Pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tinggal dua minggu lagi. Seiring dengan semakin dekatnya waktu pendaftaran cagub, semakin banyak kabar beredar seputar siapakah calon, siapa yang mencalonkan hingga strategi pemenangannya kelak.
Belum-belum peluit kampanye ataupun pemilihan ditiupkan, banyak masyarakat telah memasang jagoan untuk gubernurnya kelak. Ada yang ingin bertahan dengan yang sekarang, ada pula yang menghendaki perubahan, suasana baru, katanya. Pun partai-partai politik tidak pula kalah dalam memasang ancang-ancang sedari lama ihwal siapa yang akan dimajukannya.
Pembahasan mengenai tokoh-tokoh yang akan menghiasi pilgub DKI ini mengerucut pada beberapa nama. Dimulai dari sang petahana, Ahok, lalu ada Sandiaga Uno, ada pula Saefullah sang Sekda, bahkan beberapa kali mencuat di pemberitaan Rizal Ramli sang mantan Menko, Yusril Ihza hingga Risma Walikota Jawa Timur. Siapakah gerangan yang akan menjadi pemenang?
Menguliti tentang pemenangan calon dalam sebuah pilkada tentu tak lepas dari strategi dan segala kelengkapannya. Jika Partai Golkar telah mendeklarasikan akan mengkampanyekan jagoannya yakni Ahok dengan memasang Ahok seperti adanya yakni tegas dan keras, lantas bagaimana dengan yang lain?
Ahok sebagai sang petahana memang kerap mewajahkan diri menjadi sosok yang keras, tegas dan tukang tebas terhadap koruptor-koruptor. Bahkan tak jarang ketegasannya berbuah nyelekit pada wong cilik. Pertanyaannya, apakah benar sikap tegasnya menggambarkan dirinya benar-benar sosok bersih tanpa noda kesalahan sedikit pun? Nyatanya, banyak beragam kasus yang mencuat melibatkannya namun berujung pada merunduknya kasus tanpa kejelasan penindakan hukum. Sebut saja yang masih terasa hangat, kasus reklamasi pulau di Jakarta Utara yang melibatkan para pengembang.
Dalam pemberitaan disebutkan bahwa petahana ini 'hanya' menjadi saksi. Namun benarkah? Tidakkah sesungguhnya dia yang memiliki wewenang tinggi atas banyaknya keputusan di DKI dan termasuk kini terus berjalannya pembangunan hasil reklamasi? Bersihkah, tegaskah, adilkah Ahok? Sedang di sisi lain penertiban alias penggusuran bagi warga masyarakat kecil terus saja terjadi tanpa ba bi bu. Beginikah sosok pemimpin yang pro rakyat?
Menimbang banyak hal termasuk hal-hal di atas terkait petahana, muncullah kesempatan untuk masuknya calon-calon alternatif untuk memimpin DKI. Salah satunya yakni Saefullah, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta. Sosoknya memang bukan sosok media darling yang terkenal dan meroket namanya. Namun, kiprah dan kredibilitasnya sebagai pemimpin tidak diragukan lagi. Sebagai seorang yang telah banyak berkiprah di dunia birokrasi, Saefullah layak dibilang calon gubernur yang mumpuni. Mulai dari kinerjanya saat menjadi Kepala Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Barat (2003-2004), Kepala Subdinas SLTP DKI Jakarta (2004-2008) Wakil Kepala Dinas Pendidikan Dasar, DKI Jakarta (2008), Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda, DKI Jakarta (2009-2010), Wali Kota Jakarta Pusat (2008-2014) hingga Sekda Propinsi DKI Jakarta (2014-sekarang).
DKI membutuhkan pemimpin baru yang tidak hanya sok tegas, namun tegas yang jelas dan berpihak pada masyarakat. DKI juga membutuhkan sosok yang kredibel, tidak semata terkenal namun asal. Semoga ini menjadi saat yang tepat bagi masyarakat DKI untuk memilih gubernur yang memimpin dengan hati dan laku yang sesuai. Inilah saatnya Saefullah maju ke hadapan masyarakatnya sendiri, Betawi dan tentu saja DKI.
