Tidak jadi Pergi ke Tanah Suci

 

JELANG siang, minggu, 4 September 2016 merebak berita “Tertangkapnya Bupati Banyuasin Yan Anto Ferdian” oleh Tim KPK yang datang langsung dari Jakarta,” tersebar luas dari broadcast melalui media sosial, seperti SMS berantai, status Facebook dan WhastApp ke setiap Ponsel di kalangan masyarakat. Menanggapi informasi ini, jujur saja antara percaya dan tidak. 

Soalnya, belum ada berita resmi yang menyankinkan isu penangkapan itu. Barulah sekitar pukul 16.00, sejumlah media online lokal, seperti sripoku.com, tribunnews, dan detik Sumsel menyampaikan kebenaran itu. Namun soal apa..? Semua masih belum jelas, ada yang menyebutkan terkait perizinan perkebunan, karena maklum di kabupaten Banyuasin Provinsi Sumsel ini terkenal dengan hamparan lahan kosong yang luas. 

Hingga keesokan harinya, Komisioner KPK Basaria Panjaitan pada sebuah jumpa pers di Markas KPK Jakarta Jalan Rasuna Said (dimuat Harian Kompas, 6 September 2016, hal 1) mengurai alasan penangkapan Yan Anto Ferdian. Ternyata, sang bupati muda ini terlibat praktik “Ijon” dalam melakukan praktik korupsi dengan memfaatkan proyek yang termuat dalam “Anggaran”.

Dalam telaah kasus yang melibat bupati ini, dan kembali menjadi pembicaraan, bukan soal praktik korupsinya, tetapi yang tidak bisa diterima adalah, ternyata uang itu sebagian besar dipakai untuk melaksanakan ibadah haji yang diberikan penyuap (kontraktor) dalam bentuk tiket di salah satu Biro Perjalanan.

“Berangkat Haji kok, pakai uang korupsi. Apa bupati tidak ada uang,??” ya pertanyaan itu muncul di benak saya , sangat miris melihat sosok bupati dengan usia 32 tahun yang masih tergolong muda sudah terjerat dalam kasus korupsi dan membuat ia mengharuskan meninggalkan jabatannya sebagai bupati. Sebagai generasi muda, saya terpukul karena bisa saja generasi muda dalam kiprah politiknya “kehilangan” kepercayaan dari masyakat. Harusnya, di tangan pemuda masa depan bangsa diharapkan. Tapi, kalau generasi mudah korup, kira-kira mau apa negeri ini. Bisa-bisa hancur.

Menurut sumber yang saya baca, KPK menyita sejumlah dokumen dan transfer dan sejumlah uang sebesar Rp 299.800.000 dan USD 11.200, lalu KPK menyita bukti setoran uang untuk nerangkat haji ke sebuah biro perjalanan haji sebesar Rp 531.600.000.

Pergi ke Tanah Suci tentu merupakan idaman bagi semua umat muslim, tapi percuma saja jika pakai uang haram. Boleh jadi, ibadahnya tidak diterima Allah SWT. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullãh saw. bersabda, "Sementara bila uang yang digunakan untuk membiayai ibadah umrah/hajinya berasal dari uang haram, ketika dia berseru, ‘Labbaik Allãhumma Labbaik’, maka dia akan mendapat sambutan dari langit, ‘Ditolak panggilanmu, dan celakalah engkau, karena bekalmu haram dan kendaraan yang engkau pakai haram, dan hajimu ditolak, tidak diterima." (HR Tabrani dari Abu Hurairah).

Adapun pesan yang ingin saya sampaikan, semoga kedepannya tidak ada lagi generasi muda yang menjabat jabatan politik semacam Bupati/walikota/gubernur atau jabatan politik lainnya untuk tidak bermain api dengan namanya “KORUPSI” . Memang, dapat uang sangat mudah dan lumayan wah, tapi berkahnya tidak ada. Buktinya, jika terbuka kejahatan, maka semua hancur tak berarti. Harga diri anjlok, keluarga tersisi dari lingkungan sosial, dan pelaku dikucilkan di balik jeruji besi. Apakah kehidupan seperti itu yang diinginkan..? Tentu saja jawabannya tidak dan tidak..

Kan jadi lucu, tadinya mau pergi haji ke Mekkah, eh.. ternyata berangkat ke KPK.