Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) telah menjadi salah satu organisasi yang paling signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama perempuan. Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 1 bahwa: Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat Gerakan PKK merupakan gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, demi menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
Organisasi PKK yakni suatu wadah yang di dalamnya memberikan binaan terhadap perempuan dan masyarakat baik di perkotaan sampai di pedesaan yang menghasilkan suatu proses bagi keluarga sejahtera yang mandiri,yang bisa menghasilkan sinergi untuk keluarga sejahtera yang mandiri dengan meningkatkan mental spiritual perilaku hidup dengan menghayati dan mengamalkan Pancasila. dapat dikembangkan lebih luas lagi dengan berbagai upaya atau usaha dan kegiatan, seperti meningkatkan pendidikan dan ketrampilan yang diperlukan, ikut mengupayakan dalam kehidupan bangsa serta meningkatkan pendapatan keluarga, meningkatkan kualitas adan kuantitas pangan keluarga, meningkatkan derajat kesehatan, kelestarian lingkungan hidup serta membiasakan hidup berencana dalam semua aspek kehidupan dan perencanaan ekonomi keluarga dengan membiasakan menabung.
Dalam konteks sosiologi organisasi, PKK dapat dilihat sebagai suatu organisasi yang berfokus pada pengembangan kemampuan dan partisipasi masyarakat, terutama perempuan, dalam berbagai aspek kehidupan.
Analisis Sosiologi Organisasi
Max Weber memandang sosiologi organisasi sebagai ilmu yang bertujuan untuk memahami perilaku manusia dalam organisasi, bagaimana manusia dipimpin ataupun dikelola, serta bagaimana manusia berhubungan dengan lingkungan sosialnya.
analisis organisasi PKK menurut Max Weber menekankan pentingnya tanggung jawab sosial, birokrasi, pendidikan berbudaya, dan motivasi serta penggerak.
a) tanggung jawab sosial, Weber menekankan bahwa tanggung jawab sosial merupakan konsekuensi moral yang tidak dapat dihindari dari memperoleh keuntungan dan kekuasaan dalam masyarakat. Dalam konteks PKK, tanggung jawab sosial organisasi meliputi tanggung jawab atas keadilan dalam memperoleh sumber daya dan membagi keuntungan dengan adil kepada para pemangku kepentingan. Organisasi PKK harus menjalankan fungsi sosialnya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan sekitarnya (Weber, 1947).
b) Birokrasi, Weber juga memperluas konsep tanggung jawab sosial dari individu ke lembaga dan organisasi. Ia menekankan bahwa organisasi harus bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh operasi mereka. Dalam konteks PKK, organisasi harus menjalankan fungsi sosialnya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan sekitarnya (Weber, 1947).
c) Pendidikan berbudaya, Weber memandang bahwa nilai-nilai budaya memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk tindakan individu dan masyarakat. Dalam konteks pendidikan berbudaya, Weber menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk mempertahankan dan memperbarui nilai-nilai budaya. Namun, ia juga menekankan pentingnya individu untuk mempertanyakan dan memperbarui nilai-nilai tersebut agar tetap relevan dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan lingkungan (Weber, 1947).
d) Motivasi dan Penggerak, Weber juga memperluas konsep tanggung jawab sosial ke dalam aspek motivasi dan penggerak. Ia menekankan bahwa organisasi harus memiliki motivasi dan penggerak yang kuat untuk menjalankan fungsi sosialnya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dalam konteks PKK, organisasi harus memiliki motivasi dan penggerak yang kuat untuk melaksanakan program-program PKK yang diperlukan (Weber, 1947).
Dalam sosiologi organisasi, PKK dapat dianalisis sebagai organisasi yang memiliki struktur dan dinamika sosial yang kompleks. Struktur organisasi PKK terdiri dari berbagai level, mulai dari tingkat desa hingga tingkat nasional, dengan berbagai posisi dan peran yang dijabat oleh anggotanya. Dinamika sosial dalam PKK melibatkan interaksi antara ketua, anggota, dan masyarakat sekitar, yang mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan.
