Semua dana yang terkait dengan energi sebaiknya diintegrasikan dan memiliki landasan hukum yang kuat. Semoga pemerintah sigap menyusun dan mempersiapkan segala sesuatunya.
Agar pengelolaan energi, khususnya BBM, lebih kredibel dan akuntabel, pemerintah menerapkan transparansi dalam penentuan harga BBM dengan komponen-komponennya secara terinci. Seraya mengoreksi yang keliru seperti pembedaan harga premium di Jawa-Madura-Bali (Jamali) dan non-Jamali.
***
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!