Pembodohan Publik, Konvensi Demokrat Urusan Negara

Konvensi Demokrat yang sepi peminat dan sepi berita harus 'berbuat curang' dengan indikasi telah mengondisikan TVRI menayangkan siaran tunda pukul 22.30-00.30 pada 15 September 2013 . Jelas, tindakan TVRI yang melayani pemberitaan khusus tentang konvensi ini merupakan pelanggaran terhadap kode etik TVRI sebagai portal berita milik negara yang sejatinya haruslah netral dalam politik. Dan seharusnya para eksekutif dan legislatif negeri ini sadar akan hal itu.

Akan tetapi, tidaklah demikian bagi seorang Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Marzuki Alie yang juga salah satu peserta yang mengikuti 'lelang' capres Demokrat ini. Menurut Marzuki  Ali, TVRI tidak menyalahi aturan dan sah-sah saja jika konvensi Demokrat ditayangkan oleh TVRI karena ini bagian dari urusan negara.

"Konvensi ini bukan urusan partai, ini urusan negara, lho," kata Marzuki, yang juga merupakan salah satu peserta konvensi, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 16 September 2013. Alasannya, ia menambahkan, konvensi dilaksanakan guna mencari pemimpin negara. "Justru seharusnya media itu menginformasikan ke publik. Ini bukan kepentingan partai." (tempo.co)

Rupanya yang harus dipersalahkan dalam persoalan ini adalah Direktur Utama TVRI Farhat Syukri. Diberitakan oleh tempo.co, ada indikasi pemaksaan/tekanan dari pihak pimpinan TVRI kepada redaksi untuk menyiarkan secara langsung konvensi Demokrat.

Diberitakan juga bahwa sempat terjadi pro-kontra di internal redaksi yang menolak menayangkan khusus konvensi Demokrat melalui siaran langsung pada pukul 19.30. Meskipun dalam kondisi pro kontra, pihak redaksi pun memilih patuh pada pimpinan umum untuk menjadikan siaran langsung konvensi Demokrat sebagai siaran tunda pukul 22.30-00.30 pada 15 September 2013. Tidak tanggung-tanggung sampai 3 jam, mulai dari acara pengenalan dan penyampaian visi-misi ke-11 peserta dari awal sampai akhir.

Independensi TVRI dari 'setiran' kepentingan partai khususnya partai penguasa yang melakukan hajatan ini perlu dipertanyakan. Selain itu, pihak TVRI yang secara khusus meliput konvensi tentu karena diminta oleh pihak penyelenggara acara ini. Bisa jadi ada tekanan dari pihak penguasa terhadap pimpinan umum TVRI sehingga Direktur Utama TVRI pun harus turun tangan meminta redaksi TVRI menayangkan siaran ini.

Oleh karena itu, KPI memang harus memanggil pimpinan umum TVRI untuk dimintai pertanggungjawabannya soal indikasi intervensinya terhadap redaksi sehingga TVRI bisa mengalokasikan waktu selam 3 jam khusus meliput hajatan partai penguasa ini.

Kekuasaan memang cenderung untuk korup. Jika melalui konvensi ini saja, TVRI bisa diintervensi untuk meliput khusus event partai yang oleh ketua DPR RI malah disebut sebagai urusan negara, betapa repotnya jika mereka menjadi presiden nantinya. Semua urusan pribadi, keluarga, dan partai bisa saja dimanipulasi sebagai urusan negara sehingga fasilitas publik, milik rakyat, bisa digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan partai politik sang penguasa.

Pak Marzuki Ali, rakyat sederhana pun tahu bahwa konvensi Demokrat itu urusan Partai Demokrat dan bukan urusan negara. Jangan memanipulasi fasilitas negara untuk kepentingan partai penguasa, seolah-olah rakyat Indonesia ini bisa anda bodoh-bodohi melalui pernyataan anda.