Partai Komunis Tiongkok (PKT) merupakan satu-satunya partai di negara yang pada era perang dingin dijuluki Negeri Tirai Bambu. Negara tirani besar lainnya, Uni Soviet, dijuluki Negeri Tirai Besi.
Dalam "Global Democracy Ranking" yang diterbitkan oleh The Democracy Ranking Association pada tahun 2013 (lihat www.democracyranking.org), pada tahun 2011-2012, Tiongkok menduduki urutan ke-107 dari 115 negara, turun satu peringkat dibandingkan posisi tahun 2008-2009. Pada kedua periode yang sama, posisi Indonesia sama, yaitu di urutan ke-66.
Negara yang paling demokratis (urutan pertama) diduduki oleh Norwegia, baik pada 2008-2009 maupun 2011-2012. Republik Yaman selalu di urutan buncit (ke-115). Posisi Amerika Serikat pun tidak berubah, di urutan ke-15.
The Economist Intelligence Unit (EIU) mengeluarkan Democrracy Index 2012. Laporan ini mengategorikan gradasi demokasi ke dalam empat kelompok: (1) Full democracies, (2) Flawed democracies, (3) Hybrid regimes dan (4) Authoritarian regimes.
Dari 167 negara, kembali Norwegia berada di posisi puncak dengan skor nyaris sempurna, 9,93 (skor terendah nol dan tertinggi 10). Norwegia adalah salah satu dari 25 negara yang masuk kelompok Full democracy. Sementara itu, urutan paling bawah (ke-167) diduduki oleh Korea Utara dengan skor 1,08. Korea Utara dan 50 negara lainnya masuk kelompok Authoritarian regimes. Salah satunya adalah Tiongkok yang berada di urutan ke-142 dengan skor 3,00.
Indonesia masuk ke kelompok Flawed democracy (ada 54 negara) dan berada di urutan ke-53 dengan skor 6,76. Timor-Leste masuk di kelompok yang sama dengan Indonesia tetapi urutannya lebih baik, yakni ke-43 dengan skor 7,16.
Skor indeks demokrasi Indonesia mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2006 (6,41). Sedangkan Tiongkok praktis jalan di tempat. Pada tahun 2006 skor Tiongkok 2,97, lalu naik menjadi 3,04 (2008), naik lagi menjadi 3,14 pada tahun 2010 dan 2011, tetapi turun realtif tajam menjadi 3,00 pada tahun 2012.
Sekalipun satu-satunya partai di negara otoriter, PKT secara rutin setiap lima tahun menyelenggarakan kongres. Pergantian kepemimpinan terjadi secara berkala dan dilaksanakan dengan semakin demokratis intrapartai. Artikel di bawah ini menggambarkan dinamika yang terjadi di dalam PKT.
Bandingkan dengan Partai Gerindra. Kita tidak pernah mendengar partai itu menyelenggarakan kongres. Tak terjadi mekanisme demokratis di dalam partai dalam memilih pemimpin dan kepengurusan.
Bakal seperti apa jadinya penyelenggaraan pemerintahan jika petinggi partai itu memimpin Indonesia. Bakal ke arah mana angin demokrasi bertiup di Bumi Pertiwi yang kita cintai? Konsolidasi demokrasi jadi taruhan.
****
