Wamendikbud: Jangan Defensif Terhadap Media!

[caption id="attachment_239522" align="aligncenter" width="544" caption="Masih Banyak Stok Kambing Hitam (Ilustrasi:mistergandi.blogspot.com)"][/caption]

"Tolong para wartawan membuat berita yang menyejukkan sehingga tidak memprovokasi orang karena kita di bidang pendidikan ini berbeda. Jangan juga dipolitisasi ya, tetapi harus beri semangat. Jangan juga berita keterlambatan ini kemudian mematahkan semangat anak-anak dalam mengikuti ujian," kata Musliar ketika melakukan pemantauan di tiga SMP di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, Senin (22/4/2013) sore tadi (Kompas).

Pernyataan Wamendikbud di atas merupakan tanggapan beliau atas gencarnya media menyoroti keterlambatan UN yang baru terjadi pertama kali oleh karena kelalaian salah satu percetakan yang menangani penggandaan soal untuk 11 propinsi. Keterlambatan ini sedang dalam proses investigasi.

Pak Wamendikbud, tugas media menjadi pengawal kinerja pemerintahan. Kalau UN tertunda karena soalnya belum nyampe ke 11 propinsi, jelas yang akan menjadi sasaran tembak atau yang disorot adalah Mendikbud. Karena Mendikbud-lah yang paling bertanggung jawab dalam hal ini. Media tidak tahu/tidak peduli bahwa alasan penundaan itu terletak pada salah satu percetakkan. Yang media tahu UN selalu diselenggaran setiap tahun dan tanggalnya sudah ditetapkan oleh Mendikbud sendiri. Maka akan menjadi sebuah ironi bagi media dan publik bahwa kog Mendikbud berani menentukan tanggal "pertempuran" sementara "kelengkapan senjatanya" belum dipersiapkan sungguh? Berarti ada kelalaian dalam hal koordinasi-manajerial di lingkungan Kemendikbud? Lalu di mana fungsi pengawasan/pengontrolan Kemendikbud terhadap kesiapan soal untuk didistribusikan ke daerah-daerah?

Jika hal itu yang terjadi, apakah media harus memuji-muji Kemendikbud biar terkesan menyejukkan? Menyejukan untuk siapa? Apakah fakta harus ditutupi media ke publik demi penyejukkan? Media tidak memolitisasi ketertundaan UN. Media hanya menyampaikan kepada publik ALASAN MENGAPA UN tertunda karena publik wajib diberitahu ALASAN KETERTUNDAAN INI. Reaksi publik yang beragam bak efek bola salju tidak bisa dibendung oleh media karena itu hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasinya.

Soal mematahkan semangat para murid itu tidak bisa media dipersalahkan. Kemendikbud-lah yang pantas dipersalahkan. Tanpa pemberitaan media pun para siswa yang UN-nya tertunda pada tahun ini sudah sangat stres. Para murid yang sudah siap bertempur sesuai tanggal yang ditentukan oleh Kemendikbud tiba-tiba harus dibuat menunggu oleh karena belum ada soal, jelas dari segi semangat mengalami penurunan. Siapa yang salah? Apakah Kemendikbud harus menyalahkan media?

Akhir kata, jangan mencari kambing hitam. Jangan salahkan media atas semua konsekuensi psikologis yang harus ditanggung oleh para siswa oleh ketidakbecusan Kemendikbud dalam penyelenggaraan UN tahun ini, termasuk konsekuensi-konsekuensi terburuk yang terjadi di lapangan terkait UN tahun ini. Kemendikbud harus lapang dada menerima semuanya dengan penuh kerendahan hati, tanpa sikap defensif, rasionalisasi, pembenaran diri, sembari berkaca untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa ini pada tahun yang akan datang. Jangan sampai sibuk untuk mencuci tangan biar terkesan bersih dan lupa memperbaiki kinerja di tubuh Kemendikbud untuk perbaikan kinerja ke depan.

Catatan ringan atas Kata-kata: Wamendikbud: Jangan Politisasi Keterlambatan UN!