Jepang tercatat menduduki ranking negara termaju ke-8 di Human Development Index (HDI) yang dikeluarkan oleh PBB pada tahun 2020. Hal ini dibuktikan dengan kekuatan industrinya yang produknya telah tersebar hampir ke seluruh dunia sebagai hasil dari disiplin mental masyarakat Jepang yang sangat tinggi. Namun sebaliknya, Jepang masih dikategorikan sebagai negara yang tingkat kesetaraan gendernya rendah.
Menurut World Economic Forum yang mengeluarkan Global Gender Gap Index 2022, Jepang menduduki ranking 116 dari 146 negara, yang artinya indeks kesetaraan gender di Jepang masih tergolong rendah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Bagaimana kontribusi wanita Jepang saat ini di ranah ekonomi? Dan bagaimana keadaan wanita karir masa kini meskipun sudah diperbolehkan berkontribusi dalam ranah bisnis?
Jepang saat ini menganut sistem sosial patriarki. Konsep sosial ini merupakan hasil dari kebudayaan yang telah lama tertanam di Jepang. Meskipun pada awalnya sejak masa awal peradaban Jepang (masa kodai), Jepang menganut konsep matrilineal society, yaitu konsep sosial yang memberikan wanita hak secara politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain.
Namun konsep sosial semacam ini hanya berlaku hingga akhir periode Heian (sekitar tahun 1180-an). Hal ini dipengaruhi masuknya agama Buddha dari India dan ajaran Konfusianisme dari Cina. Kedua kepercayaan ini membawakan konsep patriarkal ke dalam kehidupan sosial masyarakat Jepang.
Beberapa petuah lama yang terkenal di antaranya, 'Wanita pada masa kanak-kanak harus patuh pada ayahnya, saat menikah harus patuh pada suaminya, dan pada anak laki-lakinya jika suaminya telah tiada'. Atau juga adanya ungkapan 'pria di luar dan wanita di dalam'. Semenjak masa pertengahan pada era Kamakura (antara tahun 1185-1868), posisi perempuan benar-benar menjadi lemah.
Posisi wanita mulai masa itu hanya berperan dalam ranah domestik, sementara posisi breadwinner dipegang oleh laki-laki selaku kepala rumah tangga. Selain itu, dalam kebudayaan aristokrat pada masa pertengahan, laki-laki berperan menjadi pewaris properti keluarga atau kepala sistem ie, sementara itu wanita berperan sebagai penghubung ikatan antar dua keluarga melalui pernikahan.
Kebudayaan aristokrat yang menjunjung tinggi konsep patriarkal di Jepang berlangsung selama masa Kamakura hingga akhir Edo (tahun 1851). Selanjutnya ketika Jepang memasuki era Meiji pada tahun 1860-an, kebudayaan aristokrat menjadi pudar. Kehidupan Jepang mulai berkiblat pada negara 'Barat'.
Saat masa inilah paham-paham kesetaraan gender mulai memasuki Jepang. Para wanita mulai diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan. Meskipun pendidikan yang ditempuh oleh para wanita ditujukan untuk mengejar kesetaraan gender, nyatanya pendidikan yang di dapat adalah pendidikan berbasis ryousaikenbo (良妻賢母) atau pendidikan berbasis keterampilan domestik.
Adapun arti dari ryousaikenbo adalah 'good wife, wise mother' atau 'istri yang baik, ibu yang bijaksana'. Setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, mulai dikeluarkan Undang-Undang kesetaraan agar semua orang baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan kesempatan yang sama baik dari segi pendidikan maupun pekerjaan.
Meskipun saat ini Jepang menjadi negara sekuler dan berkiblat pada negara 'barat', nyatanya konsep patriarkal yang telah menjadi bagian kebudayaan Jepang selama berabad-abad cukup sulit untuk dihilangkan sepenuhnya. Hak-hak wanita di ruang publik masih belum terpenuhi sepenuhnya.
Contohnya dalam ranah bisnis sebagai wanita karir. Terdapat beberapa perlakuan-perlakuan yang berbeda yang didapat antara pegawai laki-laki dan perempuan, misalnya saja gap gaji yang didapat, usaha yang harus dilakukan untuk mendapatkan posisi yang diinginkan, dan lain-lain.
