Dalam teori normatif media, posisi media di Indonesia dapat dilihat dari bagaimana media berfungsi dalam kaitannya dalam standar, etika, dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat dari pemerintah. Teori normatif media biasanya terkait dengan jenis sistem media seperti authoritarian, libertarian, pers tanggung jawab sosial, dan model pembangunan.
Menurut McQuail (2010), media sering dianggap sebagai alat untuk mendukung pembangunan nasional di negara berkembang seperti Indonesia. Model ini mengharapkan bahwa media berperan dalam mendukung stabilitas politik dan pembangunan nasional, karena pemerintah dan media bekerja sama untuk menyebarkan informasi yang membantu pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, dalam kenyataannya, ada kemungkinan bahwa media akan menjadi alat propaganda pemerintah jika pemerintah terlalu mengontrol isinya.
Sejalan dengan teori pers tanggung jawab sosial mengutip Siebert, Peterson, & Schramm, (1956), ada tuntutan yang lebih besar di Indonesia, terutama setelah Reformasi 1998, untuk memantau pemerintah dan memastikan kebebasan berekspresi. Nia Kurniati Syam (2005) membahas bagaimana media berfungsi setelah reformasi dalam jurnalnya berjudul Sistem Media Massa Indonesia di Era Reformasi: Perspektif Teori Normatif Media Massa. Syam mengatakan bahwa meskipun media Indonesia sekarang lebih bebas, banyak tantangan menghalangi kebebasan tersebut, seperti tekanan politik dan kepentingan ekonomi. Syam juga menekankan bahwa, meskipun media memiliki lebih banyak kebebasan dibandingkan di era Orde Baru, kepemilikan media oleh konglomerat besar sering kali mempengaruhi bagaimana berita disampaikan. Ini mengurangi kemandirian media dalam melakukan kontrol sosial.
Namun, posisi media di Indonesia menjadi sulit dalam praktiknya. Di satu sisi, faktor politik dan ekonomi sering memengaruhi independensi media. Di masa tertentu, seperti di era Orde Baru, Indonesia cenderung menggunakan model otoritarian, di mana pemerintah membatasi kebebasan pers dan media berfungsi untuk mendukung stabilitas pemerintah. Sekarang, meskipun kebebasan pers lebih dihormati, kepentingan pemilik modal yang besar dan afiliasi politik masih memengaruhi isi dan agenda media, menurut Tapsell (2017).
Media massa masih memainkan peran penting dalam demokrasi Indonesia, terutama sejak Reformasi, dengan tujuan menyediakan informasi yang akurat, bertanggung jawab, dan seimbang kepada publik serta bertindak sebagai "watchdog" terhadap kekuasaan pemerintah dan kelompok elit. Fungsi normatif ini, bagaimanapun, tidak selalu tercapai karena beberapa masalah.
Menurut Tapsell (2017), media dianggap sebagai "pengawas" pemerintah dan elit politik dalam sistem demokrasi. Pada pasca-Reformasi, media Indonesia jauh lebih bebas daripada selama Orde Baru. Mereka mampu mengkritik kebijakan dan menyuarakan masalah yang sebelumnya tidak diperhatikan. Tetapi kebebasan ini tidak sepenuhnya terbebas dari tekanan ekonomi dan politik.
Komersialisasi adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi media Indonesia. Tekanan pasar dan kepentingan keuangan pemilik modal semakin memengaruhi media massa, yang sering menyebabkan pemihakan terhadap kelompok politik atau bisnis tertentu. Ini merusak independensi media dan fungsinya sebagai pengawal demokrasi, mengutip Lim (2012).
Menurut Nugroho dkk. (2012) digitalisasi media dan pengaruh yang meningkat pada media sosial juga mengubah industri media di Indonesia. Terlepas dari fakta bahwa ini memberikan kesempatan baru bagi masyarakat untuk mengekspresikan diri dan berpartisipasi, ada juga masalah dengan penyebaran disinformasi dan hoax. Media arus utama kadang-kadang tertekan oleh kecepatan berita viral yang tidak akurat. Hal ini dapat mengganggu fungsi mereka sebagai penyebar informasi yang akurat.
Kesimpulannya, media di Indonesia masih memainkan peran penting dalam demokrasi, namun fungsi normatifnya tidak selalu berjalan optimal. Pengaruh komersialisasi, tekanan politik, dan tantangan dari digitalisasi sering kali menghalangi media untuk menjalankan fungsi idealnya. Meski kebebasan pers telah meningkat, ketergantungan media pada pemodal besar dan polarisasi politik masih menjadi hambatan dalam menjalankan peran normatifnya sebagai pengawas kekuasaan dan ruang diskusi publik yang sehat.
Sumber:
