Bupati Paling Kontroversial: Menghukum Para Pegawainya Berjalan Keliling Kota

[caption id="attachment_173284" align="alignright" width="300" caption="Bupati Ngada (Sumber: Pidii.Com)"][/caption]

Beberapa hari lalu masyarakat Kabupaten Ngada dihebohkan oleh parade keliling Ibu kota Kabupaten, Bajawa yang dilakukan oleh ratusan PNS dari berbagai SKPD. Parade keliling Kota Bajawa ini bukan aksi demonstrasi tetapi menjalankan hukuman Bupati Ngada Marianus Sae. Bupati Ngada menghukum para PNS di SKPD Ngada karena tidak disiplin masuk dan keluar kantor. Parade ini dikawal langsung oleh Bupati sendiri didampingi oleh Asisten III, dan puluhan Satuan Polisi Pamong Praja serta beberapa Kepala Dinas juga ikut mendampingi parade para stafnya yang tidak tertib.

Tindakan Bupati ini menurut pengakuannya sendiri, seperti dilansir beberapa media, merupakan sebuah ungkapan kekesalan karena sudah berkali-kali menghimbau agar disiplin, tetap saja para PNS tidak berubah karena banyak yang masuk dan keluar kantor sesuka hati.

Akibat dari sanksi yang diberikannya ini, membuat beberapa kalangan terutama para PNS yang dihukum berjalan keliling kota tersebut menilai Bupati otoriter dan menganut sistem tirani di dalam sistem demokrasi.

Tindakan tegas dan radikal ini bukan untuk pertama kalinya dialami oleh para PNS SKPD Ngada. Sejak terpilih dan dilantik sebagai Bupati Ngada 2010 silam, Marianus Sae memang berikhtiar menertibkan mulai dari tubuh birokratisnya sendiri. Banyak terobosan internal di lingkungan pemerintahan yang dilakukannya membuat para PNS dalam tubuh birokrat Ngada seperti kambing kebakaran jenggot. Misalnya: jika sebelumnya kendaraan plat merah (kendaraan dinas) bebas berkeliaran atau dipakai oleh kepala dinas dan keluarga di luar jam dinas, sejak Marianus Sae menjadi Bupati semua kendaraan dinas (terutama mobil) diparkir di halaman kantor dinas setelah jam kantor.

Ketika banyak Bupati menuntut dan mengganti kendaraan dinas yang mewah, Marianus Sae malah tetap menggunakan kendaraan dinas yang menurut Dahlan Iskan sendiri sebenarnya sudah tidak layak lagi baginya sebagai seorang Bupati. Karena bagi Marianus Sae, jabatan adalah anugerah/amanah yang harus dikembalikan melalui pelayanan yang memadai kepada masyarakat bukannya kesempatan untuk mencari kenyamanan pribadi.

Terlepas dari penilaian “kontroversial” hukuman yang dilakukan oleh Bupati Ngada terhadap para pegawainya, tindakan Bupati ini merupakan sebuah syok terapi bagi para PNS di Kabupaten Ngada untuk sungguh-sungguh menunjukkan kinerjanya secara lebih serius lagi. Sebab alokasi APBN untuk gaji PNS sudah membengkak dan harus didukung juga dengan kinerja yang bagus.