Melihat Parawisata di Maluku Dalam Kebijakan Politik

Maluku merupakan provinsi yang berada di wilayah Indonesia timur yang kelilingi gugusan pulau, selain itu maluku juga kaya akan sejarah. Kondisi geografis ini menimbulkan potensi yang sangat besar khususnya potensi wisata . Sektor parawisata khususnya di maluku memiliki multi player efek, dapat menggerakan usaha kecil menengah seperti kuliner, cendramata, dan transportasi lainnya. Dengan berhentinya sektor parawisata, maka usaha kecil menengah dibawahnya juga harus berhenti.

 tercatat ada sekitar 302 parawisata di maluku dengan presentasi 20% potensi wisata sejarah, 15,2% potensi wisata budaya, 28% potensi wisata alam, 36,6% potensi wisata bahari, dan 1,8% potensi wisata buatan. Dengan melimpahnya parawisata, maka perlunya pemerintah daerah memprioritaskan parawisata sebagai hal yang urgen. 

Faktanya adanya Potensi wisata yang melimpah belum mampu menarik wisatawan yang hadir. Berdasarkan data tahunan jumlah wisatawan yang hadir dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, peningkatan tersebut tidak cukup signifikan jika dibandingkan dengan potensi wisatanya. di tahun 2020-2021 jumlah wisatawan dimaluku mengalami penurunan yang cukup drastis karena pandemi, kondisi ini harusnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memaksimalkan produk parawisata. 

Produk parawisata yang dimaksudkan adalah pertama: Event, dengan memperbanyak event maka wisatawan akan tertarik untuk hadir asalkan atraksi yang ditampilkan berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal, serta melibatkan  community (networking social) dengan begitu maka akan tercipta ekosistem, kedua:  Aksesbilitas, beberapa objek parawisata dimaluku tidak didukung dengan infrastruktur jalan, bahkan ada beberapa lokasi objek wisata yang belum layak dikunjungi karena keterbatasan infrastruktur baik itu infrastruktur jalan atau minimnya jaringan internet. Internet sudah menjadi kebutuhan dari setiap wisatawan makanya harus dipenuhi. biasanya selain menikmati pemandangan di tempat wisata yang dikunjungi, wisatawan juga suka mengambil gambar dan membagikannya di media sosial, tapi bagaimana jika tidak ada jaringan internet , mungkin ini akan menjadi kesan buruk. Ketiga: Aminitas, tercatat jumlah hotel berbintang di maluku yaitu 19 hotel yang tersebar di kota Ambon, Malteng, MTB, MT, dan Buru. 6 kabupaten diantaranya yaitu, MBD, Bursel, Kepulauan Aru, SBB, SBT, dan Tual belum memiliki hotel berbintang. Sementara jumlah hotel Non berbintang yaitu 170 buah dengan rata-rata tingkat penghunian (TPK) 33,64% untuk hotel berbintang dan 27,38% hotel non berbintang. Dalam industri parawisata,  kepuasan wisatawan merupakan keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Suatu industri jasa harus memenuhi kebutuhan wisatawan dan berusaha untuk memenuhinya sehingga dapat tercapai kebutuhan dan niat berkunjung wisatawan. Jika dilihat dari aspek ekonomi, wisata yang berada dimaluku belum mampu meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sebab objek wisata bukan menjadi prioritas pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator diatas.

Selaras dengan program kementerian ekonomi kreatif, harusnya pemerintah daerah memanfaatkan dan mensupport baik itu dari sisi financial atau peningkatan kualitas SDM masyarakat setempat. Anggaran yang digelontorkan pun harusnya menjadi pembahasan penting. orientasi alokasi anggaran harus berfokus pada perbaikan sektor hulu (manusia), kemudian memperbaiki hilirnya (infrastruktur fisik). Kalau dilihat sebelum pandemi, bahkan dominasi pengunjung parawisata di maluku pun masih didominasi oleh wisatawan lokal. Titik masalah yang mengakibatkan sektor parawisata maluku belum memiliki nilai jual di pusaran nasional bahkan internasional yaitu terketak pada kualitas SDM yang prematur sehingga berdampak pada kebijakan yang impoten. Hal ini akan menghilangkan esensi kualitas.

 Ditengah kondisi yang tidak pasti, saya ingin mengajak pembaca untuk melihat metode pendekatan yang dipakai oleh pemerintah daerah, dimana pendekatan terbebut berbasis pada state driven (birokrasi), pendekatan ini terlihat akan sangat kaku dan bersifat ceremonial. Sebenarnya pendekatan tersebut tidak menjadi problem jikalau dimaksimalkan secara total dan relevan dengan perkembangan zaman (keterbukaan), tetapi seiring perkembangan zaman, yang menjadi entitas dalam suatu wilayah bukan Cuma hanya birokrasi dan teknologi namun community juga menjadi penopang dalam pengembangan parawisata.  Maka dari itu perlu pendekatan yang berbasis pada communty driven. Dengan menciptakan ekosistem sesama community, maka wisata dimaluku akan memiliki nilai jual dipusaran nasional bahkan internasional.