Sistem demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Namun, di Indonesia, beberapa regulasi yang diterbitkan tanpa melibatkan konsultasi publik mencerminkan melemahnya partisipasi publik dalam proses politik. Peran DPR yang seharusnya mewakili kepentingan rakyat juga dirasa mulai tergerus oleh kepentingan partai atau golongan tertentu. Dalam banyak kasus, pengesahan undang-undang dilakukan secara tergesa-gesa tanpa transparansi yang cukup, seperti yang terjadi pada pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang menuai kontroversi besar.
6. Lemahnya Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
Institusi yang kuat harus mampu melindungi hak asasi manusia (HAM) semua warga negaranya. Namun, masih ada kelemahan dalam perlindungan HAM di Indonesia, terutama dalam menghadapi kasus-kasus pelanggaran HAM oleh pihak tertentu. Ketiadaan penanganan yang serius terhadap kasus pelanggaran HAM masa lalu juga menunjukkan lemahnya keberanian pemerintah dan institusi hukum dalam menegakkan keadilan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
