Setelah Jokowi Sukses Membangun BPJS Kesehatan, Prabowo Punya Kesempatan Merintis BPJS Pendidikan

Idealnya, tentu saja, pemerintah menanggung secara mutlak biaya pendidikan tinggi sama seperti biaya pendidikan SD-SMP-SMA yang selama ini ditanggung oleh APBN. Namun kita harus tetap realistis. Besarnya biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi dan masih terbatasnya kapasitas fiskal pemerintah rasanya membuat pendanaan penuh tersebut masih sulit dilakukan. Sementara kita meningkatkan kapasitas fiskal secara bertahap, kebijakan jaminan pendidikan dapat menjadi win-win solution bagi terwujudnya penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas.

Kata kunci yang sering kita dengar dalam perdebatan Pemilu kemarin adalah "Indonesia Emas" dan "bonus demografi". Indonesia diproyeksikan akan memiliki angkatan kerja sebanyak 60% dari jumlah penduduk pada tahun 2040. Artinya lebih banyak warga negara yang merupakan angkatan kerja daripada yang menjadi tanggungan. Hal ini diperkirakan akan meningkatkan perekonomian dan kualitas hidup masyarakat. Namun yang perlu kita sadari adalah angkatan kerja yang berkualitas tidak turun dari langit begitu saja. Mereka hadir sebagai hasil didikan dan perawatan yang berkualitas bahkan sejak dalam kandungan ibunya. Jika kita tidak mulai membangun sistem kesehatan dan pendidikan yang berkualitas untuk anak-anak kita, tidak menutup kemungkinan bonus demografi yang kita nantikan itu berakhir tragis sebagai bencana demografis.