Mohon tunggu...
FANTILUMTUNANI QUMAIRA
FANTILUMTUNANI QUMAIRA Mohon Tunggu... pelajar/mahasiswa

Memasak

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Pengaruh Putusan Konstitusi terhadap Sistem Publik dan Kepercayaan Masyarakat di Indonesia

4 November 2024   05:04 Diperbarui: 4 November 2024   07:25 84
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

3.Perubahan Sosial : Putusan MK dapat mengubah kebijakan publik dan memicu perubahan norma sosial, misalnya dengan mengubah pandangan masyarakat terhadap tindakan tertentu yang dilegalkan 

Contoh pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi 

Sebagai contoh, putusan MK mengenai sistem proporsional terbuka dalam pemilihan legislatif telah menimbulkan perdebatan yang luas di masyarakat. Beberapa orang beranggapan bahwa keputusan ini memperkuat demokrasi dengan memberikan lebih banyak pilihan kepada pemilih, sementara yang lain berpendapat bahwa putusan ini justru dapat melemahkan posisi partai politik.

 

Tantangan dan Isu Kontemporer

 Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting dalam memastikan kelangsungan demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Namun, dalam melaksanakan fungsinya, Mahkamah Konstitusi juga menghadapi berbagai tantangan dan isu terkini yang rumit.

Berikut tantangan utama yang di hadapi mahkamah konstitusi :

1.Beban Kerja yang Tinggi : Seperti jumlah perkara yang di ajukan ke MK meningkat setiap tahun, kasus yang semakin kompleks, mencakup sengketa pemilu, uji materi undang-undang, dan konflik kewenangan lembaga, serta jumlah hakim konstitusi dan staf pendukung yang terbatas.

2.Tekanan Politik : Keputusan MK sering memiliki dampak politik yang signifikan, membuatnya rentan terhadap tekanan dari pemerintah dan kelompok kepentingan dan risiko konflik kepentingan antara hakim dan pihak-pihak terkait perkara.

3.Dinamika Sosial dan Budaya : Perubahan nilai sosial dan budaya yang cepat dapat mengubah cara interpretasi konstitusi dan kebutuhan untuk menyesuaikan norma hukum dengan perubahan ini.

4.Keterbatasan Budaya : Anggaran yang terbatas menghambat efektivitas Mahkamah Konstitusi dalam pengadaan sarana, pengembangan sistem informasi, dam peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

Hantu Pocong Lembang, Hiburan Siang di Jalan Macet!

7 bulan yang lalu
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun