Korupsi telah lama menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan di Indonesia. Selain itu, korupsi juga merupakan masalah kronis yang telah lama menggerogoti bangsa Indonesia, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, kasus-kasus baru terus bermunculan sehingga menunjukkan betapa mendesaknya keberlanjutan pemberantasan korupsi di negeri ini. Salah satu kasus yang mengundang perhatian besar yang pernah terjadi adalah korupsi Bantuan Sosial (Bansos) yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, di mana dana sebesar Rp. 10.000 per paket dipotong untuk kepentingan pribadi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Mengutip dari KumparanNEWS Bantuan sosial (Bansos) untuk warga terdampak pandemi Covid-19 rupanya jadi sasaran empuk korupsi dan tidak tanggung-tanggung, tersangkanya adalah Menteri Sosial Juliari Batubara yang menerima suap dari rekanan dengan mengambil fee alias memotong jatah Bansos Rp 10 ribu per paket dari nilai Rp 300 ribu per paket Bansos dimana kasus bermula saat Kemensos menjalankan program pengadaan Bansos Covid-19 berupa paket sembako Rp 5,9 triliun yang terdiri dari 272 kontrak. Kasus ini menjadi sorotan publik dan memperlihatkan betapa rentannya sistem distribusi bantuan sosial terhadap penyalahgunaan wewenang, dan tindakan ini menunjukkan bagaimana dana publik yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat justru disalahgunakan oleh pejabat negara.
Pemotongan dana Bansos ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Masyarakat yang seharusnya menerima bantuan penuh untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka menjadi korban ketidakadilan. Ketika bantuan yang seharusnya dapat meringankan beban hidup mereka justru dikorupsi, kepercayaan publik terhadap pemerintah pun semakin menurun. Kasus ini mencerminkan betapa pentingnya memberantas korupsi secara berkelanjutan agar kepercayaan masyarakat dapat pulih. Dampak dari tindakan korupsi ini sangat luas. Selain kerugian finansial, masyarakat menjadi tidak percaya kepada pemerintah dan merasa dikhianati.
Ketika bantuan yang seharusnya menjadi penyelamat di masa sulit justru dikorupsi, kepercayaan publik terhadap pemerintah terancam runtuh. Kasus ini bukan hanya soal jumlah uang yang diambil, tetapi juga soal pelanggaran kepercayaan publik dan hak dasar warga negara. Selain itu, kasus ini juga menyoroti pentingnya keberlanjutan pemberantasan korupsi di Indonesia, urgensi dalam penanganan dan pencegahan korupsi secara sistematis, dan betapa pentingnya pemberantasan korupsi yang berkelanjutan, strategi penanganan dan pencegahannya, serta dampak yang ditimbulkan jika korupsi terus dibiarkan. Urgensi terhadap keberlanjutan pemberantasan korupsi harus dilakukan secara berkelanjutan karena beberapa alasan krusial seperti meningkatkan kepercayaan publik, karena  korupsi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi publik. Tanpa kepercayaan ini, program-program pemerintah yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat tidak akan efektif.
Keberlanjutan pemberantasan korupsi dapat membantu memulihkan dan mempertahankan kepercayaan publik. Selain itu dapat mendorong pembangunan ekonomi, karena korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dengan mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan. Lalu yang terakhir yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial, karena ketika dana publik dikelola dengan baik dan tepat sasaran, masyarakat akan merasakan manfaat langsungnya. Pemberantasan korupsi akan memastikan bahwa bantuan sosial dan program-program kesejahteraan lainnya mencapai mereka yang membutuhkan tanpa adanya pemotongan yang tidak sah. Jika korupsi terus dibiarkan tanpa penanganan yang serius, maka akan berdampak negatif dan sangat merugikan negara.
Beberapa dampak negatif jika korupsi tidak ditangani serius antara lain seperti kerugian ekonomi, karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan ekonomi akan terus hilang, menghambat pertumbuhan dan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Lalu timbulnya ketidakpercayaan publik, karena kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin menurun, mengakibatkan ketidakstabilan sosial dan politik. Selain itu dapat menimbulkan kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan degradasi moral karena korupsi menghambat distribusi bantuan dan layanan publik yang adil, menyebabkan meningkatnya kesenjangan sosial dan kemiskinan, lalu jika korupsi yang tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan budaya korupsi yang meresap ke seluruh lapisan masyarakat, membuatnya menjadi norma yang sulit diubah.
Oleh karena itu, untuk memastikan keberlanjutan pemberantasan korupsi, beberapa langkah penanganan dan pencegahan perlu diterapkan seperti penguatan lembaga anti korupsi, karena lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus diperkuat baik dari segi kewenangan maupun sumber daya. Mereka harus memiliki kebebasan dan kekuatan untuk menginvestigasi dan menuntut kasus-kasus korupsi tanpa intervensi. Selain itu perlunya transparansi dan akuntabilitas, karena pemerintah harus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana publik. Sistem pengawasan yang ketat dan akuntabel harus diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan dana. Lalu yang terakhir yaitu edukasi dan kesadaran publik serta penerapan teknologi, karena untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif korupsi dan pentingnya melaporkan tindakan korupsi.
Edukasi anti korupsi harus dimasukkan dalam kurikulum pendidikan untuk membentuk generasi yang sadar dan menolak korupsi sejak dini, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau dan melacak aliran dana publik dapat membantu mencegah korupsi. Sistem e-governance yang transparan dapat mengurangi interaksi langsung antara pejabat publik dan masyarakat, sehingga mengurangi peluang terjadinya korupsi. Pada akhirnya, seberapa kecil pun jumlah uang yang diambil atau dipotong dari dana publik, jika itu bukan haknya maka tindakan tersebut merupakan korupsi. Kasus pemotongan Rp. 10.000 per paket Bansos adalah contoh nyata bahwa korupsi tidak selalu melibatkan jumlah uang yang besar.
