Mempertanyakan Konsep Holding Migas

Presiden Joko Widodo sudah lama geram mengapa harga gas di Indonesia relatif mahal. Pertemuan, rapat lintas sektoral, koordinasi lintas instansi tak kunjung membuahkan hasil.

Presiden Jokowi sempat mengultimatum agar harga gas segera bisa turun, khususnya untuk industri strategis. Untuk memenuhi harapan Presiden, digelarlah pertemuan intensif di KM Kelud. Memang pertemuan itu bukan cuma membahas soal gas, karena di kapal itu juga hadir ratusan bos BUMN.

Pertamina dan PGN akhirnya menandatangani kesepakatan untuk bersinergi "total" untuk meningkatkan pemanfaatan gas agar daya saing perekonomian kita semakin meningkat. Kesepakatan itu merupakan wujud nyata dari komitmen dua BUMN yang sama-sama merupakan anak kandung Republik. BUMN ada karena memliki kesamaan visi memajukan Negeri, bukan sekedar mencari keuntungan sebesar-besarnya.

Sumber: Kedeputian Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata

Belum sempat ditindaklanjuti, muncul konsep holding migas. Sedemikian cepat perubahan dari waktu ke waktu. Mengapa tidak diberikan kesempatan kepada kedua BUMN itu untuk mewujudkan kesepakatan yang mereka telah tanda tangani? Bukankah menteri BUMN juga hadir dalam pertemuan di KM Kelud? Lihat: Rini Soemarno dan Seratusan Bos BUMN Rapat di Kapal Pelni.