonesia 2013 Rp 1.683 triliun.

Memang, Indonesia dan Jerman berbeda, karena mereka negara maju dan kita berkembang. Tetapi coba kita lihat bagaimana kesejahteraan penduduknya. Disana, orang yang mampu diharuskan membayar pajak dengan angka yang tinggi. Tetapi pajak tersebut digunakan untuk penduduk Jerman juga. Dengan pemasukan pajak yang besar, pemerintah dapat menurunkan biaya kebutuhan hidup masyarakat. Uang itu digunakan untuk perbaikan fasilitas dan utilitas yang ada. Seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan, sehingga penduduk dengan penghasilan yang tidak begitu besar dapat hidup dengan aman dan nyaman salah satunya karena biaya kesehatan gratis.

Apabila pemerintah dapat menurunkan biaya hidup (makan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan lainnya) salah satunya dengan pajak, sehingga penduduk dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik, itulah yang bisa dikatakan penduduk yang sejahtera.

Tetapi saya sangat mengapresiasi berbagai program pemerintah untuk mencapai salah satu dari cita-cita negara kita ini, yaitu kesejahteraan penduduk. Banyak program yang sedang dijalankan seperti program pendidikan gratis 9 tahun dan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu (BPJS Kesehatan) yang rencananya dimulai pada 1 Januari 2014 , dan lainnya. Semoga program-program tersebut dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dan penduduk yang berhak mendapatkan sesuai haknya.

*) dikutip dari sini.

**) dikutip dari sini.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun