Tender di Dinas Pertanian Menjadikan Beberapa Rekanan Tak Nyaman

Proses tender pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas Pertanian Kab. Blitar akhirnya berjalan dengan lancer, meskipun awalnya situasi memanas dan menegangkan. Ketua Komisi II DPRD Kab. Blitar dan Ketua LSM- LPD Blitar Raya cukup puas meski masih punya catatan.

Blitar Raya News.com, BLITAR – Akhirnya kemelut yang terjadi di Dinas Pertanian Kab. Blitar terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat terungkap dan terselesaikan dengan jalan tender bebas artinya siapapun yang memenuhi syarat bisa mengikuti dan mangajukan penawaran. Namun masih meninggalkan beberapa masalah. Pasalanya ada beberapa rekanan yang sudah terlanjur dikondisikan atau istilah mereka sudah membeli paket pekerjaan/proyek dengan terpaksa harus rela kehilangan proyek tersebut, karena proyeknya ditawar oleh rekanan lain 30% sampai 40% di bawah nilai Pagu. Selain itu, juga ada beberapa rekanan plat merah yang awalnya sudah yakin dengan proyek yang sudah ada ditangan, namun akhirnya harus merelakan proyeknya lepas karena ditawar oleh rekanan lain. Bahkan ada isu yang mengatakan banyak rekanan yang sudah membeli proyek, meminta kembali uangnya kepada oknum tertentu, Demikian yang disampaikan ketua LPD-Blitar Raya, Fajar Agustyono.

Dampak dari tender bebas yang dilaksanakan Dinas Pertanian Kab. Blitar pada hari Jum’at, 29/04/2011 kemarin, selain berdampak positif juga berdampak negative. Adapu dampak positifnya adalah Dinas Pertanian sudah belajar menegakkan Pepres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan baranag/jasa pemerintah, dan paling tidak sudah mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan seperti KKN maupun Monopoli. Sedangkan dampak negatinya yaitu ada beberapa rekanan yang mulanya sudah meyakini kalau proyeknya dikondisikan, kini harapan itu sirna. Selain tuga akan berdampak buruk terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang sudah barang tentu pihak rekanan banyak yang akan menyalahi bestek. Pasalnya rata-rata pemenang tender di Dinas Pertanian ini, dalam penawarannya jauh di bawah Pagu yang sudah ditentukan. Bahkan ada yang menawar 30% - 40% dibawah harga pagu. Hal inilah yang dikhawatirkan akan terjadi dalam pelaksanaan nanti jangan-jangan mutu dari pekerjaan sangat jelek dan sudah barang tentu akan menyalahi bestek.

“Ini memang delema, disatu sisi melaksanakan Pepres 54 tahun 2010 dan menghilangkan monopoli serta KKN, disisi lain membuat beberapa rekanan harus kehilangan proyek yang sudah dikondisikan. Selain itu nantinya dalam pelaksanaan di lapangan akan berdampak pada mutu pekerjaan. Saya yakin mutunya akan jauh dari standart dan banyak rekan yang akan menyalahi bestek,” jelas Fajar.

Menurut Ketua LSM ini,karena pemenang tender dalam penawarannya jauh di bawah dari Pagu, bahkan ada yang menawar 30% - 40% di bawah Pagu. Pihaknya berharap kepada semua pihak untuk ikut mengawasi jalannya pelaksanaan pekerjaan di lapangan, agar hasilnya bisa maksimal dan tidak menyalahi bestek, imbuh bapak 3 anak ini.

Sementara itu Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Blitar, Mohamad Ansori menyampaikan, setelah kemarin Kamis (28/04/2011) diadakan hearing di Ruang Paripurna DPRD Kab. Blitar dengan pihak Dinas Pertanian Kab. Blitar dan LPD Blitar Raya, kini Dinas Pertanian sudah mau transparan dan melaksanakan Pepres No. 54 tahun 2010. Hal ini bisa dilihat dari Pelelangan Terbuka yang diikuti kurang lebih 500 rekanan untuk 54 paket pekerjaan. An angka-angka penawarannya bisadiketahui bersama secara bebas. Angka penwara 30% - 40% di bawah pagu menunjukkan bahwa dalam tender kali ini benar-benar murni terbuka, transparan dan fair tiadak ada pengkondisian. Namun yang harus kita waspadai dan awasi pelaksanaan dilapangan nanti agar kwalitas pekerjaan tetap bagus dan tidak menyalahi bestek, mengingat penawaran para peserta lelang rata-rata jauh di bawah Pagu.

“Proses tender kali ini benar-benar terbuka, transparan, fair dan tidak dikondisikan. Hal ini bisa kita lihat dari angka-angka penawaran dan bisa diketahui oleh semua penawar,”jelas Anshori. Ditengah-tengah para rekanan yang mengikuti lelang. (JFT)