Pendidikan Politik sebagai Hak Masyarakat Demokrasi

Riuhnya proses pemilihan kepala daerah DKI Jakarta beberapa waktu lalu memperlihatkan betapa masyarakat benar-benar diuji kematangannya dalam memilih kandidat yang tepat bagi pemimpin daerahnya. Masyarakat diperlihatkan berbagai bentuk kampanye, baik yang positif dan negatif serta memperlihatkan serangan-serangan politik yang sedemikian terbuka, sehingga hal tersebut mengarahkan masyarakat baik untuk mendukung maupun mendiskreditkan para petahana tanpa mengindahkan latar belakang serta tujuan mereka sebagai pemimpin di masa depan.

Secara kasat mata masyarakat terpecah menjadi kelompok yang dapat dikatakan fanatik terhadap agama tertentu serta tidak segan untuk mendiskreditkan lawan politik dengan melancarkan isu suku, ras, dan agama, serta kelompok yang memilih tidak menyerang dengan isu suku, ras, dan agama tetapi mereka juga tidak segan mendiskreditkan lawan politik dengan kampanye hitam tentang latar belakang personal  atau hal-hal lainnya yang dianggap buruk. Ketika dua kelompok ini berhasil menggiring masyarakat ke arah perpecahan yang semakin tampak dan kondisi ini semakin memanas bahkan hingga saatnya pilkada tiba, lalu salah siapakah kondisi yang membuat masyarakat seakan-akan menjadi sangat beringas dalam kancah pilkada ini?

Setelah Pilkada DKI Jakarta, Pilkada Jabar akan menjadi sangat sentral karena masyarakat menanti siapa saja petahana yang akan bertarung di ajang ini. Dengan kondisi masyarakat di Jawa barat yang beragam secara pendidikan dan kepercayaan serta masalah-masalah yang muncul seperti kurang meratanya pembangunan, tingkat masyarakat miskin yang semakin meningkat dan tertinggi di Indonesia (PR, 30 Mei 2016), serta menjadi provinsi yang memiliki tingkat perilaku intoleransi terhadap kepercayaan dan agama lain yang paling tinggi se Indonesia melalui paparan komisioner Komnas HAM tentang pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan selama tahun 2016 (PR, 10 Januari 2017). Dengan hal-hal tersebut di atas proses sebelum Pilkada dan setelahnya seharusnya dapat memperlihatkan bagaimana masyarakat sendiri bersikap tentang siapa yang seharusnya dapat dipilih sebagai gubernur Jawa barat serta figur representatif bagi masyarakat Jawa barat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

Pentingnya Pendidikan Politik Masyarakat

Dalam setiap proses pemilihan umum, baik pusat maupun daerah, masyarakat memegang peran vital dalam menyukseskan tahapan tersebut. Tujuan akhirnya tidak lain adalah untuk memilih pemimpin beserta wakilnya yang diharapkan dapat berperan aktif tidak hanya sebagai representasi dari masyarakat dan provinsi, namun juga sebagai agen pengubah situasi dan kondisi provinsi, terutama di Jawa barat yang tampak stagnan karena masalah-masalah signifikan yang pada akhirnya membawa dampak negatif bagi provinsi dan masyarakatnya, belum lagi perspektif yang dilihat oleh provinsi-provinsi lain dan bahkan negara-negara lain. Masyarakat menjadi sangat sentral dalam pemilihan kepala daerah ini, selain peran dari tim sukses setiap petahana yang akan bertarung dalam pilkada atau pemilihan umum lainnya. Keikutsertaan aktif dan bahkan pilihan untuk tidak memilih salah satu petahana akan menjadi indikator seberapa jauh masyarakat memberikan dampak langsung terhadap proses sebelum dan sesudah pilkada untuk mengantarkan pemenang pilkada pada akhirnya.

Untuk mendukung masyarakat dalam proses berpolitik, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dan partisipasi politik yang sehat dalam iklim demokrasi, diperlukan tidak hanya kesadaran bahwa politik itu penting bagi diri masing-masing, namun juga diperlukan pendidikan politik. Pendidikan politik mungkin jarang didapatkan dalam lingkungan pendidikan formal. 

Pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat, baik pemilih pemula maupun yang sudah pernah memilih, mengarahkan masyarakat untuk memiliki sikap politik yang tegas terhadap siapa yang akan dipilihnya. Ketegasan ini dilakukan berdasarkan bagaimana masyarakat menilai siapa calon yang dianggap memiliki latar belakang yang dianggap pantas untuk memimpin, kapasitasnya sejauh apa dalam menyikapi masalah-masalah di provinsi serta daerah, apakah petahana juga bersih dari perilaku korupsi serta program-program yang tentunya masuk akal dan berguna bagi masyarakat dalam jangka pendek dan panjang. Cita cita pengembangan pendidikan politik sudah seharusnya sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sehingga dengan nilai-nilai tersebut bisa membuka mata masyarakat bahwa setiap petahana yang akan ikut dalam pilkada merupakan representatif bagi masyarakat yang latar belakang suku, etnis, dan agama yang berbeda sekaligus memberikan penyadaran kondisi tersebut bagi masyarakat sendiri.

Partai Politik dan Pendidikan Politik

Jika porsi pendidikan politik bagi masyarakat masih dirasa kurang sehingga membawa dampak bagi masyarakat setiap tiba waktu pemilihan kepala daerah serta lainnya, partai politik merupakan media pengembangan pendidikan politik untuk memberikan pencerahan tentang politik bersih yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat tidak hanya dilibatkan sebagai pemilih, namun dilibatkan dalam peran membagi pengetahuan politik bagi kelompoknya dan ini menjadi bagian dari tugas partai politik, sehingga tidk terdapat anggapan bahwa partai politik hanya muncul saat pemilu serta pilkada saja. 

Hal ini juga menepis anggapan bahwa partai politik hanya turun ketika berkampanye, baik putih dan hitam. Partai politik muncul bukan ketika hendak mengusung salah satu petahana, lebih jauh lagi berfungsi menjalankan roda pendidikan politik bersih bagi masyarakat. Kurangnya intensitas pendidikan politik masyarakat dapat dilihat dari pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu yang menyebabkan segregasi negatif bagi persatuan masyarakat dan tidak mengindahkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, sehingga yang dilihat masyarakat non pemilih adalah suatu proses pra pilkada yang carut marut, penuh kampanye hitam serta pelibatan isu keberagamaan (suku, ras, etnis, agama) yang berkontribusi menggiring opini publik dan para pemilih. Di sini seharusnya partai politik, siapapun yang diusungnya, memberikan kontribusi aktif dalam mengembangkan pendidikan politik bagi masyarakat, siapa pun mereka dengan tujuan utama yaitu mengangkat proses politik bersih dan sehat bagi seluruh masyarakat dalam kerangka demokrasi.