OPINI: Demokrasi dan Kapitalisme: Keseimbangan yang Rapuh

Dalam sistem demokrasi, pemerintah sebagai penyelenggara negara harus mengutamakan kepentingan rakyat. Kekuasaan politik di negara demokrasi tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi penguasa atau kelompok tertentu, seperti oligarki. Sebab, kekuasaan itu diberikan oleh rakyat untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan mereka.

Kapitalisme, meski berbeda sifat dengan demokrasi, sebenarnya dapat berjalan beriringan. Kedua sistem ini sama-sama mendasarkan diri pada kebebasan individu. Kapitalisme, sebagai sistem ekonomi, memberi ruang untuk kepemilikan pribadi, kompetisi pasar, dan pencapaian keuntungan. Namun, di Indonesia, meski secara konstitusi menolak kapitalisme, praktik demokrasi tidak terlepas dari pengaruhnya. Pengaruh ini bahkan bisa berdampak buruk pada demokrasi jika kepentingan pribadi penguasa mendominasi.

Sejak reformasi, demokrasi di Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan, terlihat dari keberhasilan pemilu dan kebebasan pers yang diakui dunia internasional. Meski begitu, terdapat indikasi kemunduran, seperti ketimpangan hubungan antara penguasa dan rakyat, serta meningkatnya pengaruh kapitalisme dalam berbagai aspek kehidupan.

Kapitalisme yang berkembang seiring demokrasi mencerminkan dampak individualisme, yang juga memengaruhi bidang lain seperti agama, ilmu pengetahuan, dan sosial. Walaupun kapitalisme memiliki legitimasi sejarah, demokrasi tetap berfungsi sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan yang harus bertanggung jawab kepada rakyat.

Untuk menjaga demokrasi, keterlibatan aktif masyarakat sangat penting agar terjadi checks and balances. Kapitalisme dapat beriringan dengan demokrasi selama penguasa dan oligarki memahami fungsi demokrasi dan berkomitmen menjaga integritasnya. Sayangnya, kapitalisme sering difingsikan untuk kepentingan semata, dan hanya berlaku untuk segelintir individu atau kelompok yang bermateri, karena sering disalahgunakan, dalam hal inj pun menjdikan peluang untuk penguasa merenguk kepentingan pribadi dalam konteks Demokrasi.

Harapannya, para pemimpin dan oligarki dapat meninggalkan kepentingan sempit, sehingga sistem demokrasi di Indonesia tetap berjalan sesuai tujuan aslinya: melayani kepentingan rakyat, bukan golongan tertentu.