Saya pernah menulis tentang cara menilai korupsi partai2 peserta pemilu disini
Pemeringkatan hanya berdasarkan jumlah pelaku korupsi dan ada yang dibandingkan dengan jumlah pemilih. Penyertaan jumlah pemilih bertujuan untuk memberikan keseimbangan bahwa partai kecil juga punya potensi untuk korupsi jika partai tersebut membesar. Untuk melihat itu maka dipakai jumlah pemilih. Mas Cahyo Budiman
Sempat memberi usulan, mengapa tidak menggunakan aleg di anggota dewan ? maka jawabannya sangat sederhana: PBB, PKPI tidak ada anggota di dewan jadi tidak bisa diukur, sedangkan penggunaan pemilih mempunyai hasil yang tidak berbeda dengan anggota dewan. Jadi istilahnya hanya membuat alat ukur yang bisa mengukur keseluruhan partai.
Sebagaimana dalam artikel sebelumnya, saya tidak menggunakan pembobotan untuk anggota DPR, DPRD I dan II (alias disamakan) karena berapa bobot yang harus diberikan juga menjadi persoalan tersendiri. Apakah DPR:DPRD I:DPRD II 5:2:1 atau 10:5:1 atau 20:4:1 dsb tidak ada yang bisa dijadikan argumentasi.
Untuk lebih adil saya coba menggunakan jumlah kerugian negara yang disebabkan korupsi sebagai pembobot. Saya berharap metode ini cukup adil. Data jumlah koruptor juga diperoleh dari banyak tempat khususnya dari data2 yang dirilis ICW sebagai sumber utama.
Dalam kesempatan ini, sengaja dibedakan antara mengkorupsi uang swasta (yang tidak merugikan negara=suap) dan mengkorupsi uang negara (koruptor). Jadi Total Pelaku dalam Tabel I adalah seluruh yang terlibat sedangkan Suap adalah yang makan duit bukan duit negara. Istilah Korupsi sendiri dikhususkan untuk yang makan duit negara.
Partai Sarang Koruptor
Partai Sarang Koruptor adalah partai yang mempunyai banyak anggota dewan yang menjadi pelaku korupsi. Data berikut ini menunjukkan Tentang informasi yang dimaksud :
Tabel I: Jumlah Pelaku Korupsi, Kerugian Negara dan Indeks Keganasan Korupsi.
[caption id="" align="alignnone" width="551" caption="http://i1290.photobucket.com/albums/b522/fajarmhasan/Keganasan1_zps43de65c0.jpg"][/caption]
Untuk melihat secara jelas persentase pelaku korupsi dari masing-masing partai, kita gunakan pie chart sebagai berikut :
[caption id="" align="alignnone" width="430" caption="http://i1290.photobucket.com/albums/b522/fajarmhasan/SarangKoruptor1_zps22229065.jpg"]
Gambar I: Persentase jumlah koruptor dari masing-masing partai
Dari Gambar I terlihat bahwa sarang koruptor itu ada pada empat partai utama, yang secara total jumlah koruptornya meliputi 82% yang terdiri dari : PDIP (36%) artinya 36% dari pelaku korupsi yang berasal dari partai, ternyata berafiliasi ke PDIP. Juara 2 oleh Golkar dengan 23%, diikuti Demokrat dan PAN dengan masing-masing 12% dan 11%. Sedangkan yang paling sedikit korupsinya ditempati tiga partai yaitu PBB, PKS dan PKPI dalam kisaran 1-2%.
Dari data diatas, PDIP terlihat memang benar-benar sarang koruptor karena memuat lebih dari sepertiga dari seluruh koruptor yang berasal dari partai.
Partai Raja Koruptor
Namun demikian banyaknya jumlah koruptor tidak bisa disimpulkan sebagai paling merugikan negara. Dari tabel I bisa diolah juga untuk menampilkan partai mana yang paling merugikan negara:
[caption id="" align="alignnone" width="489" caption="http://i1290.photobucket.com/albums/b522/fajarmhasan/RajaKoruptor1_zps7ef947c3.jpg"]
Gambar II: Persentase kerugian negara akibat korupsi dari masing-masing partai
Gambar II memperlihatkan bahwa raja korupsi itu ada pada tiga partai utama, yang secara total merampok 80% dari total kerugian negara akibat korupsi partai. Ketiga partai tersebut sesuai dengan rilis ICW yaitu : PDIP (31%) artinya 31% uang negara dirampok oleh koruptor yang berasal dari PDIP. Perampok terbesar kedua diduduki oleh Golkar dengan 30%, diikuti 19%. Sedangkan Parpol yang paling sedikit korupsinya ditempati oleh PKS diikuti PKPI.
Dari data diatas, PDIP dan Golkar memiliki kedudukan seimbang sebagai Raja Koruptor karena masing2 hampir memuat sepertiga dari seluruh uang korupsi yang berasal dari partai, dan kalau digabungkan melebihi angka 60%.
Koruptor Terganas
Label koruptor terganas layak disematkan bagi perampok uang terbanyak secara rata2. Artinya setiap Koruptor dalam suatu partai secara rata2 merampok duit paling banyak dari negara.
Tabel I menunjukkan Partai terganas dalam korupsi diduduki oleh Demokrat dengan rata2 korupsi per koruptornya mencapai 4,13 Milyar diikuti koruptor terganas nomor 2 dan 3 yaitu Golkar dan Gerindra. Sedangkan PDIP ”hanya” pada peringkat 5 berbeda tipis dengan PKB, dan itu masih kalah ganas dibandingkan Hanura.
Golput Turut Mendukung Korupsi
Korupsi partai bisa kita kaitkan dengan pemilih. Sebagaimana tulisan saya terdahulu, kadang2 partai-partai besar mengatakan bahwa korupsi itu sebanding dengan partainya. Partai besar korupsi besar biasa, toh seimbang. Marilah kita uji pernyataan itu dengan membandingkan antara jumlah kerugian negara per pemilih. Tabel II menyajikan data kerugian negara per pemilih. Tentu saja analisis ini hanya mengukur kerugian negara akibat korupsi, sedangkan sumbangan politisi dalam membangun Indonesia tentu sangat besar. Namun harga yang harus dibayar untuk memilih sebuah partai bisa dihitung per kepala pemilih.
Tabel II: Peran Pemilih terhadap Korupsi
[caption id="" align="alignnone" width="551" caption="http://i1290.photobucket.com/albums/b522/fajarmhasan/SumbanganPemilih1_zps34e5ea7a.jpg"]
Dari kerugian diatas terlihat, bahwa pemilih PDIP dan Golkar adalah penyumbang kerugian negara karena memilih wakil2 dari PDIP dan Golkar. Sedangkan Golput bisa dihitung berdasarkan dasar pemikiran, mereka membiarkan sistem berjalan tanpa kesertaan mereka. Abstain para Golputer ini bisa dihitung dengan ekspektasi :
E(kerugian akibat Golput) = X*p(X) dengan X adalah terpilihnya aleg. Atau lebih sederhana dengan menghitung rata2 kerugian negara dari seluruh partai.
Dari Tabel II terlihat bahwa memilih PDIP dan Golkar adalah lebih buruk dari Golput. Sedangkan Golput sendiri bisa mereduksi korupsi jika memilih partai2 yang lebih sedikit sumbangan korupsinya.
Secara Ekstrim, jika para Golputer memilih PKS maka kerugian negara akan turun secara drastis.
Jadi statemen seorang penyair jerman Bertolt Bracht ada benarnya:
“Buta yang terburuk adalah buta politik, dia tidak mendengar, tidak berbicara, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, harga sepatu dan obat, semua tergantung pada keputusan politik. Orang buta politik begitu bodoh sehingga ia bangga dan membusungkan dadanya mengatakan bahwa ia membenci politik. Si dungu tidak tahu bahwa dari kebodohan politiknya lahir semua pelacur, anak terlantar, dan pencuri terburuk, rusaknya perusahaan nasional dan multinasional”.
Total performance
Dari empat kriteria diatas bisa disusun total performance dari masing partai. Untuk memudahkan cukup dengan membuat rangking dari masing2 kriteria dan dibuat rata2. Tabel III berikut merupakan rangkuman dari keempat cara menilai partai2.
Terlihat yang paling buruk dari total performance adalah PDIP, diikuti Golkar dan Demokrat. Sedangkan dari yang terbaik dari total performance adalah PKS diikuti PKPI dan PPP.
Tabel III: Total Performance dari Partai-partai berdasarkan peringkat korupsi.
[caption id="" align="alignnone" width="653" caption="http://i1290.photobucket.com/albums/b522/fajarmhasan/TotalPerformance1_zpsf7174dc2.jpg"]
Dari Tabel III terlihat bahwa Total performance bisa dikategorikan menjadi 3:
- Partai yang tidak direkomendasikan untuk dipilih terdiri dari 3 partai: PDIP, Golkar dan Demokrat. Bahkan ketiga partai ini lebih buruk daripada Golput. Artinya kalau ada orang Golput masih mengurangi korupsi dibandingkan jika memilih ketiga partai ini.
- Partai yang kurang direkomendasi untuk dipilih terdiri dari empat partai yaitu : PAN, Gerindra, PKB dan Hanura. Tingkat korupsi partai2 ini secara total performance termasuk menengah.
- Partai yang direkomendasi untuk dipilih terdiri dari empat partai yaitu : PBB, PPP, PKPI dan PKS. Keempat partai ini memiliki total performance paling baik.
