Pengabaian Literasi

Sisi positif dari sistem Demokrasi, yaitu memberikan kedaulatan mutlak kepada rakyat dalam memilih seorang pemimpin lewat pemilihan umum. Namun konsekuensinya seorang pemimpin yang terpilih tersebut tidak menjamin memiliki karakteristik atau kriteria yang benar-benar ideal untuk seorang pemimpin, melainkan merupakan perwujudan dari karakteristik mayoritas rakyat yang memilihnya. Salah satunya persoalan literasi, penyebutan untuk kegiatan membaca, menulis dan menganalis. Dikutip dari laman KALLA INSTITUTE menurut data UNESCO menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua dari bawah soal literasi dunia, artinya minat baca sangat rendah. Tingkat minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan yakni hanya 0,001%. Hal ini berarti, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Kemudian survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 menunjukkan bahwa hanya sekitar 10% penduduk Indonesia yang rajin membaca buku. Literasi sendiri memainkan peran penting dalam diri seorang pemimpin, dengan kemampuan literasinya dapat menjadi panduan sebagai policy maker terhadap pengentasan permasalahan-permasalahan masyarakat seperti pengentasan kemiskinan, pengangguran dan lainnya yang merupakan permasalahan klasik di negara-negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia. Kemudian di masa pemerintahan Jokowi telah menyusun menerapkan blue print "Menuju Indonesia Emas 2045". Untuk mencapai tujuan tersebut tentu budaya literasi bangsa perlu ditingkatkan karena merupakan syarat utama. Sehingga keberlanjutan blue print tersebut menjadi hal yang kontradiktif jika dilanjutkan oleh pemimpin yang tidak mengutamakan dan bahkan menganggap seolah literasi merupakan sesuatu yg tidak penting. Padahal terkait pentingnya literasi, Wakil Presiden pertama Indonesia yaitu Bapak Muhammad Hatta pernah menyatakan bahwa " Aku rela di penjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas".