Rekonsiliasi Politik Mesir-Turki, Mungkinkah?

TEPATNYA sejak pelengseran Mohamad Morsi dari tampuk kekuasaan Mesir 2013 yang diawali dengan aksi demonstrasi besar-besaran dan berakhir dengan pengambil-alihan pemerintahan oleh militer Mesir saat itu, hubungan Mesir dan Turki memburuk sejak beberapa tahun terakhir. Pelengseran rezim Al-Ikhwan Al-Muslimun (IM) dari kekuasaan pun berdampak pada terputusnya hubungan kerjasama Turki-Mesir selama masa pemerintahan Morsi sehingga melenyapkan mimpi Turki untuk menancapkan pengaruhnya di kawasan Timteng melalui tangan-tangan IM.

Pada saat terjadinya revolusi Mesir 2013, melalui pernyataan-pernyataan Presiden Turki, Recep Tayeb Erdogan, yang kala itu masih menjabat PM. Turki, bekas negara Ottoman ini secara terang-benderang memihak IM dan mengecam kebijakan otoritas Mesir menurunkan Morsi dari kursi presiden bahkan menyokong aksi demonstrasi yang digulirkan IM, yang pada akhirnya Turki pun terjebak politik intervensi dalam negeri Arab yang dikecam balik oleh Mesir. Walhasil, disharmonis hubungan antara keduanya terus berlanjut hingga hari ini, meskipun eskalasinya disinyalir nampak berkurang  (?)

Menurunnya tensi panas hubungan Mesir-Turki berawal ketika Turki memberikan sinyal untuk dapat berdialog dengan Mesir pada September 2020 lalu, saat itu Erdogan mengatakan bahwa mungkin saja bagi negaranya dan Mesir melakukan dialog dan tidak ada yang bisa mencegahnya, namun di satu sisi dia mengakui perjanjian Mesir-Yunani terkait demarkasi di laut Mediterania mengecewakan Turki. Bahkan sinyalemen dibukanya kran komunikasi yang selama ini buntu terus disuarakan oleh sejumlah pejabat teras pemerintahan Erdogan hingga mendapat sokongan penasihat Presiden Partai AKP yang berkuasa, Yassin Aktay, pada tanggal 8 Maret 2021. Namun sayang, baik statemen Erdogan maupun sikap yang ditunjukkan pemerintahannya disambut dingin pihak Mesir yang justru menegaskan bahwa jika Turki hendak membuka ruang dialog, maka harus menunjukkan cara-cara yang kredibel.

Dr. Hesyam Al-Naggar, Pengamat Politik Timteng pada media nasional Al-Ahram Mesir, dalam sebuah momen diskusi dengan penulis, 8/3, mengatakan bahwa memang selama beberapa minggu terakhir ini Turki mengirim sejumlah pesan yang menyiratkan keinginannya untuk membangun kerjasama dengan Mesir, tetapi Kemenlu Mesir mengajukan beberapa syarat yang kemungkinan sulit dipenuhi Turki, di antaranya: (1) Turki harus menarik jaringan milisi dan pasukan bayarannya yang masih berada di Libya. (2) Turki juga harus menarik milisi dan faksi yang disokongnya di Suria utara. (3) Turki tidak lagi mengintervensi urusan dalam negeri bangsa Arab dan menjunjung tinggi prinsip saling menghormati. (4) Tujuan dan tindakan Turki harus sejalan dan sinergis dengan tujuan dan politik Mesir yang mengupayakan stabilitas di kawasan. Dan (5) Mengekstradisi para tokoh dan anasir IM yang selama ini mendapat suaka politik di Turki.  

Selain itu, terdapat ganjalan yang cukup berat bagi Mesir membangun hubungan kerjasama politik dengan Turki, seperti yang disampaikan Dr. Hesyam Al-Naggar, hal itu karena Turki juga menyiapkan sejumlah syarat yang diinginkan dari Mesir: (1) Membatalkan perjanjian demarkasi laut Mediterania antara Mesir-Yunani. Pembatalan ini jelas akan merugikan Mesir tidak hanya kedua pihak yang terlibat perjanjian juga akan berdampak pada krisis hubungan Mesir-Uni Eropa yang menaungi Yunani. Bahkan lebih dari itu, pembatalan tersebut berpotensi melanggar konstitusi internasional yang meniscayakan adanya perjanjian garis perbatasan laut antara kedua negara. (2) Turki juga menginginkan dari Mesir agar membangun kerjasama secara langsung dengan pihaknya tanpa melalui perantara Yunani dan Cyprus sebagaimana yang dilakukan Mesir era IM 2012-2013 lalu. Poin kedua ini hampir mustahil tercapai karena berkait kelindan dengan poin pertama, dan mustahil Mesir saat ini tunduk pada keinginan Turki sebagaimana era Morsi.

Sampai di sini, tentu menarik juga untuk menelisik kenapa Turki akhirnya seakan 'melunak' dan coba membuka ruang komunikasi dengan Mesir? Terdapat beberapa alasan, di antaranya: (1) Kekalahan politik Turki baik di Libya maupun di Suria. (2) Melemahnya jaringan IM internasional yang selama ini menjadi bidak catur bagi Turki dalam menjalankan misi politik ekonominya di kawasan Timteng dan Afrika, mulai dari hilangnya kekuatan Pok IM di Mesir, melemahnya kekuatan mereka di Sudan, Libya dan Tunisia yang secara tidak langsung memberikan dampak negatif bagi peran Turki di kawasan. 

Di satu sisi, melemahnya 'agen' Turki tersebut justru berbanding terbalik dengan realitas politik Mesir saat ini, di mana Presiden Mesir, Abdel Fattah El-Sisi, berhasil mempertahankan stabilitas pemerintahannya dan cukup piawai memainkan peran signifikan di kawasan, semisal: (1) Peran strategis Mesir dalam konflik Suria yang tetap mempertahankan argumentasinya bahwa penyelesaian konflik Suria harus melalui dialog politik bukan militeristik untuk menjamin kedaulatan negaranya. (2) Tidak boleh ada negara asing yang mengintervensi Libya untuk menjamin kedaulatan negara dan rakyatnya. (3) Keberhasilan Mesir menginisiasi terbentuknya Eastern Mediteranean Gas Forum (EMGF) yang beranggotakan Mesir, Palestina, Israel, Yunani, Cyprus, dan Italia yang sejak 22 September 2020 kantornya berbasis di Cairo. (4) Mesir membangun poros politik ekonomi baru dengan Jordan dan Irak. (5) Sejak memimpin Uni Afrika selama tahun 2019, Mesir meluncurkan The Aswan Forum for Sustainable Peace and Development, sebuah platform baru benua Afrika yang mensinergikan seluruh negara di dalamnya dalam upaya membangun kerjasama baru bidang politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan termasuk sebagai upaya menghalau terorisme di kawasan Afrika menuju pertumbuhan dan perdamaian Afrika berkelanjutan tahun 2030.

Sejumlah langkah positif Mesir selama beberapa tahun terakhir sebagaimana disebutkan di atas semakin menguatkan posisinya di kancah politik Arab dan Afrika, termasuk kaitannya dengan isu Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD), dapat dipastikan seluruh negara Arab yang tergabung dalam Liga Arab dan Parlemen Arab tetap menyokong Mesir agar mempertahankan kedaulatan airnya bersama Sudan sesuai perundang-undangan internasional.

Akhiran, deretan pertimbangan di atas mengindikasikan masih sulitnya mencari titik-temu antara Mesir dan Turki, ditambah sikap tangan terbuka Turki terhadap jaringan IM internasional masih dipertahankan. Terkecuali, syarat yang diajukan Mesir dipenuhi Turki tanpa syarat, maka rekonsiliasi politik antara keduanya mungkin saja terjadi. Wallahu A'lam Bis-Showab.   

---

Kairo, 15 Maret 2021