Presiden Prabowo Subianto memerintahkan serta menekankan setiap kementerian dan lembaga negara agar melakukan efisiensi dan penghematan dalam penyusunan anggaran. Menindaklanjuti hal ini, Prabowo mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya juga bereda nota dinas di Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan nomor 28/RT.02.01/ND/A.1/2025 yang menjelaskan poin-poin dengan maksud efisiensi anggaran.
Efisiensi anggaran ini dimaksudkan untuk mengurangi pemborosan yang bertujuan untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintaj dapat digunakan secara optimal untuk kepentingan rakyat. Dengan efisiensi anggaran, diharapkan terjadinya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menghadirkan anggaran yang efisien sehingga dapat dialokasikan ke sektor-sektor produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi seperti infrastrukur, Pendidikan, dan Kesehatan serta untuk program prioritas pemerintah.
Akan tetapi untuk menjalankan kebijakan tentunya tidaklah mudah, perlu implementasi yang tepat serta koordinasi yang bai kantar lembaga dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Dengan itu, perlu adanya strategi untuk mencapai efisiensi anggaran.
Peninjauan ulang program dan proyek merupakan salah satu strategi Prabowo untuk mencapai efisiensi anggaran, dengan ini pemerintah akan mengevaluasu program dan proyek yang ada untuk memastikan anggaran yang sesuai dengan prioritas nasional dan anggaran yang tidak perlu dapat dipangkas atau ditiadakan.
Prabowo juga melakukan optimalisasi belanja negara yang dimaksudkan untuk memangkas belanja yang tidak produktif dan memfokuskan pada belanja yang memberi dampak langsung kepada masyarakat. Dengan ini pemerintah dapat melakukan efisiensi anggaran secara optimal dan hal ini menjadi strategi Prabowo dalam mencapai hal tersebut.
Namun efisiensi anggaran ini juga mempunyai tantangan dalam menjalankannya, salah satunya yakni pertentangan dari berbagai pihak yang sudah terbiasa dengan pola belanja yang konservatif sehingga keberatan dengan adanya kebijakan ini.
Efisiensi anggaran ini juga harus dilakukan sangat hati-hati dengan memerhatikan koordinasi yang baik antar Kementerian dan lembaga, hal ini dapat menjadi tantangan dalam birokrasi yang kompleks.
Disisi lain, kebijakan ini juga dapat berdampak pada sektor lain terutama pada sektor perhotelan yang dikhawatirkan dapat terkena imbas karena adanya penghematan perjalanan dinas, rapat-rapat diluar serta acara ceremony yang biasa dilakukan Kementerian maupun lembaga yang dilaksanakan di hotel-hotel ditiadakan sehingga perputaran ekonomi di sektor tersebut dapat menurun.
Melihat hal ini, kita harus pahami bahwa setiap kebijakan mempunyai plus minus, ada yang pro dan juga ada yang kontra. Adanya efisiensi anggaran ini dimaksudkan untuk menunjang program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dapat membuat perputaran ekonomi yang sangat kuat di masyarakat khsusnya di desa sebagai penyuplai bahan untuk program MBG dan sebagai investasi SDM. Dengan program ini, pemerintah berencana membangun perputaran ekonomi dari desa yang diperkirakan adanya perputaran ekonomi sebesar 8 miliar rupiah perdesa. Dengan konsep ini tujuan pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen akan dapat terwujud.
Instruksi Prabowo dalam efisiensi anggaran merupakan langkah penting untuk meningkatkan efektivitas serta akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dengan pendekatan yang tepat, dampak negatif akan hal ini dapat diatasi bahkan dapat membawa peluang baru untuk dalam peningkatan efisiensi dan inovasi di sektor-sektor tersebut. Pada intinya, kunci utama dari kebijakan ini adalah keseimbangan antara penghemmatan dan menjaga kualitas layanan serta produktifitas.
