Mohon tunggu...
Fakhran SyarihArsyad
Fakhran SyarihArsyad Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi

Pemimpin terhebat belum tentu dia yang melakukan hal terhebat. Dialah yang membuat orang melakukan hal-hal terbesar. - Ronald Reagan

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Mendorong Partisipasi Publik: Peran Masyarakat dalam Meningkatkan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan

17 April 2024   22:38 Diperbarui: 18 April 2024   00:14 79
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

1.Perlunya mensosialisasikan kepada masyarakat dengan menanamkan dalam diri mereka rasa partisipasi dan pengawasan karena hal ini sangat berguna dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan


2.Perlunya koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam melaksanakan program kerja

3. Perlunya koordinasi pemerintah untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat tentang program kerja yang akan dilaksanakan

Kesimpulan

Dalam konteks Indonesia sebagai negara demokrasi, pengawasan sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya negara. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan dan pelaksanaan rencana kerja pemerintah. 

Langkah-langkah seperti partisipasi dan pengawasan sosial, memastikan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan rencana kerja, dan memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat merupakan kunci untuk mencapai sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif yang memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dilihat lebih dalam, perlu disadari bahwa pengawasan sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu pilar utama penegakan prinsip demokrasi dan keadilan. Hal ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam memantau kebijakan dan tindakan pemerintah serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan sumber daya negara. 

Dengan memperkuat pengawasan sosial dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, Indonesia dapat meletakkan landasan kokoh bagi tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas demokrasi, dan mencapai pembangunan berkelanjutan dan inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun