Impor beras terus menjadi salah satu isu yang paling kontroversial dalam kebijakan pangan Indonesia. Sebagai kebutuhan pokok mayoritas masyarakat, keberadaan beras menjadi sangat strategis bagi stabilitas ekonomi dan sosial. Namun, langkah pemerintah yang kerap mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan nasional sering kali menuai kritik tajam, terutama terkait dampak negatifnya terhadap petani lokal dan visi kedaulatan pangan yang diusung negara.
Ada beberapa alasan dibalik Kebijakan Impor Beras
1. Stok Pangan Nasional
Pemerintah seringkali berdalih bahwa impor beras diperlukan untuk menjaga stok pangan nasional, terutama menjelang musim paceklik, saat terjadi bencana atau saat menghadapi gangguan produksi akibat fenomena cuaca seperti El Nino. Pada tahun 2023, impor beras ditingkatkan guna mengantisipasi penurunan produksi padi nasional yang terjadi akibat luas panen yang menyusut dan akibat anomali cuaca seperti El Nino.
2. Stabilisasi Harga
Impor juga disebut sebagai langkah untuk menekan harga beras di pasar domestik agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Namun, langkah ini sering dipertanyakan efektivitasnya karena harga beras tetap cenderung naik bahkan setelah impor dilakukan.
Dampak dari kebijakan impor beras tidak bisa dianggap sepele, terutama bagi petani kecil yang menjadi ujung tombak produksi pangan nasional. Masuknya beras impor, terutama saat musim panen sering kali membuat tekanan pada petani lokal, menyebabkan harga gabah di tingkat petani jatuh drastis atau anjlok. Hal ini memperburuk kondisi ekonomi petani yang telah terbebani oleh tingginya biaya produksi, termasuk harga pupuk yang terus melonjak dan minimnya bantuan pemerintah. Selain itu, ketergantungan pada impor beras menciptakan kerentanan struktural bagi Indonesia terhadap dinamika pasar global, termasuk fluktuasi harga internasional dan potensi krisis pangan dunia. Hal ini bertentangan dengan visi kedaulatan pangan yang diusung pemerintah.
Kebijakan impor kerap menjadi indikator lemahnya tata kelola sektor pangan. Situasi yang terjadi semakin menunjukkan lemahnya tata kelola pangan nasional, mulai dari perencanaan produksi yang tidak terintegrasi hingga distribusi yang kurang efektif dan efisien. Kritik juga sering muncul bahwa kebijakan impor lebih menguntungkan segelintir pihak dengan kepentingan komersial daripada berfokus pada solusi berkelanjutan untuk memperkuat sektor pertanian domestik.
Ada beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan, pemerintah perlu berfokus pada peningkatan produksi domestik dengan memperkuat sektor pertanian. Pemerintah perlu investasi dalam penyediaan benih unggul, subsidi pupuk, perbaikan irigasi, dan adopsi teknologi modern harus menjadi prioritas. Dengan begitu, produktivitas padi bisa ditingkatkan secara signifikan.
Diversifikasi pangan juga perlu didorong untuk mengurangi ketergantungan pada beras sebagai sumber utama karbohidrat, hal ini dapat menjadi solusi jangka panjang. Dengan mempromosikan produk lain seperti singkong, jagung, dan sorgum, ketahanan pangan bisa diperluas dan dapat menjadi alternatif pangan yang berkelanjutan.
Selain itu, perbaikan sistem distribusi dan penyimpanan juga perlu dilakukan karena sering kali stok pangan nasional tidak cukup bukan karena produksi yang kurang, melainkan karena masalah distribusi dan penyimpanan yang buruk. Optimalisasi peran Bulog dalam menyerap hasil panen lokal dan perbaikan sistem penyimpanan harus dilakukan untuk memastikan ketersediaan pangan tanpa bergantung pada impor.
