Mungkin tidak usah dijelaskan semua orang juga tahu bahwa yang dimaksud dengan Koalisi Jahat adalah Koalisi Merah Putih yang mendukung Capres Nomor Urut 1.
Pantaskah kita menyebut Koalisi Merah Putih sebagai Koalisi ‘Jahat’?
Sebenarnya bukan Gw yang mengatakan koalisi merah putih sebagai koalisi jahat,tapi gw juga sependapat dengan tokoh yang satu ini, yaitu Ikrar Nusa Bakti.
Sebagai Pengamat Politik yang gw kenal sejak gw masih SMA, Ikrar Nusa Bakti gw nilai cukup vocal dan konsisten untuk mengkritisi pemerintah sejak zaman Gus Dur hingga cabinet kedua SBY sekarang ini.
Kali ini Pengamat Politik dari LIPI tersebut menyatakan penilaiannya terhadap Koalisi Merah Putih ini. Dan menurut Ikrar,rencana Koalisi Merah Putih yang ingin membangun Koalisi Permanen di DPR adalah suatu rencana yang jahat.Rencana tersebut sudah jelas-jelas bisa disebut Jahat karenapembentukan Koalisi tersebut semata-mata dimaksud untuk menjegal Pemerintahan yang baru.
Menurut Ikrar, niat jahat Koalisi ini sudah tercium dengan mensahkan RUU MD3menjadi UU MD3 yang antara lain mengesahkan peraturan Susduk DPR dimana sebelum-sebelumnya Ketua DPR dijabat oleh Kader dari Partai Pemenang Pemilu dirubah dengan peraturan baru dimana Ketua DPR akan ditentukan oleh pemilihan internal dari anggota DPR.
"Niatnya memang sudah jelek banget, jahat. Mereka berkoalisi menjegal PDI-P agar tak jadi ketua DPR," kata Ikrar, saat dihubungi, Senin (14/7/2014), Kompas.com.
Dan kemudian menurut Ikrar, dengan berniat menanda-tangani Nota Kesepakatan untuk mempermanenkan koalisinya, maka sudah jelas niatnya ingin mendominasi Parlemen sehingga mampu melakukan intervensi dan mendikte Pemerintahan yang baru nanti.
"Niat Koalisi Merah Putih memang hanya untuk menjegal supaya Jokowi-JK tidak bisa menjalankan pemerintahannya. Itu menunjukkan bahwa orang yang ada di koalisi itu otaknya jahat semua," ujar Ikrar.
Terus terang gw sepakat dengan Ikrar bahwa Koalisi Merah Putih ini sudah terlihat sebagai Koalisi Jahat. Jahatnya menurut gw, pertama adalahmensahkan pasal 245 yang bisa dikatakan memberi Imunitas bagi para anggota DPR untuk diperiksa Penegak Hukumbila yang bersangkutan melakukan Korupsi. KPK sendiri sudah bersuara tentang ini. Menurut KPK, UU MD3 yang baru tidak mencerminkan sama sekali dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi.
UU MD3 ini menurut KPK akan mempersulit pihak Kepolisian dan Kejaksaan untuk mengusut tindak pidana Korupsi yang dilakukan oleh para anggota Dewan. Walaupun demikian UU KPK tidak terpengaruh dengan UU MD3 karena UU KPK lebih kuat kedudukannya dan berlaku khusus.
Dan mengenai Ketua DPR nanti yang bukan kader dari Partai Pemenang Pemilu menurut gw juga sangat aneh.3 Periode terakhir atau selama 15 tahun terakhir yang menjadi Ketua DPR adalah pemenang Pemilu. Dan selama masa itu juga tidak ada yang salah dengan hal tersebut.
Setiap5 tahun sekali rakyat Indonesia melakukan Pemilu Legislatif yang diikuti oleh partai-partai yang ada. Dari hasil Pemilu Legislatif tersebut diperoleh satu Partai Pemenang dimanaPartai tersebutlah yang mendapatkan suara yang terbanyak.Dan secara logika partai tersebutlah yang pantas dan layak menjadi pimpinan partai-partai yang ada. Kenapa, ya karena partai tersebutlah yang paling banyak mendapatkan kepercayaan rakyat.
Berikutnya juga gw cocok dan sependapat dengan politisi Golkar Poempida Hidayatulloh. Menurut Poempida Koalisi Permanen yang akan dibentuk oleh koalisi merah putih tidak akan bertahan lama. Penyebabnya karena koalisi hanya dibentuk dan diputuskan disetujui oleh masing-masing pimpinan partai saja dan tidak melalui mekanisme masing-masing partai.
Poempida juga berpendapat bahwa Koalisi Permanen tersebut adalah cermin dari kondisi kubu Prabowo-Hatta yang tidak mau menerima kekalahannya dalam Pilpres.Sebab itu mereka kemudian membentuk Koalisi Permanen untuk mengamankan basis politik selanjutnya.
"Basis koalisi permanen itu sangat temporer dan berpotensi tinggi bubar di tengah jalan," tandas Poempida.
Menurut Poempida juga sebenarnya Koalisi Permanen mungkin saja bisa dibentuk tetapi langkah-langkah seperti itu harus direalisasikan dalam sebuah bentuk Konfederasi Partai.Dan kemudian setelah terbentuk Konfederasi Partailangkah selanjutnya adalah mendaftarkan diri ke Kementrian Dalam Negeri dan didaftarkan juga ke Komisi Pemilihan Umum.
Bila itu sudah dilakukan mak selanjutnya identitas dari masing-masing partai otomatis akan hilang karena semua kebijakan-kebijakan Konfederasi akan dijalankan oleh satu kepengurusan yaitu Kepengurusan Konfederasi Partai.
Gw juga sepakat dengan Poempida bahwa Konteks koalisi permanen yang akan dibangun partai-partai pendukung Prabowo-Hatta tidak akan mengarah kearah konfederasi partai.Dengan demikian Konsistensi koali permanen ini sangat-sangat diragukan dapat berjalan. Koalisi terlihat hanya bertujuan mengaman posisi politik jangka pendek. Apalagi untuk beberapa partai tersebut dalam waktu dekat akan memasuki masa pergantian kepengurusan partainya.
Dan kesimpulannya menurut gw adalah, bila partai-partai pendukung Prabowo tetap pada pendiriannya untuk membentuk koalisi permanen maka mereka akan semakin menjelma menjadi musuh masyarakat. Mereka sudah menghianati kepercayaan rakyat yang telah memilih mereka.Seharusnya masing-masing partai itu berjuang demi aspirasi rakyat yang memilih mereka. Tapi yang terjadi, mereka malah bersekongkol dan melakukan segala sesuatu demi kepentingan kelompok mereka.
