Keadilan Adat Afrika di Indonesia

Oleh Farid Abdullah

Upaya untuk membuat argumen 'adat' menjadi sesuatu yang legal adalah merongrong supremasi hukum. Pengenalan 'keadilan' secara adat dengan jenis pengadilan singkat tanpa keseimbangan hukum yang jelas 'masyarakat adalah hakim' membawa gambaran gelap dari masa feodal dan kesukuan yang seharusnya ditakutkan oleh Indonesia. Hebatnya, tidak ada calon presiden atau presiden sekarang yang melihat bahaya atas kesatuan Indonesia ini.

AMAN, UK Forest Peoples Program dan LSM lainnya berusaha keras untuk mendorong hak-hak masyarakat adat. Bahkan Menteri untuk Komisi Kepresidenan UKP4 Kuntoro Mangsobroto berkata kepada LSM-LSM bahwa hukum adat tidak berlaku untuk Indonesia karena konstitusi mengakui hanya satu jenis orang Indonesia yang posisinya sama di bawah hukum Indonesia. Adalah sebuah saran yang luar biasa apabila kita sekarang memiliki warga kelas kedua dengan menyetujui perkenalan kata adat di dalam hukum, Presiden Yudhoyono tidak terkenal karena pemahaman strategisnya, tapi lebih untuk memenuhi tuntutan LSM-LSM asing, telah menciptakan ketidakstabilan dengan pendudukan lahan yang terinspirasi oleh AMAN di mana kelompok-kelompok lokal percaya bahwa mereka dirugikan. Sistem gratis-untuk-semua tanpa dasar hukum ini sekarang mendorong keadilan suku seperti di Afrika.

Ini berarti sistem keadilan yang baru akan diperkenalkan. Jika Anda beruntung dan Anda menemukan pengadilan yang lunak Anda akan dapat menghindar dengan mudah, orang lain mungkin tidak, dan menerapkan keadilan suku di Afrika, dari rajam, membakar korban, hingga mutilasi. Apa yang terjadi jika Anda tidak dapat membayar biaya yang dikenakan oleh pengadilan suku? Hukuman mati secara adat sudah sangat dekat untuk menjadi kenyataan. Keadilan masyarakat adat juga adalah umum pada masa Khmer Merah di Kamboja, Shining Path di Peru, atau beberapa gerakan komunis ultra-radikal lain yang tidak disebutkan namanya yang dengan sengaja mengakibatkan rakyat kelaparan dan memproduksi lebih banyak barang-barang untuk dijual ke pasar lokal. Produktivitas dan usaha untuk membuat kehidupan yang lebih baik bagi kita, masyarakat, dipandang sebagai sesuatu yang jahat. Penduduk desa dinyatakan sebagai 'musuh rakyat' dan dibiarkan kelaparan sampai hampir mati.

Di Sumatera aksi serupa diciptakan dengan menugaskan penjaga keamanan untuk mencegah penduduk desa meninggalkan desanya. Jika penduduk desa itu tidak setuju dengan komite desa mereka tidak diberi izin untuk membeli atau menjual barang-barang dari pasar lokal. Keluarga terpecah, kesatuan masyarakat dipertanyakan. Seringkali dengan ide-ide besar itu mereka tidak memiliki keberlanjutan atau logika. Apakah tipe keadilan suku Afrika ini legal secara hukum? Jika tidak mengapa pemerintah tidak meningkatkan upaya untuk mengatasi jalan yang berbahaya ini?

Indonesia sedang mengarah ke daerah politik popularitas yang berbahaya karena apa yang ditawarkan oleh sebagian besar calon atau pemerintahan saat ini selain skandal korupsi baru atau mencoba untuk mendapatkan posisi. Dan harapan untuk seorang laki-laki penyelamat yang kuat seperti Prawobo atau Jokowi hanyalah mimpi mimpi buruk lain. Satu menawarkan kembali ke yang lama, yang lain menawarkan sedikit. Dalam keputusasaan mencegah satu otokrat terpilih ke sebuah posisi di kantor lawannya siap untuk membuat kesepakatan dengan setan, hanya sedikit mempertanyakan motif sebenarnya dari kebijakan-kebijakan yang terinspirasi pihak asing. Indonesia harus bertanya, apakah bantuan pembangunan AS telah membantu Afrika, Brazil, atau Amerika Selatan? Berapa banyak orang Jerman yang dengan bakul yang terlibat dalam membuat ekonomi Jerman menjadi pemasok global atau BMW mereka atau petani yang mengendarai Mercedes? Kenapa Singapura yang tidak memiliki sumber daya alam, memiliki ekonomi yang berkembang pesat? Jerman, Perancis, Swedia, Finlandia, Amerika Serikat semua memiliki satu kesamaan. Mereka memiliki sebuah ekonomi dan kelas menengah yang kuat di luar perbatasan.

Seringkali, ini terdengar seperti ide yang baik. Sebuah keadilan adat, tetapi sejarah penuh dengan contoh dari niat baik yang gagal. Seperti Inkuisisi Spanyol, perburuan penyihir di Salem, Nazi, Komunisme atau kediktatoran, mereka semua membuat jalan untuk demokrasi. Anehnya hari ini kita merangkul feodalisme suku dengan pengadilan rakyat yang sama sekali bukan hal baru atau berdasar hukum yang merupakan langkah serius untuk kembali pada saat abad pertengahan. Presiden dan calon presiden seharusnya menggigil takut untuk melangkah kembali ke waktu di mana keadilan suku dengan kekerasan massa, hukuman mati tanpa pengadilan, dan kekuasaan negara ditantang secara terbuka. Seringkali, semuanya dimulai kecil dan kemudian keluar dengan cepat tanpa bisa dikendalikan. Pengadilan adat Afrika, pengadilan singkat tanpa keseimbangan hukum yang jelas 'masyarakat adalah hakim' adalah tidak Indonesia.

Farid Abullah adalah seorang penulis lepas yang berbasis di Jakarta.