Respons Negara Eropa Terhadap Wisata Berburu Gajah di Botswana

Botswana mungkin terdengar sedikit asing di telinga masyarakat Indonesia. Botswana merupakan suatu negara yang terletak di kawasan Afrika Sub-Sahara, lebih tepatnya di Afrika Selatan. Afrika Sub-Sahara merupakan sebuah terminologi yang dipergunakan untuk menggambarkan negara-negara di benua Afrika yang tidak termasuk dalam bagian Afrika Utara.

Botswana termasuk ke dalam jajaran negara landlocked atau negara yang tidak memiliki wilayah langsung yang terhubung dengan lautan atau terkurung wilayah daratan. Wilayah negara tersebut menjadi tempat bernaungnya populasi gajah dengan jumlah terbesar di dunia. Pada tahun 2021, tercatat populasi gajah di Botswana menyentuh angka 130 ribu jiwa. 

Diklaim Botswana menampung satu pertiga total populasi gajah yang ada di benua Afrika. Menghimpun data dari Population Today jumlah penduduk Botswana berada di angka 2.712.789. Dengan jumlah tersebut, perbandingan antara jumlah populasi gajah dan jumlah penduduk di sana hanya 1:21.

Pemerintah Botswana sempat menetapkan aturan yang melarang perburuan hewan-hewan liar guna mencegah kepunahan gajah dan spesies lainnya pada tahun 2014 melalui Presidennya kala itu, Ian Khama yang merupakan seorang aktivis lingkungan. Namun, aturan tersebut telah dicabut oleh Pemerintah Botsnawa pada tahun 2019. Berburu hewan yang merupakan peninggalan masyarakat prasejerah telah dianggap sebagai tindakan ilegal di berbagai negara yang ada dunia karena mengancam keberlangsungan hidup makhluk hidup selain manusia.

Dewasa ini beburu gajah di Botswana sudah menjadi hal yang dikomersialkan dan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing. Tidak sampai di situ, hasil dari wisata berburu gajah menjadi pendapatan terbesar kedua Botswana setelah eksplorasi tambang berlian. Jika ditinjau dari segi ekonomi, aksi ini tentu memberikan banyak keuntungan bagi negara. 

Namun, jika di lihat dari sisi lain, legalisasi perburuan gajah yang kemudian dijadikan alat komersial dinilai telah mencederai hak-hak kehidupan makhluk hidup. Oleh sebab itu, keputusan tersebut menjadi kontroversial di dunia internasional.

Jerman menjadi salah satu negara yang menentang aksi pengomersialan wisata berburu gajah di Botswana. Melalui Kementerian Lingkungan Hidupnya, Jerman mengusulkan pembatasan yang lebih ketat terhadap impor hewan buruan. Wisata berburu gajah dikhawatirkan dapat mengancam stabilitas ekosistem lingkungan dan spesies gajah yang tinggal di bumi. 

Di beberapa negara lain, salah satunya Indonesia, gajah merupakan satwa yang dilindungi undang-undang dan harus dilestarikan keberadaannya. Kendati demikian, tidak semua spesies atau jenis gajah dilindungi, hanya jenis-jenis gajah tertentu, salah satunya gajah sumatra. Secara resmi gajah sumatra dilindungi oleh UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pada tahun 2011, International Union of Conservation of Nature (IUCN) telah menetapkan status gajah sumatra ke dalam kategori Critically Endangered (CR), artinya satwa ini berada di ambang kepunahan.

Nilai prinsipal di atas menjadi alasan kuat perjuangan Jerman untuk menegakkan aturan pembatasan hewan impor lebih ketat lagi. Presiden Botswana, Mokgweetsi Masisi menanggapi hal tersebut dengan mengatakan bahwa hal tersebut hanya akan memiskinkan masyarakatnya. Pesan tersebut ia tujukan kepada surat kabar Jerman, Bild. 

Botswana juga mengancam akan mengirim 20 ribu gajah ke Jerman agar warga Jerman dapat merasakan hidup bersama dengan gajah. Alasan lain yang menguatkan Botswana enggan menerapkan kembali larangan berburu gajah karena jumlah gajah di sana telah mengalami overpopulasi.