Meskipun banyak pihak menilai program lelang jabatan ala Jokowi-Ahok berhasil mendudukan orang pada tempat yang tepat sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya, ternyata Ahok  masih merasa ada yang kurang. Menurutnya, hasil lelang jabatan meleset dari standar yang diperhitungkan oleh Ahok. Rupanya Ahok mempunyai standar yang tinggi untuk para kaki tangannya dalam pelayanan birokrasi DKI Jakarta. Berikut pernyataan Ahok terkait hasil lelang jabatan seperti yang dikutip Kompas.com:
"Sebetulnya, secara jujur hasil dari tes itu 60 persen enggak memuaskan, yang tes kemarin itu nilainya pas saja," kata Basuki saat ia menjadi pembicara dalam Seminar Plus Minus Lelang Jabatan, di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Rabu (11/9/2013).
Rupanya ini bukan perkara SDM yang dibawah standar tetapi soal mentalitas. Bagi Ahok, persoalan yang paling sulit adalah mengubah mentalitas/paradigma/mindset para pegawai birokrasi atau pejabat DKI Jakarta. Mengapa? Karena terlalu lama para pejabat pemerintahan diidentikan dengan seorang bos atau tuan yang harus dilayani oleh masyarakat.
Paradigma pejabat publik sebagai pelayan yang dipilih untuk melayani masyarakat belum menjadi sebuah habitus/kebiasaan yang mendarah daging dalam etos kerja dan etos hidup para pejabat pemerintahan. Mentalitas datang untuk dilayani dan bukan untuk melayani masyarakat masih terpatri kuat di dalam bawah sadar para pejabat publik.
Inilah persoalan utama dan menjadi pekerjaan rumah utama bagi Jokowi-Ahok yakni: perlahan-lahan membiasakan spiritualitas pelayanan menjadi sebuah 'gaya hidup' bagi para pegawai birokrasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Tidak mudah memang untuk mengubah mindset atau paradigma lama dari para pejabat publik yang bisa dibandingkan dengan sesulit aksi membalikkan telapak kaki. Namun, bukan berarti tidak mungkin. Caranya?
Pertama, keteladanan Jokowi-Ahok sendiri yang memang mau menghidupi semangat pelayanan prima kepada masyarakat akan juga menjadi virus positif bagi para bawahannya.
Kedua, penyuluhan/pengarahan/penyadaran terus-menerus kepada semua pejabat yang lolos lelang jabatan untuk mengedepankan semangat pelayanan kepada masyarakat sebagai spirit utama kinerja mereka.
Ketiga, kontrol dan evaluasi secara berkala dan terus-menerus terhadap kinerja pejabat yang telah lolos lelang jabatan. Pecat saja, jika kinerja mereka lama kelamaan tidak mencerminkan semangat pelayanan kepada masyarakat meskipun telah ditegur atau dingatkan berkali-kali.
Keempat, memberikan penghargaan/reward kepada pejabat dan instansi terkait yang berhasil menciptakan iklim pelayanan yang memadai di lingkungan mereka. Ini dapat menjadi motivasi untuk bersaing di antara para pejabat publik di instansi yang berbeda untuk berlomba-lomba menciptakan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Dengan demikian, harapan Jokowi-Ahok untuk mereformasi birokrasi niscaya akan berhasil jika mindset/paradigma lama yang melihat jabatan sebagai kehormatan yang pantas mendapatkan pelayanan dan privelese dari rakyat diubah menjadi jabatan pelayanan publik.
Tidak mudah memang mengubah mentalitas pejabat yang mulai karatan di negeri ini untuk memandang dan memperlakukan jabatan sebagai pelayananan. Apalagi proyek mengubah mindset yang sudah karatan ini tidak semudah membangun proyek fisik. Karena yang dihadapi Jokowi-Ahok adalah manusia-manusia yang sudah lama hidup dalam cara berpikir bahwa menjadi pejabat publik adalah menjadi bos, tuan, dan raja!