Sampai saat ini, masih banyak masyarakat dan lembaga/instansi yang menganggap data BPS salah dan tidak akurat. Data penduduk misalnya, saat disandingkan dengan data dari Dinas Kependudukan atau BKKbN, maka ketidaksesuaian jumlah yang ditemui. Hal ini sering diperdebatkan dalam forum-forum resmi pemerintah, akademisi maupun swasta. Sebenarnya data penduduk, baik dari kependudukan, BKKbN atau bahkan BPS sendiri semuanya benar. Karena perbedaan konsep dan definisi saja, maka data yang dihasilkan juga berbeda.
Begitu pula saat data BLT/ BLSM diumumkan, berbagai tanggapan miring menyertai. Seperti salah sasaran, salah alamat, dll. Akibatnya semua produk data yang dihasilkan BPS juga diragukan validitasnya. Padahal data BLT/ BLSM yang diambil dari sebagian data Basis Data Terpadu (BDT) hanya satu dari sekian banyak data yang dihasilkan BPS. Data BLT/ BLSM itu juga telah melalui penyaringan dan verifikasi dari Tim Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan (TNP2K).
Belajar dari pengalaman tersebut, BPS berupaya untuk mengevaluasi diri. Salah satunya dengan melakukan Survei Kebutuhan Data (SKD) untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap data BPS. Hasilnya, masih ada 34,43% konsumen data BPS yang memperoleh data tidak sesuai dengan keinginannya pada tahun 2014. Seperti ada data yang tersedia hanya tingkat kabupaten, padahal yang dibutuhkan sampai tingkat kecamatan. Contoh lain, data yang dibutuhkan periode bulanan namun yang tersedia data periode tahunan.
Ini menjadi evaluasi besar bagi BPS bahwa dengan berjalannya waktu, kebutuhan data konsumen semakin beragam. Konsumen butuh kelengkapan, keakuratan dan keefesienan yang bermuara pada satu hal yaitu data yang berkualitas. Dan inilah yang harus dipenuhi oleh BPS.
Tantangan Makin Berat
Dalam perjalanannya, ada banyak tantangan yang dihadapi BPS. Setidaknya ada empat hal yang menjadi PR besar BPS ke depan. Pertama, responden yang mulai jenuh dan tak acuh terhadap data. Ada dua jenis kelompok yang menjadi responden data BPS, yaitu kelompok rumah tangga dan kelompok instansi/perusahaan/lembaga. Pada kelompok rumah tangga, pada umumnya petugas BPS “ditodong” dengan pertanyaan “Apakah ini pendataan bantuan?”, “Kapan Bantuannya cair?”. Konotasinya hampir selalu tentang bantuan. Oleh karena itu dibutuhkan keuletan dan kesabaran petugas untuk menjelaskan kepada responden bahwa sensus/ survei yang dilakukan tidak selalu berujung pada bantuan uang/ barang
Sedangkan pada kelompok instansi/ perusahaan, umumnya responden merasa jenuh dan bosan karena seringnya perusahaan menjadi responden di berbagai survei dan sensus yang diadakan BPS. Bahkan dalam setahun, 3-4 kali perusahaan dijejali dengan kuesioner survei tahunan yang pertanyaannya hampir sama namun isiannya sangat banyak. Belum lagi dengan survei bulanan yang juga rutin menyasar perusahaan langganan survei. Dibutuhkan keluwesan, kesabaran dan kegigihan petugas untuk “merayu” perusahaan agar memberikan data yang akurat tanpa merasa “terpaksa”.
Kedua, tumpang tindih jadwal dan kegiatan. Sering petugas BPS mengeluhkan tugas yang tiada henti bahkan menyita waktu libur bersama keluarga. Terkadang dalam waktu yang bersamaan, beberapa survei harus diselesaikan dengan tenggat waktu yang terbatas. Akibatnya, petugas kelelahan dan melaksanakan tugas tidak maksimal. Resikonya, hasil data kurang berkualitas.
Dibutuhkan manajemen dan pengaturan survei yang tepat agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan. Wacana perampingan tugas, dimana beberapa survei dipadatkan jadi satu survei terintegrasi disambut baik oleh semua petugas. Selain karena meringankan beban kerja, juga akan meningkatkan kualitas pendataan karena petugas menjadi lebih fokus pada survei terintegrasi.
Ketiga, kebutuhan data yang makin meningkat dan beragam. Dengan berkembangnya jaman, kebutuhan data makin bervariasi. Data juga harus up to date dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Maka mutlak bagi BPS untuk mengevaluasi data-data yang dihasilkan. Sudah relevankah dengan kebutuhan masyarakat atau konsumen data?. Tentu yang diharapkan nantinya, konsumen data tidak kecewa karena BPS tidak menyediakan data yang diminta. Meski juga responden harus menyadari, BPS tidaklah seperti mesin pencari data di internet yang tinggal ketik saja apa yang diinginkan, maka simsalabim langsung terpenuhi keinginannya.
Keempat, Kualitas SDM yang belum merata. Tuntutan pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang kinerja juga harus diimbangi dengan kualitas SDM yang memadai. Namun tidak semua petugas BPS mampu menguasai teknologi. Bahkan beberapa di antaranya masih “buta” dengan komputer. Tentu ini cukup menghambat kemajuan BPS untuk menjadi korporasi berkelas dunia.
