Pemerintah, Stop Menimpuk Orang Miskin dengan Tangga Menggunakan Data BPS yang Tidak Jelas!

Membaca postingan seorang teman yang menyajikan data BPS tentang realita kemiskinan di Indonesia dengan kesimpulan bahwa orang miskin lebih banyak beli rokok daripada beli telor, tangan saya menjadi gatal untuk menggoreskan sesuatu. Daripada membuat komentar panjang dan menjadi tulisan tandingan di lapak koment tulisan teman, mendingan tulis di lapak sendiri saja.

Pertama, darimana BPS mendapatkan data tersebut? Apakah pernah melakukan penilitian dan pengamatan hampir di seluruh kantong-kantong kemiskinan di negeri ini, sehingga berani membuat kesimpulan simplisitis bahwa kebanyakan orang miskin membeli rokok daripada telur. Kasihan jadi orang miskin di ngeri ini: sudah jatuh ditimpuk lagi dengan tangga oleh pemerintahnya sendiri melalui sajian data dengan kesimpulan yang menyudutkan orang miskin.

Kedua, apa target utama dari data dan kesimpulan akhir dari data? Menurut saya, dengan menyajikan data seperti ini, pemerintah melalui BPS, mau menunjukkan kepada masyarakat Indonesia, bahwa akar kemiskinan di negeri ini adalah pola dan gaya hidup orang miskin itu sendiri. Di sini, ada tendensi pemerintah "mau mencuci tangan" atas kegagalannya dalam memajukan ekonomi kerakyatan dan pola-pola pembangunan yang lebih populis dan berpihak pada rakyat kecil, kaum terpiggirkan, dan dimarginalisasi secara struktrul di negeri ini. Rakyat kecil merokok karena mungkin saja "itulah cara pelarian mereka" ketika terus merasa kalah dan dikalahkan di ngeri ini. Rokok adalah candu untuk melupakan sejenak kemiskinan yang mereka alami. Siapa yang salah? Berantas akar kemiskinannya dulu, agar masyarakat lepas dari candu massal yang namanya rokok!

Ketiga, tutup pabrik rokoknya dan laranglah rokok dijual di negeri ini! Itulah sumber masalahnya, bukan rakyatnya yang merokok. Rakyat merokok, karena pemerintah terus mendukung dan mendorong berkembangnya pabrik rokok di negeri ini!

Keempat, Akar kemiskinan di negeri ini bukanlah pola hidup dan mentalitas kaum miskin "yang tidak bijak" dalam mengelolah keuangannya, tetapi kegagalan pemerintah mengentaskan kemiskinan dengan berbagai terobosan yang visioner dan berpihak pada rakyat kecil (miskin). Sekali kiblat pemerintah lebih mendukung kaum kapitalis, maka rakyat di negeri ini akan megap-megap kehabisan nafas dan kompensasinya: "merokok ajalah, biar tidak stres!" Sediakan fasilitas publik yang memadai bagi rakyat agar rakyat mudah menjual hasil bumi ke kota! Rakyat menjadi miskin karena bingung bagaimana menjual hasil buminya ke mana karena jalan dan pasar belum ada.

Kelima, data yang disajikan BPS adalah upaya pemerintah mencuci tangan terhadap tanggung jawab utamanya meyejahterahkan rakyatnya.

Keenam, jangan membodohi rakyat Indonesia dengan menyajikan data dan kesimpulan simplisitis seperti itu lagi!