Namun, mungkin ada hal yang sedikit mengecewakan seluruh kader PAN, yaitu ketidakhadiran Presiden Jokowi yang sebelumnya telah menyatakan akan hadir dalam acara yang digelar di JIExpo, Kemayoran tersebut.
Saat itu, Presiden Jokowi diwakili bukan oleh wakilnya, tapi hanya diwakili Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan. Banyak yang beranggapan bahwa ketidakhadiran Presiden Jokowi menggambarkan ketidakharmonisan antara PAN dengan pemerintah, padahal partai berlambang matahari terbit itu sudah menyatakan bergabung dengan pemerintah dari tahun lalu.
Namun, semua isu ini ditepis oleh Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno yang mengatakan bahwa saat itu presiden sedang ada kegiatan yang tidak mungkin ditinggal. Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini juga menegaskan bahwa hubungan PAN dengan pemerintah dan khususnya dengan PDIP baik-baik saja. Hal ini terlihat ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menghadiri Rakernas tersebut.
Selain itu, isu kedatangan presiden dalam Rakernas bisa dikatakan sebagai “ijab qabul” Jokowi-PAN dalam memberikan kursi menteri. Tapi, karena Presiden Jokowi tidak hadir, jatah kursi PAN di Kabinet Kerja kembali dipertanyakan.
Namun, hal ini lagi-lagi dibantah oleh Eddy yang mengatakan hadir atau tidak Presiden Jokowi hanya soal seremonial Rakernas dan tidak ada hubungannya dengan reshuffle. Bahkan Eddy menegaskan PAN akan tetap setia kepada pemerintah apabila tidak mendapat kursi menteri karena pada dasarnya bergabungnya PAN adalah politik bebas dan tanpa syarat.
"Soal reshuffle adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. Itu konstitusi dan mutlak harus dihormati. Kami semua para kader tunduk pada perintah dan arahan Ketua Umum. Bagi PAN, misalpun ada atau tidak ada reshuffle, masuk atau tidak masuk kader PAN dalam kabinet, kami akan tetap mendukung pemerintah. Karena memang tidak ada transaksi politik apapun terkait dukungan kami ini sejak awal," kata Eddy seperti dikutip Detik.com.
Cara berpolitik PAN yang tulus mendukung pemerintah nampaknya akan menjadi tren baru dalam dunia politik di Indonesia dimana dalam mendukung pemerintah yang tengah berjuang menjadikan Indonesia lebih baik tidak perlu ada “embel-embel” transaksi jabatan.
