Perpindahan Ibukota dari DKI Jakarta ke Kalimantan timur tepatnya wilayah penajam paser utara menimbulkan pro dan kontra ditengah masyarakat. Seperti kita ketahui pulau Kalimantan adalah salah satu paru -- paru dunia  karena luas hutannya sekitar 40,8 juta hektar dengan adanya proyek ibu kotabaru dipulau Kalimantan akan berdampak pada kelestarian hutan Kalimantan karena pembangunan ibukota baru ini akan memangkas hutan hutan yang ada dikalimantan.
Kepala badan perencanaan pembangunan ( Bappenas) bambang brodjonegoro mengatakan kawasan induk ibu kota baru ini akan memakan wilayah hingga 40.000 hektar, dan nantinya luas wilayah ini akan dikembalikan menjadi 180.000 hektar dari tanah yang dimiliki pemerintah disana. Sedangkan berdasarkan data badan pusat statistik ( BPS) Provinsi DKI Jakarta,wilayah DKI mencapai 662,33 km persegi, Adapun 1 kilometer persegi lahan setera dengan 100 hektar. Ini artinya luas luas total wilayah ibukota saat ini  250.000 Hektar.
Artinya akan ada sekitar 250.000 Hektar lahan atau hutang yang akan digunduli untuk pembangunan ibu kota baru dan akan terjadi populasi atau penurunan Kalimantan sebagai paru paru dunia, selain itu kerusakan ekosistme dan berkurangnya hewan hewan liar yang tinggal dihutan Kalimantan.
Penulis berharap pemindahan ibukota untuk ssat ini sangat tidak tepat karena ditengah situasi pandemi dan krisis kesehatan, ekonomin diindonesia anggaran untuk ibu kota baru ini yang sudah disetujui oleh ikn yaitu mencapai RP. 466 Triliun, dengan anggaran yang besar ini lebaih baik pemerintah mengalokasikan dananya untuk kesehatan dan pemulihan ekonomi dan insfartuktur, karena selain pemborosan dana dan merusak hutan Kalimantan sebagai paru paru dunia.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
