Akhir-akhir ini kata oligarki menjadi kata yang sering di dengar karena muncul di berbagai media sosial dan berbagai poster demonstrasi. Hal ini ditunjukkan dari adanya demonstrasi mahasiswa yang terjadi baru-baru ini.Â
Setiap negara di dunia, baik yang menganut sistem demokratis ataupun non demokratis dikuasai oleh sekelompok elite dengan jumlah 1-2% dari total penduduk (Winters, 2011).Â
Dalam bahasa latin "olig" berarti "few" atau sedikit dan "arki" berarti aturan atau sistem kekuasaan, sehingga oligarki dapat disimpulkan sebagai "rule by the few".Â
Artinya, pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elite kecil masyarakat, yang dibedakan melalui kekayaan, keluarga maupun militer (Darmansyah, et al, 2020).Â
Pemerintahan oligarki dan pemerintahan demokratis mungkin berkaitan erat. Meskipun adanya konstitusi yang demokratis, ada kemungkinan bahwa pemerintah sebenarnya berjalan di bawah kendali oligarki.Â
Konsep oligarki ini memiliki kata kunci kekayaan, yang dimana sekelompok orang yang sangat kaya berusaha untuk mendapatkan kekuasaan melalui berbagai sektor, baik dari sektor politik, sosial, ekonomi hingga hukum, dalam rangka untuk mempertahankan dan meningkatkan kekayaannya.
Demokrasi yang mengarah pada oligarki kekuasaan barimplikasi terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat dan juga lemahnya penegakan hukum.Â
Ketika oligarki sudah menguasai demokrasi, maka bisa dipastikan cita-cita terwujudnya pemerataan kekuasaan dan kemakmuran rakyat semakin jauh. Semakin lebar jurang antara yang kaya dengan yang miskin, dan para elit politik membiarkan bahkan menjadi pupuk tumbuh suburnya oligarki.Â
Jangan sampai juga oligarki demokrasi terlindungi dibalik mayoritas dan kekuasaan. Jika hal ini dibiarkan maka tidak bisa terhindar bandul demokrasi yang begeser kepada oligarki.Â
Jeffrey Winters, analis politik Northwestern University, menilai bahwa demokrasi Indonesia dikuasai dan didominasi oleh kaum oligarki sehingga makin jauh dari cita-cita untuk memakmurkan rakyat.
Hasil berbagai kajian dan survei mengenai politik Indonesia seringkali sampai pada kesimpulan bahwa reformasi yang berlangsung lebih dari 13 tahun tidak membawa perubahan besar bagi Indonesia.Â