Pemilihan presiden dipandang sebagai bentuk nyata dari kedaulatan rakyat karena mencerminkan partisipasi langsung atau tidak langsung warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik. Pemahaman ini berkaitan dengan prinsip-prinsip politik dan hukum yang mendasari sistem demokratis, dalam prosesnya pemilihan presiden memiliki prinsip-prinsip hukum dan demokrasi yang memberikan otoritas kepada rakyat untuk berpartisipasi dan memberikan legitimasi kepada pemerintahan.
Salah satu alat bagi masyarakat dalam mengawasi demokrasi adalah Media sosial, media sosial memiliki peran yang signifikan dalam masyarakat, Penggunaan media sosial yang masif dapat memiliki dampak signifikan terhadap dinamika persepsi masyarakat contoh dalam waktu terdekat ini dalam pemilihan capres dan wakilnya, masyarakat dapat mengakses media dengan mudah untuk menentukan dan menilai sosok atau tokoh yang akan dipilih dalam Pemilihan Presiden
Tahun politik kali ini sangat berbeda dengan tahun sebelumnya. Dinamika politik juga berbeda saat dimulainya masa kampanye yang dimulai sejak 28 November 2023. Dalam konteks pemilu tahun ini, media sosial menjadi alat yang sangat penting pengaruhnya dalam membentuk pemahaman tentang politik, bahkan dapat menentukan pilihan politik. Karna itu penting juga kepada para calon dalam menggunakan media sosial sebagai alat untuk menyampaikan pemahaman dasar politik hukum dalam masa kampanye seperti ini. Meskipun media sosial memiliki potensi besar untuk menyampaikan pemahaman dasar politik hukum, penting juga untuk mempertimbangkan tantangan, termasuk penyebaran informasi palsu atau bias, polarisasi, dan privasi. Oleh karena itu, regulasi dan literasi digital juga penting untuk memastikan penggunaan media sosial yang positif dalam konteks pemilihan presiden dan wakil presiden
Para calon yang ikut serta dalam pemilu tahun ini dapat menggunakan media sosiall sebagai alat untuk menyampaikan informasi mengenai aspek dasar politik hukum yang dapat disampaikan kepada pemilih dan masyarakat luas.
Dalam konteks politik hukum, penting bagi pemilih dan masyarakat untuk mengembangkan literasi digital yang baik dan kritis, serta mempertimbangkan sumber informasi yang diverifikasi untuk memahami lebih baik tokoh yang akan dipilih dan dampak kebijakan politiknya. Selain itu, regulasi yang tepat dan transparansi dalam kampanye online juga perlu dipertimbangkan untuk menjaga integritas pemilihan.ada beberapa dasar politik hukum yang dapat menjadi
Kebebasan Berpendapat dan Hak Pilih:
Aspek Hukum: Hak kebebasan berpendapat dan hak pilih adalah hak asasi yang dilindungi oleh banyak konstitusi dan undang-undang. Ini mencakup hak untuk menyampaikan pendapat politik dan hak untuk memilih kandidat pilihan.
Pertimbangan Politik Hukum: Penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan hak pilih dengan menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dalam proses kampanye.
Regulasi Kampanye Politik:
Aspek Hukum: Banyak negara memiliki regulasi yang mengatur kampanye politik, termasuk pembatasan keuangan, pelaporan dana kampanye, dan batasan waktu.
Pertimbangan Politik Hukum: Regulasi ini bertujuan untuk mencegah korupsi, memastikan transparansi, dan memberikan akses yang setara kepada semua kandidat. Pemahaman aturan ini penting agar kampanye berlangsung secara adil.
