Siapa yang tidak kenal Fadli Zon? Politisi yang berprofesi sebagai Pujangga itu loh! Heheee..Gw dari dulu paling heran dengan Politisi satu ini. Setiap ada berita di detiknews, kompas.com, merdeka.com dan lain-lainnya kalau nara sumbernya Fadli Zon pasti deh kolom komentar sangat ramai. Bukan pujian yang diberikan untuk politisi yang satu ini tetapi Bully luar biasa.
Meskipun hal ini sudah berlangsung setahun terakhir tetapi faktanya ini tetap terjadi. Mengapa Fadli Zon tidak pernah tahu atau tidak pernah mencari tahu apa kesan masyarakat luas terhadap dirinya? Apakah menurut Fadli Zon yang namanya aspirasi masyarakat itu tidak penting buat pimpinan DPR? Kalau memang menurut dia tidak penting ya mau gimana lagi. Fenomena bully terhadap dirinya mungkin akan tetap abadi. Wow seram banget kata-kata gw.
Konflik Golkar Adalah Ancaman Bagi Eksistensi KMP
Sub judul ini adalah Fakta. Bahwa tersingkirnya ARB dari Ketua Umum akan berdampak bubarnya Koalisi Merah Putih. Siapa yang berani membantah hal itu? Gw pikir orang seluruh Indonesia tidak ada yang berani membantah fakta tersebut, kecuali Fadli Zon. Dan pasti jawabannya : Kata Siapa? :D
Barusan gw baca berita di Kompas.com dan detiknews tentang berita yang paling hot saat ini yaitu Konflik Golkar. Masalah yang sepele tapi dibuat menjadi masalah nasional. Masalahnya hanya perebutan kekuasaan di tubuh Golkar tetapi di gedung DPR masalah ini membuat Geger para pimpinan DPR. Mengapa DPR bisa geger karena ARB tersingkir?
Siapakah para Pimpinan DPR? Tentu semua orang tahu, Ketua : Setya Novanto (Golkar kubu ARB), Wakil Ketua : 1. Fadli Zon (Gerindra bagian dari KMP), 2.Fahri Hamzah (PKS bagian dari KMP), 3.Taufik Kurniawan (PAN bagian dari KMP) dan 4. Agus Hermanto (Demokrat, banci dan nggak jelas kubu mana). Heheheee
Dari data itu saja sudah sangat jelas bahwa para Pimpinan DPR punya kepentingan dengan Konflik Golkar. SK Menkumham yang sudah mengesahkan Kubu Agung Laksono sebagai Pengurus Golkar yang sah berdasarkan Putusan Mahkamah Partai adalah Fakta Hukum Formil. Secara asas legalitas SK Menkumham itulah yang berlaku untuk antar lembaga Pemerintah. Tapi nyatanya SK ini tidak berlaku bagi para Pimpinan DPR. Why? Heheeeee
Fadli Zon Memang Rajin Berkomentar
Gw selalu mengikuti berita jadi gw hapal berita-berita yang paling banyak dikomentari pembaca. Dan peringkat pertama selama 1 tahun terakhir ini adalah berita dengan Narasumber Fadli Zon. Berikut catatan gw salam 3 minggu terakhir.
1.Tiga minggu lalu Fadli Zon mengeluarkan statemen bahwa dirinya menganggap dengan keluarnya Keputusan Menkumham yang mensahkan Munas Ancol sebagai pengurus yang sah itu menandakan bahwa Pemerintahan Jokowi Otoriter. Kata Fadli Zon hal itu seperti zaman Soeharto yang suka membelah-belah partai. Jokowi dianggap mengintervensi partai Golkar.Ckckck.. gimana sampai bisa punya pendapat seperti itu ya?
2. Lalu 2 minggu lalu, Fadli Zon sebagai Pimpinan DPR menegaskan bahwa Tidak Akan Mengizinkan Terjadinya Pergantian Pimpinan Fraksi-fraksi di DPR. Nah loh! Kabar sebelumnya dari kubu Agung Laksono, Golkar resmi akan mengganti Pimpinan Fraksi dan Sekretarisnya di DPR. Tetapi untuk Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua MPR Mahyudin tidak akan diganti. Pergantian Pimpinan Fraksi dalam UU memang adalah Hak dari DPP masing-masing Partai. Lah kok ini sama Fadli Zon tidak boleh? Pemerintah dituduh Otoriter tapi DPR yang nyata-nyata melakukan Intervensi..
3.Fadli Zon mengabarkan ke public bahwa Amien Rais menelpon dirinya dan mengatakan bahwa PAN mendukung Ical sebagai Ketua Umum Golkar yang sah. Hihihi. Aneh banget ya? FZ ini kok bisa mewakili Golkar dan bisa mewakili PAN? Memangnya PAN nggak punya Ketua Umum atau Sekjen yang bisa mengumumkan hal tersebut? Lalu Amien Rais sekarang apanya PAN sih? Ckckck
Itulah 3 statement Fadli Zon pada 2-3 Minggu yang lalu. Kemudian beberapa hari yang lalu, Fadli Zon sempat curhat ke media. Dan dia bilang bahwa :
4.Kalau dia jadi Presiden, Menkumham Yasona Laoly sudah dia pecat hari ini juga. Ckckckck. Apa pantas seorang Pimpinan DPR mengeluarkan statement seperti itu? Mengapa seorang Pimpinan DPR harus berandai-andai jadi Presiden? Dimana etika pimpinan DPR? Kalau memang menilai Menteri Jokowi kurang efektif dalam bekerja bukankah da prosedur yang bisa ditempuh untuk menyampaikannya dan bukan malah membuat heboh publik tanah air?
Selanjutnya kita semua sudah menyaksikan Drama Heboh perebutan Ruang Fraksi Golkar di DPR. Sampai puluhan petugas Polri hadir disana dalam beberapa hari dan juga ada acara Maling-malingan (membuka Paksa Pintu Ruangan Fraksi pakai Obeng). Ckckck bukan main hebohnya.
Tak lama itu kabarnya hari senin (30 maret) kemarin, Fadli Zon berhasil melakukan mediasi antara Ketua Fraksi Golkar kubu Ical dengan Ketua Fraksi yang sah Agus Gumiwang. Kedua kubu sepakat dengan mediasi tersebut dengan poin antara lain. Ade Komarudin dianggap tetap sah menjadi Ketua Fraksi Golkar sampai dengan hari kamis besok (2 April) dimana pada hari Kamis besok akan ada pengumuman Pimpinan DPR tentang perubahan Fraksi Golkar yang diketuai oleh Agus Gumiwang dari kubu Ancol. Kedua pihak sepakat akan cooling down dan tidak ada lagi aksi kunci mengunci ruang fraksi hingga paripurna pengumuman tersebut.
Sampai disini, khususnya pada saat mediasi tersebut diatas sepertinya Fadli Zon sudah sadar dan tidak akan memihak salah satu kubu. Tetapi ternyata pada selasa kemarin datanglah para pengurus KMP (Idrus Marham dan SDA Cs) menghadap Fadli Zon dan membawa Salinan Putusan Mahkamah Partai Golkar dan surat yang ditanda-tangani Prof Muladi (Ketua MPG) yang menyatakan bahwa sebenarnya Putusan MPG tidak memenangkan Kubu Agung Laksono.
Akhirnya Fadli Zon berubah lagi omongannya ke public. Katanya dia akan mempertimbangkan lagi rencana pengumuman Pergantian Fraksi Golkar pada paripurna besok. Alasannya karena ada surat dari Ketua MPG (Mahkamah Partai Golkar) yang menyatakan Putusan MPG kubu Agung tidak menang. Lah ini kan sama aja bohong. Dari awal sudah semua orang sudah tahu bahwa secara Hukum Formil kepengurusan Golkar yang sah adalah yang dipimpin Agung Laksono. Mengapa SK Menkumham dianggap tidak berlaku karena Idrus Marham dan kawan-kawan datang membawa salinan Putusan MPG?
Dan beginilah omongan Fadli Zon ke media yang dikutip Detiknews :
5. "Masalahnya ada dua surat dan ada dua pihak. Kami melihat apakah ini akan menimbulkan masalah baru atau tidak. Ini menjadi pertimbangan tertentu, kami pikirkan untuk menunggu persoalan ini selesai," kata Fadli usai rapat pimpinan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (31/3/2015).
"Kita pimpinan juga tidak ingin dipersalahkan apalagi ini sedang dipersengketakan," ucapnya.
"Ini masalahnya ada conflict of interest. Ini bukan masalah Partai Golkar saja tapi DPR sebagai pengawas pemerintah. Ini bukan masalah Partai Golkar lagi, ini masalah umum," tutur Fadli Zon.
Dari poin 5 yaitu berita terakhir kemarin ada 3 substansi yang disebut Fadli Zon :
A.Karena ada surat baru yang dibawa Idrus Marham yaitu surat yang ditanda-tangani Prof Muladi maka pengumuman Pergantian Fraksi batal dilakukan pada hari kamis besok menunggu persoalan ini selesai.
B.Menurut Fadli Zon masalah Golkar adalah Masalah Umum. Dan berarti itu adalah masalah DPR juga. Padahal semua orang tahu bahwa Fraksi Parpol di DPR bukanlah Alat Kelengkapan Dewan sehingga Pimpinan DPR tidak punya wewenang untuk memberi label Sah atau Tidak Sah untuk sebuah kepengurusan Fraksi yang mengalami Perubahan. Fraksi dan Perubahannya adalah wewenang Parpol masing-masing. Darimana Fadli Zon bisa beralasan Perubahan Fraksi Golkar di DPR adalah Masalah Umum?
C.Sebagai Pimpinan DPR, Fadli Zon tidak mau dipersalahkan kalau mengesahkan Fraksi kubu Agung Laksono karena sedang bersengketa. Ini kan pernyatan ngawur. Kalau memang tidak ingin dipersalahkan banyak pihak, Umumkan saja kepengurusan Fraksi yang Baru karena Hukum Formil yang berkaitan SK Menkumham sudah resmi berlaku. Perkara ada sengketa itu bukan urusan Pimpinan DPR karena toh sengketa itu sudah ada di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan PTUN. Kapan keluar putusannya ya Pimpinan DPR tinggal menunggu. Putusan 2 pengadilan itu tidak bisa diprediksi apa hasilnya dan tidak bisa diprediksi akan berapa lama memakan waktu.
Sekali lagi kalau Fadli Zon benar-benar tidak ingin dipersalahkan, Umumkan saja kepengurusan Fraksi yang Baru. Dan bila memang nanti Putusan Pengadilan sudah inkrah dan memenangkan kubu Ical, maka Pimpinan DPR bisa mengumumkan kembali perubahan Fraksi Golkar. Sangat simple sebenarnya.
Dengan begitu maka DPR tidak terganggu dengan urusan Golkar dan dapat mengerjakan tugas-tugas yang lain. Tetapi kalau urusan Konflik Golkar menjadi urusan DPR maka DPR nggak akan bisa ngerjain tugas-tugas yang lain.
Jadi sekali lagi gw bilang Fadli Zon memang pintar Debat Kusir dan Jago urusan Akal-akalan. Ya nggak fren?
http://politik.kompasiana.com/2015/03/15/betapa-embernya-fadli-zon-di-kisruh-golkar--706769.html
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
