Kembali ke HAM, pada 2020, Jokowi menegaskan komitmen pemerintahannya untuk menuntaskan masalah HAM masa lalu secara bijak dan martabat. "Kita harus bekerjasama menyelesaikannya dan mencurahkan energi kita untuk kemajuan bangsa. Melalui Menkopohulkam, saya telah menugaskan agar penyelesaian masalah HAM masa lalu agar terus dilanjutkan yang hasilnya dapat diterima semua pihak serta diterima dunia internasional," ucapnya yang kala itu menghadiri Peringatan Hari HAM Sedunia 2020 yang diselenggarakan oleh Komnas HAM RI secara virtual, Kamis (10/12/2020).
Menurut situs resmi Komnas HAM, Ayah dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep ini mengatakan bahwa pentingnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dianggap sebagai fondasi esensial bagi perkembangan Indonesia menjadi negara yang lebih beradab, bertanggung jawab, dan maju. Ini karena Indonesia telah memasukkan prinsip-prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) ke dalam konstitusi dan regulasi nasional serta meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional.
Namun, hingga saat ini, Jokowi belum memenuhi janjinya, sehingga julukan "King Lips of Service" tampaknya pantas disematkan kepada si Raja Jawa itu. Hal ini diperkuat dengan adanya kembali unjuk rasa yang dikenal sebagai "Aksi Kamisan," yang diadakan untuk memperingati Munir Said Thalib. Sejak 20 tahun lalu, siapa pelaku dan otak di balik pembunuhan pejuang HAM tersebut pada 7 September 2004 masih belum terungkap. Aksi Kamisan, yang telah dilaksanakan sebanyak 830 kali hingga tulisan ini dibuat dan akan terus berlanjut hingga hak-hak pejuang HAM ditegakkan dan pelaku ditangkap.
Selama dua dekade terakhir, meski telah terjadi pergantian dua presiden dan empat priode pemerintahan, keadilan untuk aktivis HAM, terutama Munir, belum terwujud. Ironisnya, di masa Presiden Jokowi, penyelesaian kasus Munir malah semakin terhambat. Pemerintah tidak hanya gagal menangkap pelaku, tetapi Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) juga menolak mempublikasikan Laporan Tim Pencari Fakta (TPF) yang dapat mengungkap misteri kasus tersebut, yang sebelumnya disebut oleh Presiden SBY sebagai ujian sejarah bangsa.
Perlu dicatat bahwa pada Rabu, 11 Januari 2023, di Istana Negara, Jokowi mengakui adanya 12 kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu dan berkomitmen untuk menyelesaikannya segera. Ia berjanji untuk mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) yang akan memerintahkan 17 kementerian dan lembaga non-kementerian untuk menangani pelanggaran HAM tersebut. Selain itu, Jokowi berencana mengunjungi lokasi-lokasi terkait pelanggaran HAM berat, menyelesaikan masalah secara yudisial dan non-yudisial, serta membentuk satuan tugas baru untuk mendukung penyelesaian kasus-kasus tersebut. Namun, semua janji ini tampaknya hanya ilusi belaka, karena hingga akhir masa jabatannya, kasus-kasus HAM tersebut belum ada tindak lanjut atau penyelesaiannya.
Ya, sungguh unik negeri para pesulap ini. Sejak dulu, Para pendiri bangsa Indonesia memiliki cita-cita besar untuk memerdekakan dan membangun negara dengan keringat dan nyawanya. Mereka menginginkan kemerdekaan dan kedaulatan penuh bagi Indonesia, seperti yang ditegaskan oleh Soekarno dengan semangat nasionalisme untuk membangun negara merdeka. Mohammad Hatta menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan di seluruh pelosok tanah air, sementara Sutan Sjahrir memperjuangkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat sebagai fondasi negara. Haji Agus Salim berfokus pada penerapan demokrasi dan hak asasi manusia, dan Ki Hajar Dewantara menganggap pendidikan dan pembangunan ekonomi sebagai kunci untuk kemajuan dan kualitas hidup rakyat. Visi dan cita-cita ini mencerminkan harapan para pendiri bangsa untuk menciptakan Indonesia yang merdeka, bersatu, adil, demokratis, dan sejahtera.
Namun, Jokowi dengan para kloninya, tidak pernah memikirkan tentang hal itu. Ia hanya memikirkan bagaimana keluarganya bisa hidup nyaman serta bergelimang tahta dan harta. Menempatkan orang terdekatnya di berbagai posisi pemerintahan, dan sangat fulgar dalam mengrogoti konstitusi untuk memuluskan kepentingannya. Ini menjadi warisan yang sangat berharga bagi Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, yang pada 20 Oktober nanti, mereka akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan dari apa yang telah dilakukan oleh Jokowi.
Dengan besarnya hutang negara, kacaunya sistem pemerintahan, demokrasi yang semakin kritis, masyarakatnya jauh dari kata sejahtera dan tidak merasakan sedikitpun keadilan, dan tumpulnya hukum bagi si kaya tapi begitu tajam bagi si miskin. Dengan jumlah penduduk Indonesia diperkirakan sekitar 277 juta jiwa, tentu tidak lah mudah bagi siapapun untuk naunginya, namun dengan karakter gotong royong dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, seharusnya bangsa ini bisa melakukan apapun dengan semua kekayaan alam dan manusianya. Semoga, ibu pertiwi tidak meneteskan air matanya terus menerus. Ini tentu menjadi Peringatan Darurat untuk kita semua, teruslah berjuang dan melawan serta kritis terhadap pemerintah.
Munir pernah berkata, Manuver politik yang berkembang di sekitar elite politik justru merupakan ancaman paling besar atas kerja membangun struktur dan sistem kekuasaan yang demokratis. Mereka membuka pintu yang luas bagi masuknya agen-agen dan seperangkat nilai Orba berkonsolidasi serta masuk kembali keruang kendali kekuasaan dengan basis legitimasi baru. Hidup Mahasiswa, Hidup Perempuan yang melawan, Hidup Buruh, Hidup Rakyat Indonesia, Merdeka!!!
