Mohon tunggu...
Faisal Basri
Faisal Basri Mohon Tunggu... Dosen - Mengajar, menulis, dan sesekali meneliti.

Mengajar, menulis, dan sesekali meneliti.

Selanjutnya

Tutup

Catatan Pilihan

Skandal Pajak Semasa Hadi Purnomo sebagai Dirjen Pajak

22 April 2014   03:41 Diperbarui: 23 Juni 2015   23:22 1715
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Jika pimpinan negara bersungguh-sungguh untuk melumatkan korupsi serta bertekad kuat untuk mewujudkan perekonomian yang sehat dan bermartabat, maka tak ada pilihan lain kecuali memulainya dengan menumpas pusat-pusat syaraf dari mata-rantai korupsi. Tak ada gunanya lagi Menteri Keuangan masih memberikan kesempatan kepada Dirjen Pajak untuk memperbaiki kinerja aparatnya, karena yang bersangkutan justru merupakan salah satu sumber utama dari masalah yang harus dibenahi terlebih dahulu. Hal yang sama berlaku pula untuk Dirjen Bea dan Cukai.

Tak terkandung maksud sama sekali untuk membawa permasalahan ini sebagai persoalan pribadi atau orang per orang. Yang hendak kita jaga ialah jangan sampai instansi perpajakan dan bea cukai terlanjur terpuruk dan semakin sulit dibenahi, sampai titik dimana kita semua tersandera karena alasan penerimaan negara terancam jika pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh.

Pergantian pucuk pimpinan di kedua instansi yang amat vital untuk mengamankan penerimaan negara kita tempatkan sebagai awal dari upaya untuk melakukan pembenahan menyeluruh, termasuk menjaga moral seluruh pegawai yang kita yakini lebih banyak yang bersih ketimbang yang kotor.

Pembenahan di kedua instansi ini juga diharapkan memberikan kontribusi berharga bagi perekonomian. Bukankah penyelewengan seperti pada kasus restitusi pajak mengindikasikan data-data makroekonomi kita tidak akurat. Data ekspor menggelembung tapi semu adanya, tak sesuai dengan arus devisa yang masuk. Akibatnya pos errors and ommision pada neraca pembayaran juga membesar. Akibar dari semua ini, pemerintah makin sulit melakukan prakiraan dan melakukan kebijakan antisipatif.

Lebih dari itu, uang-uang yang terkumpul dari kegiatan ilegal tersebut gentayangan, tak masuk ke dalam sistem. Selanjutnya dana haram ini berpotensi menjadi virus-virus baru dengan daya perusak yang lebih besar bagi bangsa karena mengalir ke politisi-politisi hitam, sehingga akhirnya bisa menjadi ancaman bagi demokrasi.

***

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Catatan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun