Kepanikan Banteng Minta Prabowo Tegur Jokowi soal Cawe-Cawe di Pilkada

Menjelang Pilkada 2024 yang dilaksanakan pada hari Rabu 27 November 2024 pastinya seluruh persiapan dari pasangan calon kepada daerah sudah dikerahkan dalam mengambil simpati masyarakat serta mendapatkan perolehan suara masyarakat. Masa kampanye sudah terlewati, saat ini ditengah masa tenang banyak pasangan calon atau reaksi petinggi partai yang dinilai sebagai manuver menjelang Pilkada.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto memberi pesan kepada Presiden ke-8 Prabowo Subianto agar dirinya bersikap netral dalam Pilkada dan tidak akan cawe-cawe seperti Presiden Joko Widodo.

Hasto menilai, tindakan Presiden Jokowi menanggapi Pilkada 2024 dianggap terlalu ikut campur dalam pemenangan pasangan yang didukungnya pada Pilkada 2024. Selain itu, Hasto mendorong Presiden Prabowo untuk bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang mencoba mengintervensi Pilkada 2024.

Menanggapi hal ini, kita perlu melihat bahwa kritik Hasto ini dianggap sebagai kepanikan atas kubu nya jika Presiden Jokowi turun tangan dalam Pilkada 2024 ini. Kita ketahui, pengaruh Presiden Jokowi saat masih sangat kuat di kalangan masyarakat dan tindakan Jokowi mengusung paslon pada Pilkada 2024 merupakan tindakan yang tidak bertentangan dengan hukum dan tindakan Jokowi merupakan HAK Politik yang harus dihormati.

Jokowi yang saat ini sudah menjadi warga biasa atau masyarakat sipil mempunyai HAK Politik sebagai warga negara Indonesia. HAK Politik ini dipergunakan Jokowi untuk mendukung calon kepala daerah di Pilkada 2024, namun hal ini merupakan hal yang lumrah bagi masyarakat sipil dalam mendukung calon kepala daerah.

Kritik Sekjen PDIP ini terlihat sangat pesimis melihat kondisi lapangan menjelang pemilu 2024 dan terlihat rasa takut bilamana Jokowi ikut turun mendukung calon kepala daerah pilihannya. Tanggapan ini dilandaskan kenapa Hasto harus melarang Jokowi untuk ikut campur dalam Pilkada 2024 dan bahkan sampai membawa Presiden Prabowo untuk menegur Jokowi agar tidak cawe-cawe dalam Pilkada 2024.

Selain itu, kepanikan PDIP juga terlihat di beberapa daerah strategis seperti Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali yang merupakan markas dari PDIP, namun calon kepala daerah yang diusungnya kalah dalam beberapa survei terkait elektabilitasnya ditambah efek Jokowi yang turun tangan dalam Pilkada serentak ini.

Melihat perpolitikan ini, seharusnya Hasto tidak perlu menyatakan keterlibatan Presiden Jokowi soal Pilkada yang notabennya Jokowi saat ini sebagai masyarakat sipil yang mempunyai hak politik. Efek dari pernyataan ini yang ditujukan untuk memangkas gerak Jokowi di Pilkada justru malah sebaliknya, pernyataan ini malah terlihat ketakutan PDIP jika Jokowi turun tangan di Pilkada 2024.